Topics Covered: Riset SSI: Komunikasi Pemerintah Masih Bertumpu Prabowo, Peran Menteri Minim

Riset SSI: Komunikasi Pemerintah Masih Tumpu Prabowo, Peran Menteri Minim

Analisis Komunikasi Pemerintahan dalam Riset SSI

Topics Covered – Dalam riset terbaru yang dilakukan Sintesa Strategi Indonesia (SSI), ditemukan bahwa komunikasi pemerintahan di Indonesia masih sangat bergantung pada sosok Presiden Prabowo Subianto. Meskipun telah dilantiknya kabinet baru sejak 5 Juni 2026, belum ada indikasi kuat bahwa menteri-menteri kabinet mampu mengambil peran sentral dalam membentuk persepsi publik terhadap pemerintahan. Riset ini mengungkap bahwa hingga 2 Juli 2026, sebagian besar diskusi dan media sosial tetap mengarah pada figur presiden.

Data Riset dan Metodologi Pemantauan

Riset SSI didasarkan pada pemantauan konten digital dari berbagai platform seperti X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, serta situs berita nasional. Dari total 231,47 juta konten yang dianalisis, hanya kurang dari 20% yang menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming atau menteri kabinet. Angka ini menunjukkan dominasi narasi tentang Prabowo, yang menjadi pusat perhatian dalam berbagai isu politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, riset ini juga mengukur sentimen positif, negatif, dan netral terhadap para tokoh pemerintahan, termasuk mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Kemampuan menteri-menteri dalam membangun citra pemerintah dinilai masih kurang optimal. Pemantauan menunjukkan bahwa hanya 73,3% dari total percakapan tentang Bahlil yang menghasilkan sentimen positif, sementara 27,1% percakapan terkait Gibran berisi sentimen negatif. Hal ini menegaskan bahwa peran menteri masih jauh dari efektif dalam mengakomodasi keberagaman opini masyarakat.

Peran Institusi Hukum dalam Membangun Citra

Sementara itu, institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan peran yang berbeda. Polri menjadi sumber sentimen positif terkuat (72,3%) di antara lembaga tersebut, sedangkan Kejaksaan dan KPK hanya mencatat angka netral. Keberhasilan Polri dalam menyampaikan pesan pemerintahan berdampak positif pada citra Presiden, sementara kelelahan atau keberhasilan lembaga lain dalam menangani isu korupsi dan hukum tidak cukup membangun persepsi yang signifikan.

Ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga hukum memiliki peran penting dalam pemerintahan, kontribusi mereka masih terbatas dalam membentuk narasi publik. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa kurangnya kehadiran menteri dalam diskusi media sosial mengurangi peluang untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Persepsi Publik dan Dinamika Sentimen

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap Prabowo tetap cenderung positif, dengan sentimen positif mencapai 41,5% dan sentimen negatif sebesar 13,8%. Namun, hampir 45% dari percakapan publik masih bersifat netral, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya aktif dalam menyampaikan pendapat tentang kabinet. Dinamika ini diperkuat oleh perubahan fase penelitian, di mana sentimen negatif dan netral mulai dominan pada awal periode, lalu berpindah ke respons positif saat Prabowo hadir dalam acara besar seperti Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo.

Topics Covered – Momentum kehadiran Prabowo dalam acara tersebut menjadi penentu utama dalam meningkatkan citra pemerintahan. Meski kritik terhadap gaya berbicara dan pidatonya masih muncul, kehadiran aktifnya di ruang publik dianggap sebagai langkah penting dalam membangun konsensus masyarakat. Namun, tantangan utama tetap ada, terutama dalam mengoptimalkan peran menteri-menteri yang belum sepenuhnya diperhatikan oleh publik.

Strategi Komunikasi yang Harus Diperbaiki

Riset SSI menyarankan bahwa pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi dengan memastikan menteri-menteri lebih aktif dalam menyampaikan pesan kebijakan. Dengan meningkatkan kehadiran mereka di media sosial, pemerintahan bisa menyeimbangkan narasi yang dominan terhadap Presiden. Selain itu, data menunjukkan bahwa institusi seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK juga bisa berperan lebih besar dalam mengelola citra jika lebih konsisten dalam menjelaskan kebijakan mereka kepada publik.

Topics Covered – Dalam konteks ini, penelitian menggarisbawahi bahwa keberhasilan komunikasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada Presiden, tetapi juga pada keterlibatan aktif seluruh anggota kabinet. Kesadaran akan peran menteri sebagai penghubung kebijakan dengan masyarakat perlu ditingkatkan, baik melalui kegiatan luar biasa maupun media sosial yang dipilih sebagai platform utama diskusi.

Impak pada Dukungan Masyarakat

Hasil riset ini memberi gambaran bahwa citra presiden belum cukup kuat untuk menarik dukungan mayoritas masyarakat. Meskipun sentimen positif terhadap Prabowo mencapai 41,5%, perlu ada peningkatan strategi komunikasi untuk memperkuat angka ini. Dengan peran yang lebih signifikan dari menteri-menteri, riset menyatakan bahwa potensi pemerintahan untuk menyampaikan pesan kebijakan secara efektif bisa meningkat secara signifikan.