Main Agenda: Arab Saudi Hapus Layanan Haji Termurah, Biaya Haji Indonesia Terancam Melonjak
ndonesia Terancam Melonjak Main Agenda – Kebijakan Arab Saudi yang menghapus layanan haji ekonomis kelas D tahun depan memicu kekhawatiran mengenai kenaikan
Arab Saudi Hapus Layanan Haji Termurah, Biaya Haji Indonesia Terancam Melonjak
Main Agenda – Kebijakan Arab Saudi yang menghapus layanan haji ekonomis kelas D tahun depan memicu kekhawatiran mengenai kenaikan biaya yang signifikan bagi jemaah Indonesia. Peningkatan tarif ini berpotensi menggeser sebagian besar peserta ke kategori lebih mahal, seperti kelas C, yang menawarkan fasilitas lengkap namun harga lebih tinggi. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan bahwa perubahan ini sudah disampaikan oleh penyelenggara haji di Arab Saudi dan akan berdampak pada biaya pelaksanaan haji 2027.
Penyesuaian Standar Fasilitas Haji
Irfan menjelaskan bahwa peningkatan biaya terutama terjadi di sektor Masyair, termasuk penggunaan sekat berbahan gipsum untuk meningkatkan keamanan. Selain itu, tenda harus dilengkapi pintu, kunci, dan fasilitas dasar lainnya. Perusahaan penyelenggara juga wajib menyediakan karpet di seluruh area, sofa bed minimal 50 sentimeter x 175 sentimeter, serta stop kontak sebanyak 70% dari jumlah jemaah. Tendah besar 32 meter persegi diwajibkan memiliki pendingin ruangan terpisah.
Informasi bahwa biaya Masyair akan naik sekitar 2.100 riyal dari tahun ini telah disampaikan secara informal. Meski Arab Saudi belum merilis tarif resmi, pengaruhnya terasa jelas. Irfan menegaskan bahwa pemerintah berusaha meminimalkan dampak negatif melalui perubahan rasio pembiayaan antara BPIH dan manfaat BPKH, dengan target tetap stabil sekitar 60:40.
“Peningkatan standar ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengalaman jemaah, meski mengakibatkan kenaikan biaya,” kata Irfan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.
Pengaruh Ekonomi Global pada Biaya Haji
Kenaikan biaya haji tahun 2027 tidak hanya disebabkan oleh perubahan standar fasilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Nilai tukar dolar AS dan harga minyak mentah dunia berdampak pada kurs rupiah terhadap riyal Arab Saudi, yang secara tidak langsung memengaruhi anggaran jemaah Indonesia. Irfan menyatakan bahwa pemerintah sedang mengupayakan keselarasan antara biaya langsung dan manfaat yang dikelola BPKH.
Pada haji 2026, BPIH ditetapkan sebesar Rp87.409.366 per orang, dengan rasio 60:40 antara Bipih (Rp54.193.807) dan manfaat BPKH (Rp33.215.559). Kebijakan ini akan diuji coba untuk menilai dampaknya, terutama jika terjadi peningkatan biaya signifikan pada 2027. Irfan menyebut bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR agar skema pembiayaan tetap transparan.
“Dengan mengubah standar layanan, kita memastikan kualitas haji tetap terjaga, meski biaya akan meningkat,” tambah Irfan.
Pembayaran Uang Muka untuk Meminimalkan Dampak
Untuk mengatasi risiko kenaikan biaya, pemerintah Indonesia memutuskan membayar uang muka haji 2027 lebih awal. Dana sebesar 858.743.189,64 riyal (sekitar Rp4 triliun) telah dikeluarkan untuk memastikan layanan dasar, visa, dan sewa tenda tetap terpenuhi. Irfan menegaskan bahwa uang muka ini menjadi syarat penting agar kuota haji Indonesia 221 ribu orang tetap terjaga.
Dengan pembayaran dini, pemerintah mengharapkan jemaah Indonesia dapat memperoleh lokasi tenda yang lebih strategis jika ada negara lain yang terlambat menyelesaikan pembayaran. Namun, Irfan juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memberikan langkah teknis untuk mengurangi beban biaya terhadap jemaah.
“Kami sudah memberikan laporan ke Presiden, dan beliau menyatakan keberatan, tapi belum ada kebijakan tambahan untuk menstabilkan BPIH,” ujar Irfan.
Analisis Biaya Haji dan Perbandingan Tahun Lalu
Perubahan ini menimbulkan perbandingan dengan biaya haji tahun sebelumnya. Pada 2026, rata-rata biaya haji per orang mencapai Rp87 juta, yang merupakan kenaikan dari Rp77 juta pada 2025. Irfan menjelaskan bahwa perubahan standar fasilitas menjadi faktor utama, karena Arab Saudi ingin meningkatkan kenyamanan dan keamanan selama ibadah haji.
Pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi dampak kenaikan biaya terhadap masyarakat. Meski layanan kelas D dihapus, beberapa penyelenggara masih menawarkan paket haji ekonomis dengan tarif lebih terjangkau. Irfan menyebut bahwa kebijakan ini perlu disesuaikan dengan daya beli jemaah di berbagai kelompok usia.
“Dengan perubahan ini, kita perlu memastikan bahwa jemaah yang tidak mampu tetap dapat mengikuti haji. Tapi pengaruhnya jelas terasa,” ujar Irfan.
