Anggaran MBG 2027 Bakal Lebih Rendah karena Pemangkasan Penerima Manfaat

Proyeksi Anggaran MBG 2027 Turun Akibat Penyempitan Kriteria Penerima

Wartanaya.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun mendatang akan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun berjalan. Penurunan ini didorong oleh rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah orang yang berhak menerima manfaat program tersebut, yang akan mulai diterapkan paling lambat pada bulan depan. Langkah strategis ini bertujuan memastikan program berjalan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan.

Pelaksana harian Ketua BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan sinkronisasi terkait besaran anggaran MBG untuk tahun depan. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar kriteria penerima manfaat dipertajam dalam kurun waktu sekitar 30 hari. Proses penajaman ini melibatkan berbagai aspek termasuk kesehatan, pendidikan, dan hukum.

Saya ingin penajaman penerima manfaat MBG ini melalui kajian kesehatan, pendidikan, dan hukum. Tentu saja ujung-ujungnya revisi anggaran dan ada dampak pengurangan anggaran tahun depan.

Awalnya, anggaran Program MBG tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 335 triliun. Namun, angka tersebut akhirnya menyusut menjadi Rp 268 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Bulan lalu, Arumsari menyampaikan bahwa anggaran MBG sementara ini dapat dipangkas lagi sekitar Rp 40 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun. Hingga kini, BGN masih menghitung hasil akhir efisiensi Program MBG untuk memastikan alokasi dana yang optimal.

Penyempitan Penerima Manfaat sebagai Faktor Utama

Arumsari menjelaskan bahwa mayoritas pengurangan anggaran MBG berasal dari pengurangan penerima manfaat. Menurutnya, BGN telah memiliki daftar sekolah yang dinilai tidak membutuhkan program tersebut. Data ini menjadi dasar penting dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan gizi gratis.

Hingga 18 Juni 2026, BGN menemukan 39.352 siswa di 76 sekolah di Pulau Jawa tidak membutuhkan Program MBG. Namun BGN belum menetapkan apakah penerima manfaat yang tidak membutuhkan itu akan mengurangi total penerima manfaat MBG atau hanya dialihkan ke program lain yang lebih sesuai.

Presiden memberikan kami waktu sebulan untuk mempertajam data penerima manfaat MBG. Kami sudah punya data ancar-ancar sekolah yang tidak membutuhkan MBG, tapi belum final.

Sebelumnya, Arumsari juga menyampaikan penajaman data penerima manfaat akan dilakukan selama penghentian sementara distribusi MBG selama 18 hari hingga 13 Juli. Menurut dia, langkah itu bertujuan memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang memang membutuhkan intervensi gizi secara serius.

Kriteria Baru dan Pendekatan Berbasis Kerentanan

BGN saat ini masih menyusun kriteria penerima manfaat yang akan digunakan dalam distribusi program ke depan. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan antara lain tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial-ekonomi keluarga, dan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program.

Oleh karena itu, pendapatan keluarga akan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penyaluran Program MBG. Menurut Arumsari, pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat penggunaan anggaran program lebih efisien pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk program yang lebih terarah.

Mungkin formula yang ada saat ini belum bisa seideal yang kami bayangkan. Namun gambaran mekanisme distribusi MBG akan mengacu pada tingkat kerentanan gizi sebuah daerah, kondisi sosial-ekonomi penerima, dan akses gizi sebuah daerah.

Moratorium Dapur SPPG dan Fokus pada Kualitas

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang menyampaikan jumlah penerima manfaat MBG tahun ini akan berkurang. Kondisi tersebut membuat target penerima manfaat sebanyak 82,6 juta orang pada akhir tahun berpotensi tidak tercapai. Namun, hal ini bukan berarti program akan gagal, melainkan lebih fokus pada kualitas.

Menurut Nanik, berkurangnya jumlah penerima manfaat terjadi karena BGN akan melakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara terperinci kapan moratorium itu akan berakhir. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada.

Nanik mengatakan, rencana tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo pada Rabu (3/6). Menurut dia, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar jumlah penerima manfaat. Fokus pada kualitas ini diyakini akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih baik.

Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program.