BGN Isyaratkan Pemangkasan Anggaran MBG 2026 Bisa Lebih dari Rp 70 Triliun

BGN Isyaratkan Pemangkasan Anggaran MBG 2026 Capai Rp 70 Triliun Lebih

Wartanaya.com – BGN Isyaratkan Pemangkasan Anggaran MBG 2026 akan mencapai angka yang signifikan, yakni lebih dari Rp 70 triliun. Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan pengurangan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 dapat mencapai angka lebih besar dari Rp 70 triliun. Pelaksana harian Ketua BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa faktor utama penyebab pemotongan signifikan ini adalah revisi kriteria penerima manfaat yang akan diterapkan secara menyeluruh.

Menurut Arumsari, perubahan kriteria tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap jumlah penerima manfaat, yang pada akhirnya menekan total anggaran MBG. Ia menegaskan bahwa efisiensi penerima manfaat bukanlah tujuan untuk mengurangi jumlah penerima secara sengaja, melainkan didasarkan pada pendekatan ilmiah yang telah melalui kajian mendalam. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dialokasikan kepada penerima yang benar-benar membutuhkan.

“Efisiensi penerima manfaat bukan sebuah tujuan atau sengaja ingin mengurangi penerima manfaat. Namun pengurangan penerima manfaat ini berdasarkan keilmuan,” kata Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7).

Selama bulan sebelumnya, Arumsari telah menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menekan anggaran MBG tahun berjalan sebesar hampir Rp 40 triliun, sehingga total anggaran menjadi sekitar Rp 228 triliun. Namun, penekanan anggaran tersebut belum memperhitungkan dampak pemangkasan data penerima manfaat yang akan terjadi di tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penghematan masih sangat besar jika kriteria penerima benar-benar disempurnakan.

Peran Prima Yosefin dalam Penyesuaian Kriteria Penerima

Penyesuaian kriteria akan dilakukan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosefin Berliana Hutapea. Sebelumnya, Prima menjabat sebagai direktur Imunisasi Nasional di Kementerian Kesehatan. Pengalaman beliau dalam mengelola program nasional menjadi aset berharga bagi BGN dalam menyusun sistem distribusi yang lebih akurat.

Arumsari menilai latar belakang Prima menjadi sangat penting karena Program Imunisasi Nasional memiliki tata kelola yang mirip dengan penyaluran MBG. Karena itu, Program MBG akan mengikuti alur distribusi program imunisasi, yakni distribusi berjenjang dan pencatatan penerima manfaat sesuai dengan data kependudukan. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi duplikasi dan memastikan setiap penerima hanya tercatat sekali.

“Sistem penerima manfaat itu yang sedang kami bangun. Jadi, kami butuh keahlian Ibu Prima ini, mengingat beliau biasa dengan pola distribusi nasional,” katanya.

Integrasi dengan Dapodik untuk Transparansi Penerima Manfaat

Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman Darto, mengatakan bahwa Program MBG akan diintegrasikan dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) secara langsung. Dengan begitu, BGN dapat melihat dalam waktu relatif cepat jumlah dan lokasi siswa dan sekolah yang layak mendapatkan MBG. Integrasi ini juga memungkinkan pemantauan real-time terhadap penyaluran bantuan.

Mariman menekankan integrasi data tersebut penting agar penyaluran Program MBG dilakukan secara pasti dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui persis alasan penyaluran MBG ke penerima manfaat tertentu. Transparansi ini juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap program nasional yang melibatkan anggaran besar.

“Integrasi MBG dengan Dapodik ini hal yang penting dan menjadi isu kebijakan publik yang perlu digarisbawahi,” kata Mariman.

Dengan pemangkasan anggaran yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 70 triliun, BGN optimis bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan lebih efisien dan tepat sasaran. BGN Isyaratkan Pemangkasan Anggaran MBG 2026 bukan sekadar pengurangan nominal, melainkan transformasi sistem yang bertujuan untuk memastikan setiap anak Indonesia yang membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini.