Danantara Bidik Investasi Industri Hulu Panel Surya

Danantara Bidik Investasi Industri Hulu Panel Surya untuk Kemandirian Energi

Wartanaya.com – Badan Pengelola Investasi Danantara kini sedang menggarap peluang strategis dalam ekosistem industri panel surya nasional. Fokus utama pengembangan ini tertuju pada sektor hulu, khususnya melalui pemanfaatan pasir silika yang menjadi bahan baku fundamental dalam pembuatan modul panel surya. Langkah ini diharapkan dapat mengubah Indonesia dari sekadar negara importir menjadi produsen mandiri di rantai nilai energi terbarukan.

Perkembangan industri panel surya di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan signifikan di sektor hilir. Kegiatan produksi dan perakitan modul telah berjalan dengan baik, menciptakan fondasi yang kokoh. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam rantai hulu. Proses pembuatan polisilikon, ingot, wafer, serta low iron tempered glass sebagai bahan baku sel surya belum tersedia secara domestik. Ketergantungan pada impor komponen hulu menjadi hambatan utama dalam mencapai kemandirian industri.

Program 100 GW sebagai Proyek Utama Penggerak Industri

Menurut Managing Director BPI Danantara, Ardy Muawin, Program 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS berperan sebagai anchor project yang akan mendorong pertumbuhan industri hulu panel surya di tanah air. Proyek ambisius ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga menjadi katalisator bagi pengembangan industri pendukung di dalam negeri.

“Makanya ini bukan hilirisasi, ada huluisasinya juga, karena kita punya silika banyak,” ujar Ardy dalam diskusi Katadata Policy Dialogue bertajuk ‘Made in Indonesia: Membangun Daya Saing Industri yang Berkelanjutan’ yang diselenggarakan di Kantor Katadata, Jakarta, pada hari Selasa (28/7).

Ardy menambahkan bahwa Danantara memiliki tanggung jawab strategis untuk melakukan investasi pada titik-titik kritis yang mampu mendorong proses industrialisasi secara menyeluruh. Ia menyoroti bahwa pemerintah sebelumnya telah memulai langkah serupa di era Presiden Jokowi melalui program nikel, dan kini giliran sektor lain seperti bauksit serta silika yang diharapkan berkembang pesat. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam membangun ekosistem industri berbasis sumber daya alam domestik.

Potensi Cadangan Pasir Kuarsa yang Luas dan Belum Tergarap Optimal

Berdasarkan informasi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) yang tercantum di situs resminya, Indonesia belum memiliki industri hulu panel surya seperti produksi polisilikon, ingot, wafer, dan low iron tempered glass. Padahal, cadangan pasir kuarsa sebagai bahan baku polisilikon mencapai angka 17 miliar ton. Potensi luar biasa ini tersebar di berbagai wilayah termasuk Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan industri panel surya global saat ini.

Sementara itu, dokumen paparan Kementerian Perindustrian berjudul ‘Industri Modul Surya Dalam Negeri dalam Transisi Energi Nasional’ menyebutkan bahwa saat ini telah beroperasi 34 pabrik modul surya di Indonesia. Kapasitas produksi totalnya mencapai 10.944 MW per tahun, menunjukkan bahwa industri sudah siap menyerap produk dari huluisasi pasir silika. Ketersediaan kapasitas produksi yang besar ini menjadi indikator positif bagi investor yang ingin masuk ke sektor hulu.

Dukungan Kebijakan Menjadi Kunci Keberhasilan Huluisasi

CEO IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki mineral kritis yang melimpah untuk mendukung industri PLTS. Ia mendorong Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk memprioritaskan pengembangan mineral guna teknologi energi bersih. Pendekatan holistik ini diperlukan agar manfaat dari sumber daya alam dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan perekonomian nasional.

Wakil Koordinator Sekretariat Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Dimas Muhamad, mengakui bahwa dukungan kebijakan sangat krusial untuk mendorong industrialisasi PLTS. Ia menekankan bahwa tanpa dukungan kebijakan seperti TKDN, developer dan PLN cenderung memilih opsi termurah yang saat ini berasal dari Tiongkok, baik untuk modul maupun sel surya. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang tepat untuk melindungi industri domestik yang sedang berkembang.

“Sekarang sedang dirumuskan oleh pemerintah, perencanaannya sedang dimatangkan, kita sedang susun payung hukumnya, mudah-mudahan yang menjadi terobosan pengadaan PLTS ini bisa lebih cepat,” kata Dimas.

Menurut Dimas, yang terpenting adalah dukungan kebijakan yang tidak hanya menyasar kegiatan perakitan, tetapi juga mencakup seluruh komponen panel surya secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang komprehensif, Indonesia diharapkan dapat menjadi pemain utama dalam industri panel surya global di masa depan.