Marak Kekerasan dan Main Hakim Sendiri, Dampak Tekanan Ekonomi di Masyarakat?

Marak Kekerasan dan Main Hakim Sendiri: Dampak Tekanan Ekonomi

Wartanaya.com – Marak Kekerasan dan Main Hakim Sendiri menjadi sorotan publik belakangan ini. Para ahli mengidentifikasi tekanan ekonomi yang semakin berat sebagai pemicu utama naiknya angka kekerasan di masyarakat. Fenomena ini juga terlihat dari meningkatnya aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga secara spontan.

Kondisi harga kebutuhan pokok yang melonjak, kesempatan kerja yang semakin sempit, serta daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan sebagian orang lebih mudah marah saat menghadapi dugaan pelaku kejahatan. Dalam situasi seperti ini, proses hukum sering dianggap memakan waktu terlalu lama, sehingga banyak warga yang memutuskan untuk bertindak langsung.

Insiden Terbaru dan Kasus Sebelumnya

Dominique Nicky Fahrizal, peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, menyoroti kejadian yang terjadi pada Minggu pagi tanggal 26 Juli lalu. Seorang pemuda yang sedang mengendarai sepeda motor tewas setelah dikeroyok oleh sekelompok orang di Jalan Matraman Dalam, Jakarta Pusat.

Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari beberapa kasus main hakim sendiri yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya, seorang warga berinisial KD meninggal dunia di Tabanan, Bali, setelah tertangkap tangan mencuri ayam. Selain itu, seorang pria bernama S juga tewas setelah dihajar warga di Morowali, Sulawesi Tengah, karena kedapatan mencuri sepeda motor.

Insiden tersebut terjadi bukan karena satu faktor, tapi karena adanya faktor pelemahan ekonomi, penyempitan lapangan kerja, dan budaya, kata Nicky kepada Katadata.co.id, Selasa (28/7).

Pendekatan Pemerintah dan Solusi yang Diperlukan

Meskipun kepolisian telah menetapkan tersangka untuk kasus kekerasan massal tersebut, Nicky menilai langkah pemerintah masih bersifat reaktif, layaknya pemadam kebakaran yang hanya memadamkan api tanpa menyelesaikan penyebabnya. Para pemangku kepentingan belum benar-benar menangani akar masalah yang mendasari insiden-insiden tersebut.

Saya melihat faktor-faktor yang menyebabkan insiden main hakim sendiri tidak diselesaikan. Alhasil, kejadian ini terus berulang, ujarnya.

Nicky menyarankan agar pemerintah fokus pada penanggulangan masalah minimnya lapangan pekerjaan sebagai upaya menekan angka main hakim sendiri. Menurutnya, pemberdayaan komunitas di tingkat paling bawah, yaitu melalui Rukun Tetangga maupun Rukun Warga, dapat menjadi solusi efektif.

Selain itu, pemerintah daerah tingkat kecamatan diharapkan melakukan pendataan terhadap warga yang saat ini menganggur. Langkah ini akan membantu pemerintah memetakan wilayah-wilayah dengan ketimpangan tinggi yang berpotensi memicu gesekan horizontal.

Namun, langkah struktural tersebut harus disertai dengan perubahan pendekatan penegakan hukum oleh Kepolisian. Aparat hukum perlu mengadopsi metode yang lebih komunikatif, humanis, dan dialogis dalam menangani kasus-kasus masyarakat.

Kalau pemerintah tidak mengatasi masalah-masalah di sektor sosial-ekonomi, gesekan-gesekan antar masyarakat ini akan terus terjadi, katanya.

Analisis Celios: Bukan Vibecession

Center of Economic and Law Studies (Celios) juga memberikan pandangan serupa mengenai fenomena ini. Organisasi tersebut menyatakan bahwa peningkatan kekerasan di masyarakat tidak disebabkan oleh Vibecession. Menurut mereka, performa data ekonomi domestik yang terlihat baik sebenarnya merupakan hasil rekayasa dari kondisi perekonomian nasional yang sebenarnya buruk.

Vibecession merujuk pada situasi ketika indikator ekonomi suatu negara tampak kuat, namun masyarakat tetap merasa kondisi perekonomian mereka memburuk. Istilah ini pertama kali dipopulerkan untuk menggambarkan keadaan ekonomi Amerika Serikat pada Juni 2022.

Isnawati Hidayah, peneliti senior Celios sekaligus pakar kemiskinan, mencatat bahwa data perekonomian nasional menunjukkan tanda-tanda tidak sehat. Indikator seperti tingkat pemutusan hubungan kerja, penurunan upah riil, dan kenaikan harga pangan pokok menjadi bukti nyata. Kekhawatiran masyarakat kemudian bertransformasi menjadi aksi main hakim sendiri di lapangan.

Jadi, hidup mereka sudah tertekan dari sisi perekonomian. Setelah itu, ada tindakan kriminalitas yang mereka tahu proses hukum di dalam negeri memakan waktu yang panjang dan berpotensi tidak selesai, kata Isnawati kepada Katadata.co.id.

Survei SMRC dan Rekomendasi Kebijakan

Kondisi ini sejalan dengan menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Berdasarkan hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebanyak 49,4 persen masyarakat menilai situasi ekonomi saat ini buruk. Sementara itu, 3