Special Plan: Pertumbuhan E-Commerce Belum Merata, Transaksi Digital Masih Menumpuk di Jawa

Special Plan: Pertumbuhan E-Commerce Belum Merata di Indonesia

Special Plan – Dalam Special Plan terbaru, pertumbuhan e-commerce di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan geografis. Laporan NEXT Indonesia Center mengungkapkan bahwa transaksi digital, baik dari segi pembelian maupun penjualan, terutama berkumpul di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Meskipun akses internet semakin meluas, perluasan ekonomi digital belum tercapai secara merata, yang menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan pertumbuhan ini.

Analisis Aktivitas Transaksi Daring

Reza Pratama, peneliti dari NEXT Indonesia Center, menjelaskan bahwa pertumbuhan e-commerce nasional belum mencerminkan penyebaran ekonomi digital yang seimbang. Menurutnya, faktor-faktor seperti infrastruktur logistik, kualitas jaringan, daya beli masyarakat, serta tingkat literasi digital menjadi penentu utama keberhasilan e-commerce di berbagai daerah. “Special Plan ini mencoba menyoroti bahwa keberhasilan e-commerce bergantung pada efisiensi pengiriman, kestabilan sinyal, kemampuan masyarakat untuk berbelanja, dan peningkatan literasi digital,” tambah Reza dalam pernyataan tertulis.

Perbandingan Rasio Transaksi Digital

Data Susenas Maret 2025 yang dianalisis NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa sekitar 54 juta penduduk atau 19,18% dari populasi nasional aktif melakukan belanja online. Namun, jumlah pelaku usaha daring hanya sebanyak 9,7 juta orang, atau 3,43% dari total penduduk. Dalam Special Plan, peneliti menekankan bahwa konsentrasi ini mengakibatkan daerah-daerah di luar Jawa ketinggalan dalam partisipasi ekonomi digital.

Kota Yogyakarta, Sleman, Depok, dan beberapa kota besar di Jawa menjadi pusat transaksi daring dengan rasio pembeli terbesar. Kota Yogyakarta mencapai 36,98% penduduk yang aktif berbelanja, sedangkan Sleman dan Depok masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga. Di sisi lain, Kota Pangkalpinang menjadi satu-satunya wilayah di luar Jawa yang masuk dalam daftar 10 daerah dengan rasio pembeli daring tertinggi, dengan angka 33,30%.

Hambatan di Wilayah Indonesia Timur

Analisis menunjukkan bahwa daerah di Indonesia Timur masih menghadapi tantangan dalam pengembangan e-commerce. Misalnya, Kabupaten Maluku Tenggara hanya memiliki 23,83% desa yang terdapat BTS, sementara 48 desa belum terhubung dengan internet. Faktor geografis, biaya pembangunan menara telekomunikasi, dan ongkos pengiriman yang mahal menjadi penghalang utama.

Bahkan, di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya, meskipun lebih dari 88% desa memiliki BTS, rasio pelaku e-commerce tetap rendah, sekitar di bawah 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan internet tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan transaksi digital, tanpa dukungan ekosistem yang lebih luas.

Peran Infrastruktur dan Ekosistem Digital

Dalam Special Plan, NEXT Indonesia Center menegaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi adalah prasyarat utama untuk pertumbuhan e-commerce. Kota-kota besar seperti Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan telah memenuhi standar ini dengan BTS di seluruh desa dan kelurahan. Namun, daerah-daerah di luar Jawa masih perlu peningkatan khusus untuk mengejar kesetaraan.

Reza menilai bahwa ekosistem ekonomi digital memerlukan perbaikan di berbagai aspek, termasuk peningkatan daya beli masyarakat, literasi digital, kemudahan pembayaran online, serta pengurangan biaya logistik. Ia menyarankan pemerintah pusat dan daerah untuk tidak hanya fokus pada ekspansi jaringan internet, tetapi juga membangun ekosistem lokal yang mendukung pertumbuhan e-commerce secara menyeluruh.

Langkah-Langkah untuk Membangun Kesetaraan

Dalam rangka mewujudkan Special Plan, diperlukan strategi yang terukur untuk menyeimbangkan pertumbuhan e-commerce di seluruh Indonesia. Penguatan infrastruktur logistik, peningkatan kualitas jaringan, serta edukasi literasi digital di daerah terpencil menjadi fokus utama. Selain itu, kerja sama antar-sektor, seperti pemerintah, perusahaan teknologi, dan pelaku usaha, diperlukan untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi ekonomi digital.

Special Plan ini juga menyoroti pentingnya pemerataan akses internet dan penguatan ekosistem ekonomi lokal. Dengan mengatasi ketimpangan geografis, ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Dukungan dari berbagai pihak akan memastikan bahwa transaksi digital tidak hanya berkonsentrasi di Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah lain dengan lebih merata.