Latest Program: Tiga Peserta SPPI Meninggal, Latsarmil Dinilai Tak Relevan

Tiga Peserta SPPI Meninggal, Latsarmil Dinilai Tak Relevan

Latest Program – Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) menuai kritik setelah tiga peserta dilaporkan meninggal dunia. Peneliti Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)-Yusof Ishak Singapura, Made Supriatma, menyatakan bahwa pelatihan kemiliteran tidak sesuai dengan peran para peserta SPPI setelah lulus.

Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Singapura Mengkritik Desain Pelatihan

Menurut Made, peserta SPPI lebih banyak mengikuti latihan fisik dan militer dibandingkan materi teknis yang sesuai dengan tugas pekerjaan mereka. Ia menekankan bahwa calon pengelola koperasi atau kampung nelayan seharusnya memperoleh pembekalan mengenai manajemen, akuntansi, pemasaran, pengelolaan gudang, hingga tata kelola usaha.

“Kenapa para calon manajer koperasi atau pengelola kampung nelayan ini harus dilatih oleh Kementerian Pertahanan? Kenapa tidak dilatih oleh para profesional? Seharusnya lebih banyak dilatih mengenai pekerjaan otak, bukan melibatkan fisik berlebih,” kata Made saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (25/6).

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan evaluasi atas pelaksanaan Latsarmil. Ia menyarankan pelatihan dasar kemiliteran bagi peserta SPPI Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih segera dihentikan, diganti dengan pelatihan profesional yang lebih tepat.

“Menurut saya ini tidak perlu dievaluasi. Latsarmilnya harus dihentikan. Semua diganti dengan pelatihan professional,” ujarnya.

Menurut Made, konsep latihan militer bagi SPPI berasal dari gagasan pembentukan komponen Cadangan (Komcad) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Konsep tersebut, kata dia, seharusnya ditujukan bagi warga sipil yang sukarela mengikuti pelatihan militer dan memiliki pekerjaan tetap. Setelah selesai, mereka kembali ke profesi masing-masing dan dapat dipanggil negara jika dibutuhkan.

“Latsarmil ini hanya cara untuk mendapatkan prajurit komponen cadangan yang sebenarnya menyimpang dari konsep awal yang ada di undang-undang. Karena Komcad itu sukarela, mendapat insentif selama latsarmil,” ujar Made.

DPR Menyoroti Risiko Kesehatan Peserta SPPI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memberikan perhatian terhadap tiga peserta SPPI yang meninggal saat mengikuti Latsarmil. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta pemerintah mengevaluasi desain pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih.

“Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Katadata.co.id, Kamis (25/6).

TB Hasanuddin menyarankan evaluasi menyeluruh pada mekanisme seperti seleksi kesehatan, intensitas latihan, pengawasan medis, hingga kesesuaian materi pelatihan. Ia menambahkan, pelatihan dasar sebaiknya fokus pada kedisiplinan waktu dan menjaga kesehatan, seperti baris berbaris, apel, atau senam pagi.

“Pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Menurut TB Hasanuddin, para peserta SPPI direkrut untuk menjalankan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Kampung Nelayan. Ia menilai penerapan konsep Komcad pada peserta yang sedang mencari pekerjaan justru menyimpang dari tujuan awal pembentukan komponen cadangan.

Ada tiga orang peserta Latsarmil yang dilaporkan meninggal dunia. Dua di antaranya mengalami henti jantung, sedangkan satu orang lainnya meninggal setelah menjalani perawatan kesehatan terkait tuberkulosis.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap aspek pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) usai meninggalnya peserta saat Latsarmil.