Main Agenda: Peringkat SDGs Indonesia Naik, tapi Kenapa Hidup Terasa Makin Berat?

Peringkat SDGs Indonesia Naik, Tapi Kenapa Hidup Terasa Makin Berat?

Main Agenda – Pada 23 Juni 2026, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) merilis laporan tahunan tentang progres pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di seluruh dunia. Indonesia mengalami peningkatan signifikan, menduduki peringkat 74 dari 169 negara, naik 15 tingkat dibandingkan 2015. Angka ini diharapkan menjadi bukti keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengarahkan pembangunan berkelanjutan. Namun, pertanyaan besar tetap muncul: mengapa ratusan ribu warga Indonesia masih mengalami kesulitan hidup yang meningkat, meskipun peningkatan peringkat ini tercatat?

Peringkat SDGs yang meningkat sebagian besar didorong oleh kemajuan infrastruktur seperti akses internet, listrik, dan penggunaan teknologi telekomunikasi. Menurut laporan SDR 2026, angka akses internet mencapai 71,5%, akses listrik hampir 99,4%, dan penggunaan mobile broadband telekomunikasi mencapai 117,6 per 100 penduduk. Kemajuan ini mencerminkan progres fisik yang cepat, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kehidupan nyata. Pertanyaan Main Agenda muncul: bagaimana peringkat ini bisa terus naik, sementara masalah sosial seperti kesehatan ibu hamil, gizi anak, dan korupsi masih menghambat kesejahteraan masyarakat?

Kemajuan yang Terlihat: Investasi Fisik dan Perkembangan Teknologi

Naiknya peringkat SDGs Indonesia utamanya dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan infrastruktur. Penyediaan akses listrik, jaringan internet, dan layanan telekomunikasi menjadi indikator utama yang menunjukkan kemajuan teknis. Progres ini terlihat jelas dalam laporan SDR 2026, yang mencatatkan peningkatan infrastruktur sebagai bukti efektivitas kebijakan pemerintah. Namun, Main Agenda menyoroti bahwa kemajuan ini terutama terkait investasi fisik, seperti pembangunan menara BTS atau pengembangan jaringan listrik, yang mungkin tidak sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Investasi fisik memang mudah diukur dan menghasilkan hasil yang cepat, tetapi tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas hidup. Misalnya, meskipun akses internet meningkat, penggunaan teknologi dalam sektor kesehatan dan pendidikan masih belum merata. Pertanyaan Main Agenda kembali muncul: apakah peningkatan peringkat ini benar-benar mewakili kemajuan nyata, atau hanya menggambarkan kemajuan di tingkat data makro?

Indikator yang Stagnan: Masalah Sosial dan Kebijakan yang Lambat

Di sisi lain, laporan SDR 2026 juga menunjukkan bahwa beberapa indikator SDGs masih stagnan atau bahkan memburuk. Kematian ibu melahirkan di Indonesia tetap berada di angka 140,5 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata negara-negara ASEAN seperti Thailand (28) atau Vietnam (46). Angka ini menunjukkan bahwa Main Agenda masih memerlukan upaya lebih dalam untuk menekan angka kematian ibu yang tinggi, terutama di daerah-daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur.

Contoh lain adalah kasus stunting yang masih menghantui sekitar 22% anak di bawah lima tahun. Meski pemerintah telah menyusun kebijakan untuk menangani masalah gizi sejak lama, data SDR 2026 menggambarkan bahwa progresnya lambat. Main Agenda menyoroti bahwa kebijakan yang hanya fokus pada infrastruktur sering kali meninggalkan masalah sosial seperti ini tanpa penanganan yang menyeluruh. Dengan demikian, peningkatan peringkat SDGs mungkin terlihat, tetapi ketidakseimbangan dalam pengembangan manusia masih menjadi tantangan besar.

“Setiap tahun, ratusan ribu perempuan Indonesia meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan yang bisa dicegah,” tulis laporan tersebut.

Masalah korupsi pun tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 mencapai 34 dari 100, tetapi perubahan kecil ini tidak cukup untuk menjamin transparansi yang diperlukan untuk mencapai SDG 16. Main Agenda menekankan bahwa peningkatan peringkat SDGs harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kebijakan dan tindak lanjut yang lebih efektif. Tanpa itu, angka-angka positif di tingkat global tidak akan mampu mengubah realitas sehari-hari rakyat Indonesia.

Kesejahteraan Subjektif: Pembanding yang Penting

Salah satu indikator yang kurang diperhatikan dalam laporan SDR 2026 adalah “tingkat kesejahteraan subjektif,” yang diukur melalui survei kualitatif terhadap masyarakat. Skor Indonesia pada indikator ini adalah 5,6 dari 10, dengan tren penurunan dari tahun ke tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa meskipun ada progres teknis, pengalaman hidup nyata warga Indonesia justru tidak meningkat. Main Agenda menilai indikator ini sebagai bentuk pengukuran yang lebih relevan, karena mencerminkan persepsi masyarakat tentang kualitas hidup.

Data ini juga menunjukkan ketidakseimbangan antara kemajuan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran belanja pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan hanya mencapai 2,7% dari PDB, angka yang menempatkan Indonesia di bawah rata-rata negara-negara sebanding. Main Agenda memperhatikan bahwa peningkatan peringkat SDGs yang tercatat bisa jadi hanya menunjukkan sebagian kecil dari keseluruhan upaya pembangunan, sementara masalah seperti akses layanan medis dan pendidikan masih menjadi beban berat bagi rakyat.

Dengan demikian, Main Agenda menekankan bahwa peringkat SDGs yang meningkat adalah satu aspek penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan kondisi kehidupan. Kesejahteraan masyarakat tergantung pada keseimbangan antara progres teknis dan perbaikan kebijakan sosial yang berkelanjutan. Jika Main Agenda ingin benar-benar memperbaiki kualitas hidup rakyat, pemerintah perlu mengakui bahwa peningkatan peringkat SDGs harus diiringi peningkatan indikator yang lebih sesuai dengan pengalaman sehari-hari warga Indonesia.