BGN: Prabowo Hapus Target Penerima Manfaat MBG, Utamakan Tata Kelola

Prabowo Mengubah Strategi MBG: Fokus pada Kualitas, Bukan Jumlah Penerima

Wartanaya.com – BGN – Keputusan penting telah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala negara memutuskan untuk tidak lagi menetapkan target jumlah penerima manfaat pada tahun berjalan. Sebelumnya, sasaran yang ditetapkan adalah mencapai 82,9 juta orang hingga akhir 2026.

Secara garis besar, kelompok yang berhak menerima program ini meliputi pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Hingga awal tahun ini, jumlah penerima sudah mencapai sekitar 62,3 juta orang.

Penekanan pada Tata Kelola Program

Pelaksana harian Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa arahan presiden telah diterima dengan baik. Ia menegaskan bahwa fokus saat ini adalah perbaikan sistem, bukan mengejar angka.

“Presiden sudah memberikan arahan untuk memperbaiki tata kelola MBG dulu dan mengedepankan kualitas. Jadi, kami sudah tidak memiliki target penerima manfaat,” jelas Arumsari dalam konferensi pers di kantor BGN Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Arumsari, proses pembenahan program ini memang tidak sederhana. Ia menilai kondisi tata kelola MBG saat ini perlu perbaikan setelah adanya kasus dugaan korupsi yang diungkap oleh Kejaksaan Agung bulan lalu.

Kasus tersebut melibatkan empat pejabat tinggi BGN. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta eks Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Syarief Sulaeman Nahdi.

“Presiden sudah tahu permasalahannya, jadi beliau tidak membuat target-target tertentu ke kami. Angka penerima manfaat sudah tidak lagi menjadi hal yang kami kejar sebagai target,” tambah Arumsari.

Tugas utama BGN kini adalah meningkatkan mutu penyaluran makanan bergizi kepada penerima yang sudah ada. Khususnya, Prabowo meminta agar kualitas penyaluran di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas utama.

Moratorium Pembangunan Dapur SPPG

Sebelum keputusan ini diumumkan secara resmi, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang telah menyampaikan informasi serupa. Ia menjelaskan bahwa akan terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat MBG tahun ini. Dampaknya, target 82,6 juta orang pada akhir tahun mungkin tidak tercapai.

Nanik menyebutkan bahwa penyebab utamanya adalah moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Ia belum memberikan rincian waktu berakhirnya moratorium tersebut, namun memastikan bahwa rencana ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo bulan lalu.

“Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program,” kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).

Menurut Nanik, moratorium ini akan berlangsung hingga pihaknya selesai melakukan perhitungan ulang kebutuhan dapur SPPG di setiap kecamatan. Saat ini, dapur SPPG yang beroperasi cenderung menumpuk di kawasan aglomerasi, sementara jumlah di kawasan 3T masih minim.

Nanik menegaskan bahwa semua anak berhak mendapatkan MBG. Namun, hal itu dapat dicapai dengan jumlah dapur yang lebih efisien. Proses penghitungan akan dilakukan cepat berkat kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Kalau jumlah dapur banyak, tidak efisien. Karena itu, kami rem dulu pembangunan SPPG baru dan menata berapa sebenarnya jumlah SPPG yang dibutuhkan setiap kecamatan dan kabupaten,” pungkasnya.