Anggota DPR Sebut Anggaran Latsarmil Kopdes Capai Rp 45 Juta per Orang.

Anggota DPR Sebut Anggaran Latsarmil Kopdes Capai Rp45 Juta per Orang

Anggota DPR Sebut Anggaran Latsarmil Kopdes menjadi sorotan dalam pembahasan pengelolaan anggaran pelatihan manajerial. Menurut pernyataan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, biaya pelatihan yang disebut Latsarmil (Latihan Dasar Kemiliteran) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih mencapai hampir Rp45 juta per peserta. Anggaran ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan digunakan untuk program pelatihan yang berlangsung selama 45 hari.

Struktur Pelatihan dan Perhitungan Biaya

Dalam penjelasan TB Hasanuddin, anggaran Latsarmil Kopdes dibagi menjadi dua komponen utama. Sebagian besar diperuntukkan untuk latihan militer selama 30 hari, sementara 15 hari tersisa untuk materi tentang substansi koperasi. Perhitungan biaya dilakukan dengan asumsi Rp5 juta per tujuh hari pelatihan, yang kemudian dijumlahkan hingga mencapai total sekitar Rp45 juta per peserta.

Berdasarkan anggaran ini, jika pelatihan diberikan kepada seluruh peserta secara nasional, jumlah total peserta mencapai 35.476 orang. Potensi penghematan anggaran, menurut Hasanuddin, bisa mencapai triliunan rupiah jika komponen latihan militer dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa biaya Latsarmil Kopdes memakan bobot signifikan dalam anggaran pelatihan manajerial.

Kritik Terhadap Efisiensi Pelatihan

Anggota DPR Sebut Anggaran Latsarmil Kopdes menyoroti ketidaksesuaian antara fokus pelatihan dan tugas utama manajer koperasi. Dalam pernyataannya, Hasanuddin menekankan bahwa tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya lebih berorientasi pada peningkatan kompetensi profesional.

“Dengan mengurangi komponen latihan fisik dan kemiliteran, anggaran bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih relevan dengan fungsi pengelolaan koperasi,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (29/6).

Hasanuddin juga menyebutkan bahwa sebagian besar anggaran pelatihan sekarang digunakan untuk kegiatan kemiliteran yang tidak langsung mendukung pengelolaan usaha koperasi. Ia menyarankan bahwa pelatihan harus dirancang agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan tugas sehari-hari, seperti manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perspektif Pemerintah dan Kementerian Terkait

Pemerintah menganggarkan pelatihan manajerial calon pengelola KDMP melalui Kementerian Koperasi, sementara pelatihan Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, anggota DPR Sebut Anggaran Latsarmil Kopdes menyoroti bahwa biaya latihan militer tetap menjadi faktor utama dalam pengeluaran tersebut.

Hasanuddin mengakui bahwa latihan kemiliteran memiliki nilai penting, tetapi harus diimbangi dengan penyesuaian struktur anggaran. “Jika Latsarmil Kopdes diberikan secara lebih efisien, program ini bisa memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi,” tambahnya. Hingga saat ini, Kementerian Pertahanan belum memberikan respons terkait pengelolaan anggaran ini, demikian pula Kepala Biro Informasi Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

Kemungkinan Perubahan Pola Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, anggota DPR Sebut Anggaran Latsarmil Kopdes menawarkan alternatif desain pelatihan. Menurut Hasanuddin, kegiatan latihan militer bisa digantikan dengan metode pembelajaran praktis dan pendekatan yang lebih terukur. Ini bisa mencakup simulasi pengelolaan koperasi, pelatihan teknis administratif, serta diskusi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha.

Pelatihan dengan pendekatan lebih relevan diharapkan mampu menghasilkan manajer koperasi yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Hasanuddin menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program pelatihan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata dalam bidang bisnis dan pengembangan komunitas.

Anggota DPR Sebut Anggaran Latsarmil Kopdes menjadi bagian dari diskusi publik mengenai penggunaan dana publik yang efektif. Dengan anggaran sebesar Rp45 juta per peserta, pelatihan ini dianggap perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan tujuan utama pembentukan koperasi desa, yaitu meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha secara profesional. Hasanuddin berharap revisi kecil ini bisa menjadi langkah awal dalam menyelaraskan kebutuhan pelatihan dengan fungsi sehari-hari para manajer koperasi.

Pelatihan koperasi desa dan Kampung Nelayan Merah Putih adalah bagian dari program pengembangan sumber daya manusia di sektor koperasi dan kelautan. Namun, anggota DPR Sebut Anggaran Latsarmil Kopdes menyoroti bahwa ada ruang untuk optimisasi. Dengan menyesuaikan struktur anggaran, pemerintah bisa memastikan bahwa dana teralokasikan secara tepat sasaran, mendukung pertumbuhan ekonomi desa dan sektor perikanan secara lebih maksimal.