Politik Kampus dalam Leksikon Administrasi

Politik Kampus dalam Leksikon Administrasi

Krisis Tata Kelola yang Selalu Disalahkan ke Jakarta

Wartanaya.com – Ketidakberesan dalam pengelolaan pendidikan tinggi kerap dikaitkan dengan kebijakan yang lahir dari ibu kota. Beban tugas dosen yang terus meningkat, sistem penilaian karya ilmiah untuk promosi jabatan yang tidak jelas, serta berbagai aplikasi pelaporan yang bermunculan—semuanya seolah-olah bermula dari Jakarta.

Karena akar masalah dianggap berasal dari pusat, maka solusi pun diharapkan datang dari pemerintah nasional.

Ilustrasi yang Mengungkap Pola Tersembunyi

Bayangkan situasi berikut ini. Seorang dosen junior menulis artikel jurnal untuk memenuhi persyaratan promosi atasan mereka menjadi guru besar. Namun, ketika artikel tersebut terbit, nama-nama penulis muda menghilang, sementara atasan tampil sebagai satu-satunya penulis.

Atau, seorang manajer tata usaha fakultas yang luka bekas operasi batu empedunya masih segar, namun tetap harus pergi dinas luar kota karena perintah datang dari atasan yang sebelumnya menyetujui operasinya.

Seorang dosen sukarelawan dalam Tim Penanggulangan Kekerasan Seksual (TPKS) tanpa imbalan menghadapi tekanan bertingkat. Mulai dari rektorat hingga kementerian, mereka diminta menghentikan penanganan dugaan pelecehan terhadap seorang mahasiswi, dengan terduga pelaku merupakan petinggi kampus.

Kisah-kisah ini bersifat hipotetis. Namun, sifat rekaan dan ekstremnya justru membantu kita melihat pola yang selama ini terlewatkan. Sayangnya, menjadi profesional yang cerdas di sektor pengetahuan tidak serta-merta membuat akademisi memahami politik di lingkungan kerjanya sendiri.

Leksikon Administratif yang Mengaburkan Relasi Kuasa

Pengalaman dosen muda yang namanya dicoret dari artikel, anggota TPKS yang dipaksa menghentikan kasus, atau manajer tata usaha yang dipaksa berdinas saat pemulihan—semuanya lebih sering dipahami melalui lensa loyalitas, pembelaan reputasi lembaga, atau profesionalisme.

Leksikon administratif ini tampak wajar. Namun, justru karena kewajarannya, kita berhenti mempertanyakan apakah ada relasi kuasa yang bekerja secara diam-diam. Padahal, di ruang kuliah dan penelitian, para akademisi dengan fasih menjelaskan modus operandi kekuasaan—mulai dari distribusi kesempatan, pembentukan ketergantungan, pengaturan insentif, hingga penentuan apa yang pantas disebut masalah politik dan apa yang tidak.

Mengapa bahasa semacam itu begitu efektif mengaburkan relasi kuasa?

Teori Politik dan Paradoks Akademik

E. E. Schattschneider, dalam The Semi-Sovereign People: A Realist’s View of Democracy in America (1960), mengingatkan bahwa pertarungan politik paling menentukan berlangsung jauh sebelum konflik meledak. Yakni, tatkala sebuah perkara sedang ditentukan apakah layak dipandang sebagai urusan publik atau sekadar urusan individual.

Kelompok yang diuntungkan akan selalu berusaha mempersempit konflik, sedangkan mereka yang dirugikan berusaha memperluasnya.

Penghilangan nama dosen junior dari artikel ilmiah diberi nama loyalitas kepada senior. Tekanan terhadap anggota TPKS diterjemahkan sebagai ikhtiar menjaga reputasi institusi. Perintah dinas kepada pegawai yang belum pulih dianggap profesionalisme.

Begitu sebuah perkara memperoleh nama-nama semacam itu, ia tak lagi dipahami sebagai relasi kuasa. Namun, hanya sebagai urusan internal yang cukup diselesaikan melalui prosedur organisasi.

Mekanisme penyempitan konflik itulah yang, menurut Patricia Strach (2019), menjelaskan paradoks yang lebih luas di lingkungan akademik. Ia mempertanyakan mengapa ilmuwan politik begitu mudah mengenali penyalahgunaan kekuasaan ketika pelakunya presiden, hakim agung, atau anggota parlemen, tetapi jauh lebih lambat melihat mekanisme yang sama ketika berlangsung di kampus.

Paradoksnya tidak terletak pada kampus yang kurang politis. Namun, pada disiplin ilmu politik yang gagal menggunakan perangkat analitisnya sendiri ketika objeknya adalah kampus.

Menyadari Negara di Dalam Kampus

Cara pandang itulah yang membuat begitu banyak persoalan perguruan tinggi terus dialamatkan ke Jakarta. Akibatnya, kita luput melihat bahwa sebagian relasi kuasa justru diproduksi dan dipelihara dari dalam kampus sendiri. Di baliknya tersimpan anggapan bahwa negara identik dengan pemerintah pusat.

Cara berpikir semacam itu mengandaikan bahwa negara hanya hadir di Jakarta. Padahal, keputusan-keputusan yang menentukan siapa memperoleh kesempatan, siapa didengar, dan siapa harus patuh justru berlangsung setiap hari di fakultas, departemen, bahkan ruang rapat program studi.

Mahaguru kajian negara, Joel S. Migdal (2009), mengingatkan bahwa negara bukanlah entitas tunggal yang hanya menjelma sebagai pemerintah pusat. Negara bekerja melalui beragam pusat kekuasaan yang tersebar di berbagai tingkatan masyarakat.