Special Plan: Prabowo Sebut Garuda hingga Pindad Nyaris Dijual ke Asing: Saya Larang

Prabowo Larang Penjualan BUMN Strategis ke Asing dalam Rangka Special Plan

Special Plan – Dalam wawancara terbaru, Prabowo Subianto menyoroti kebijakan pemerintahannya yang mendorong reformasi di sektor BUMN, khususnya dalam kerangka Special Plan. Ia menyebut bahwa beberapa perusahaan pelat merah penting, seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan PT Garuda Indonesia, sempat diusulkan untuk dijual ke pihak asing. Menurut Prabowo, langkah ini perlu dilarang karena bisa mengancam keberlanjutan industri strategis Indonesia. “Special Plan mengharuskan kita menjaga BUMN kunci dari ancaman eksternal,” tegasnya.

Kinerja BUMN Strategis di Bawah Special Plan

Prabowo menekankan bahwa penjualan BUMN ke luar negeri tidak hanya mengurangi kontrol nasional tetapi juga berpotensi mengorbankan kinerja ekonomi. Ia menyebut bahwa BUMN seperti PT PAL Indonesia telah berhasil meningkatkan kapasitas produksi galangan kapal, bahkan mampu membangun kapal perang dan kapal selam. “Dalam Special Plan, kita fokus pada pembangunan sektor pertahanan yang mandiri,” tambahnya.

PT Pindad, kata Prabowo, menjadi contoh sukses karena berhasil memperoleh kontrak senjata api militer dari Arab Saudi. “Senapan dan senapan mesin milik tentara Arab Saudi akan diproduksi oleh PT Pindad, yang menunjukkan kemampuan industri dalam negeri,” jelasnya. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi Indonesia.

Peningkatan Kinerja Garuda dalam Special Plan

Prabowo juga menyoroti peningkatan performa PT Garuda Indonesia. Meski pernah mengalami kerugian bertahun-tahun, maskapai nasional tersebut kini mulai bangkit dan diharapkan bisa menghasilkan laba bulan depan. “Special Plan memungkinkan Garuda bangkit dari keterpurukan,” papar Prabowo. Ia menegaskan bahwa pengelolaan BUMN harus dilakukan secara transparan dan efisien.

Dalam rangka mengejar tujuan Special Plan, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus menutup BUMN yang tidak produktif. Sampai pertengahan Juli, sekitar 240 perusahaan bermasalah telah ditutup, dengan target menutup 250 entitas hingga akhir bulan ini. “Dengan Special Plan, kita berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya nasional,” katanya.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini telah menghasilkan penghematan besar, terutama dari pemangkasan biaya operasional. Angka sekitar Rp70 triliun telah terkumpul sebagai pengurangan belanja negara. Ia berharap, dengan terus menerus menutup BUMN yang tidak efisien, target penutupan 800 perusahaan hingga akhir 2026 bisa tercapai. “Special Plan ini akan menjadi tulang punggung reformasi sektor BUMN,” tambahnya.

Sejumlah BUMN lainnya juga diharapkan menunjukkan peningkatan kinerja. Misalnya, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang kini beroperasi lebih efisien setelah perubahan manajemen. Prabowo menyatakan bahwa keberhasilan BUMN bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kepentingan nasional. “Dengan Special Plan, kita memastikan BUMN tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan nilai tambah kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kebijakan penjualan BUMN ke luar negeri harus dilihat secara kritis. Ia mengingatkan bahwa pihak asing mungkin memiliki niat jangka pendek, sementara BUMN diharapkan berkontribusi jangka panjang. “Special Plan membantu kita mempercepat keputusan yang berdampak signifikan untuk ekonomi nasional,” pungkasnya. Kebijakan ini, ia yakin, akan menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.