Special Plan: Presiden Prabowo Teken Inpres Penyelamatan Gajah, Apa Isinya?

Presiden Prabowo Teken Inpres Khusus Penyelamatan Gajah: Munculnya ‘Special Plan’ untuk Konservasi

Special Plan – Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap gajah Sumatra dan Kalimantan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 sebagai bagian dari Special Plan nasional yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan populasi dan habitat satwa liar tersebut. Special Plan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman kepunahan yang semakin mengkhawatirkan, terutama akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa Special Plan ini adalah komitmen kuat untuk menjaga ekosistem hutan serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan pelestarian alam. Dalam instruksi tersebut, disebutkan bahwa sektor-sektor paling berpotensi mengganggu habitat gajah, seperti pertambangan, perkebunan, dan energi, harus beradaptasi dengan pedoman yang ketat. Special Plan juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan di wilayah konservasi.

Isi Utama Inpres 8/2026 dan Tujuan Special Plan

Inpres 8/2026 menyasar 21 wilayah konservasi gajah Sumatra dengan luas total 5,4 juta hektare dan satu wilayah konservasi gajah Kalimantan sebesar 19,1 ribu hektare. Tujuan utama Special Plan adalah memastikan populasi gajah tetap terjaga melalui kebijakan yang terkoordinasi. Ini melibatkan survei populasi, pengawasan habitat, penguatan area perlindungan, serta edukasi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan di daerah-daerah kritis tersebut.

“Melalui Special Plan, kita mencoba mengintegrasikan konservasi gajah dalam setiap tahap pembangunan. Kebijakan ini bukan hanya tentang melindungi satwa, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi konflik antara manusia dengan hewan,” jelas Donny Gunaryadi, ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), dalam keterangan resmi Senin (13/7).

Special Plan ini juga menekankan perlunya kerja sama antarlembaga. Menteri Kehutanan, Pertanian, Energi, dan Sumber Daya Mineral diminta memastikan pemberhentian izin usaha baru di habitat gajah selama satu tahun. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup diwajibkan meninjau ulang persetujuan lingkungan untuk proyek yang berpotensi merusak koridor perjalanan gajah. Special Plan menjadi alat untuk menyelaraskan kebijakan sektor-sektor tersebut dengan prioritas konservasi.

Kebijakan Khusus untuk Kementerian dan Pemerintah Daerah

Inpres 8/2026 memberikan peran spesifik kepada berbagai lembaga pemerintah. Menteri Kehutanan diminta menggandeng Pemerintah Daerah untuk memperluas area perlindungan gajah dari kawasan hutan ke ruang terbuka sekitarnya. Kementerian Pertanian juga diberi tugas untuk memastikan penggunaan lahan pertanian tidak mengganggu koridor perjalanan satwa. Special Plan memberikan kerangka kerja yang memudahkan komunikasi dan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi tantangan konservasi.

Untuk sektor pertambangan dan perkebunan, Menteri Investasi dan Hilirisasi diminta menerapkan moratorium izin berusaha sementara. Ini sejalan dengan tujuan Special Plan yang ingin mencegah eksploitasi berlebihan di area kritis. Kementerian Pekerjaan Umum juga diberi tugas merancang infrastruktur yang tidak merusak habitat gajah, seperti jembatan atau jalan raya yang mengalirkan pergerakan satwa tanpa menghambat jalur migrasinya.

Special Plan ini juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam menangani konflik antara manusia dan gajah. Menteri Dalam Negeri diminta menyesuaikan rencana tata ruang provinsi dan kabupaten dengan kebijakan penyelamatan gajah. Selain itu, Pemerintah Daerah di Sumatra dan Kalimantan Utara diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, termasuk mengatur penggunaan lahan dan menyelesaikan sengketa wilayah secara bersama.

Dengan diterbitkannya Special Plan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengatasi fragmentasi habitat gajah. Donny Gunaryadi menambahkan bahwa inisiatif ini mengharuskan keterlibatan semua pihak, mulai dari lembaga pemerintah hingga masyarakat setempat. “Dukungan masyarakat sangat vital dalam menjaga ekosistem gajah. Special Plan ini membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif,” ujarnya.

Presiden Prabowo mengharapkan Special Plan ini menjadi model kebijakan yang dapat diadaptasi di tingkat daerah. Dengan memperkuat perlindungan habitat dan mengurangi tekanan ekonomi, pemerintah berharap populasi gajah bisa bertahan hingga tahun 2030. Special Plan juga diharapkan memberikan dampak jangka panjang, seperti peningkatan keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak positif pada lingkungan.