Riset Peneliti Unpad: Campuran B25 Lebih Ideal Dibandingkan B50 di Indonesia

Riset Peneliti Unpad: B25 Lebih Ideal Dibanding B50 untuk Indonesia

Wartanaya.com – Riset Peneliti Unpad terbaru mengungkapkan bahwa penerapan biodiesel dengan kadar 25 persen atau B25 merupakan pilihan yang lebih optimal bagi Indonesia dibandingkan dengan opsi B50. Penelitian yang dilakukan oleh Yayan Satyaki, seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, bersama tim dari Traction Energy Asia ini menunjukkan bahwa manfaat bersih bagi masyarakat dari program B50 ternyata lebih kecil dibandingkan dengan program B25.

Menurut Yayan, tingkat campuran B25 merupakan yang paling masuk akal secara ekonomi dan teknis. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk ‘B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia’ yang diselenggarakan di Kantor Katadata pada Kamis (30/7). Diskusi ini menghadirkan berbagai perspektif mengenai kebijakan biodiesel nasional ke depan.

Proyeksi Manfaat Bersih Hingga 2035

Perhitungan komprehensif menunjukkan bahwa pada tahun 2035, masyarakat masih akan menerima manfaat bersih negatif dari program B25, yakni sebesar minus Rp1,2 triliun. Namun, angka kerugian akibat implementasi B50 jauh lebih besar, mencapai minus Rp65,8 triliun. Perbedaan signifikan ini menjadi pertimbangan penting bagi pembuat kebijakan.

“B25 adalah kadar campuran yang paling reasonable,” kata Yayan, dalam diskusi publik ‘B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia’ di Kantor Katadata, Kamis (30/7).

Manfaat bersih tersebut dihitung berdasarkan beberapa komponen krusial, yaitu penghematan impor solar, kredit karbon, opportunity cost minyak kelapa sawit mentah (CPO), pajak badan yang dikorbankan, kerusakan mesin, serta utang karbon. Setiap komponen ini memberikan kontribusi berbeda terhadap total manfaat bersih program biodiesel.

Beban Finansial BPDP dengan B50

Karena harga indeks pasar (HIP) biodiesel belum kompetitif dibandingkan HIP solar, implementasi B50 dinilai dapat membebani kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Badan ini selama ini menyediakan insentif atau subsidi untuk program biodiesel guna menjaga stabilitas harga dan pasokan.

BPDP merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana perkebunan untuk pengembangan komoditas secara berkelanjutan, termasuk program biodiesel. Tanggung jawabnya mencakup berbagai aspek pengembangan sektor perkebunan nasional.

“Dengan B25, BPDP masih bisa sustain. Tetapi kalau dengan B50, kalau kita hitung-hitung, paling cuma 5 sampai 10 tahun,” ujar Yayan.

Yayan menambahkan bahwa jika harga sawit semakin kompetitif tanpa disertai pengembangan produktivitas, hal tersebut akan menjadi backfire bagi pemerintah. Selain mengalokasikan dana untuk insentif, BPDP juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pendukung sarana dan prasarana, serta promosi komoditas perkebunan.

Risiko Kerusakan Mesin dan Kebutuhan Lahan

B25 dinilai lebih ideal karena dari sisi desain pemesinan, armada atau kendaraan yang beredar di Indonesia sudah lebih adaptif dengan campuran minyak nabati tersebut. Sementara itu, dengan B50, risiko kerusakan mesin kendaraan bisa menimbulkan kerugian setara Rp110 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk biaya operasional bengkel tambahan.

“(Kerusakan) ini akan terasa pada generasi usia mesin 5 tahun ke atas, jadi kalau 1 tahun, mah enggak akan,” ujar Yayan.

Jika menilik program serupa yang dijalankan di Brasil, pemerintahnya menyediakan bengkel yang dapat menangani kerusakan mesin kendaraan akibat blending. Yayan menilai bahwa saat ini, Pemerintah Indonesia masih agak bingung dalam hal ini dan perlu strategi yang lebih terukur.

Yayan tidak menampik bahwa implementasi B50 akan meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Namun, saat ini pasokan bahan baku yang tersedia lebih optimal untuk mengolah B25. Dengan begitu, tidak diperlukan pembukaan lahan baru untuk memasok bahan baku biodiesel secara masif.

Dalam riset yang sama, Yayan memperkirakan Indonesia butuh 3,22 juta hektare lahan baru sepanjang 2025-2035, untuk memenuhi kebutuhan B50 yang masih mengandalkan minyak kelapa sawit mentah. Padahal, hanya dari pembukaan lahan, besaran emisi yang ditimbulkan bisa mencapai 4,65 Gt CO2. Angka ini menunjukkan potensi dampak lingkungan yang signifikan.

Selain itu, saat ini Indonesia juga sudah memiliki infrastruktur produksi dan distribusi yang cukup untuk B25. Jika rasio blending ini dipertahankan, maka tidak perlu pembangunan pabrik atau fasilitas distribusi baru. Hal ini akan menghemat anggaran negara secara signifikan dalam jangka panjang.