New Policy: Prabowo Akui Ada Maling di Program MBG, Minta TNI-Polri Periksa SPPG

Prabowo: New Policy tentang MBG, Minta TNI-Polri Periksa SPPG

New Policy – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), mantan presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan yang disebut “maling” dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini menjadi bagian dari new policy yang dirancang untuk mengawasi penggunaan dana negara dalam proyek sosial ini. Prabowo menekankan perlunya penegakan tata kelola yang ketat agar distribusi bantuan makanan tidak terjadi penyalahgunaan.

Latar Belakang dan Tujuan New Policy

Program MBG, yang bertujuan memberikan nutrisi yang seimbang kepada anak-anak di daerah terpencil, sudah berjalan selama beberapa tahun. Namun, berdasarkan laporan yang disampaikan dalam acara peresmian lima bendungan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, pada Jumat (10/7), Prabowo mengakui adanya celah dalam pemanfaatan dana yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. New policy ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan program berjalan maksimal.

Menurut Prabowo, seluruh SPPG di setiap wilayah harus diperiksa secara menyeluruh oleh para pejabat setempat, seperti gubernur, bupati, camat, dan kepala desa. Mereka diberi tanggung jawab untuk mengidentifikasi kecurangan dan mengirimkan laporan langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN) atau Presiden jika ditemukan masalah. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat respons pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi.

Peran TNI-Polri dalam New Policy

Dalam new policy ini, Prabowo juga menyerukan peran aktif TNI dan Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap SPPG. Ia menekankan bahwa komandan distrik militer, kepala kepolisian resor, hingga polsek harus terlibat langsung dalam meninjau kinerja satuan pelayanan tersebut. Selain itu, Prabowo mengusulkan pelaporan masalah melalui media sosial, khususnya TikTok, agar masyarakat dapat memperkuat pengawasan dari luar.

“Kita mengerti dan kita sadar, banyak juga yang menyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling. Maka saya minta Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, boleh periksa semua dapur MBG,” ujarnya seperti diumumkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyoroti bahwa selama ini masyarakat kesulitan melacak transparansi pengelolaan dapur umum. Dengan new policy ini, diharapkan ada mekanisme yang lebih efektif untuk menjamin keadilan dalam distribusi bantuan. Ia juga memberikan contoh bahwa menu telur dalam MBG lebih baik disajikan dalam bentuk rebus atau ceplok, karena telur dadar berisiko dicampur dengan bahan tambahan yang mengurangi nilai gizinya.

“Satu ayam dipotong 8 atau 10. Paling kecil 12 lah. Jangan pula dipotong 18. Atau 22. Disangka kita enggak ngerti, kan kelihatan ayamnya kecil. MBG jangan bikin telur dadar. Harus telur rebus atau ceplok,” ujarnya.

Dalam konteks new policy yang diusulkan, Prabowo berharap TNI-Polri dapat menjadi pihak yang membantu meninjau pelaksanaan program ini secara lebih independen. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal. Pemerintah pusat juga diharapkan memberikan dukungan teknis dan sumber daya untuk memperkuat pengawasan ini.