Latest Program: Prabowonomics versus Prabowolitics

Prabowonomics Versus Prabowolitics

Latest Program – Sufiks “nomics” menjadi istilah yang digunakan oleh para intelektual untuk menggambarkan paradigma kebijakan ekonomi-sosial baru dalam sebuah pemerintahan. Istilah ini mengacu pada pola pembangunan yang memberikan dasar struktural dan fungsi operasional yang berbeda dari pendekatan sebelumnya. Transisi dari pendekatan pembangunan ekonomi-sosial tradisional menuju pola baru yang lebih fundamental.

Pendekatan Ekonomi Pemerintahan Populer

Ada tiga model pemerintahan yang dikenal dengan sufiks “nomics”. Pertama, “Thatchernomics” yang dianut oleh Margaret Thatcher (1979–1990) menekankan kebijakan pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Pendekatan ini menyusun kebijakan berbasis empat prinsip utama: privatasi aset negara, deregulasi sektor keuangan, pengendalian inflasi melalui kebijakan monetarisme, serta pengurangan pengaruh serikat pekerja dalam regulasi ketenagakerjaan. Sistem ini mengubah wajah ekonomi Inggris, mengangkat industri keuangan dari keadaan stagnan menjadi pusat ekonomi global.

Kedua, “Reaganomics” di bawah kepemimpinan Ronald Reagan (1981–1989) mengusung teori ekonomi sisi pasokan. Kebijakan ini menuduh pemerintah sebagai penyebab kemiskinan berkelanjutan, lalu mengubah sistem sebelumnya dengan reformasi pajak, deregulasi pasar, dan intervensi yang lebih terbatas. Meski menghasilkan penurunan inflasi dan ekspansi ekonomi luar biasa, kemiskinan masih terus berlangsung, menunjukkan kelemahan dalam efektivitas struktur tersebut.

Ketiga, “Abenomics” dari Shinzo Abe (2012–2020) memadukan teori keynesian, friedman, dan sisi pasokan. Tiga jalur utama diterapkan: mekanisme moneter agresif, stimulus fiskal, serta reformasi struktural. Hasilnya, Jepang berhasil mengatasi deflasi yang berlangsung dua dekade dan menurunkan tingkat pengangguran ke rekor terendah. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kritik mengenai ketergantungan pada korporasi besar dan modal asing.

Pola Prabowo: Antara Kapitalisme dan Sosialisme

Gerakan “Prabowonomics” dianggap sebagai upaya menyusun model ekonomi baru yang menggabungkan kapitalisme dan sosialisme. Keinginan membangun dari desa, mendirikan sekolah rakyat, serta mengenalkan program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih (KDMP) menunjukkan arah kebijakan yang lebih inklusif. Namun, elemen sosialisme ini dinilai tidak terwujud secara konseptual.

Ada manipulasi ekspor (under invoic

Kebijakan Prabowo dinilai kurang tegas dalam memisahkan sektor yang dipegang oleh masyarakat, domain negara, dan kompetisi pasar. Kehadiran perusahaan besar serta kelompok oligarki masih mendominasi hilirisasi sumber daya alam, dengan mekanisasi teknologi sawit dan pertanian di wilayah Maluku, Sulawesi, Papua, Sumatra, serta Kalimantan mengandalkan kekuasaan korporasi.

Implementasi program MBG dan KDMP tampaknya terputus dari kerangka institusi yang kuat. Peran masyarakat sebagai subjek utama pembangunan hampir tidak terlihat, mereka hanya menjadi penerima bantuan. Belanja fiskal besar, mencapai RP268 triliun untuk MBG dan RP76 triliun untuk KDMP, dinilai tidak optimal. Pemecahan dana ini terkesan hanya untuk menopang agenda politik 2029.

Secara keseluruhan, sistem ekonomi Prabowo masih menunjukkan dominasi kapitalisme negara. Danantara, sebagai superholding BUMN, menjadi pengelola investasi strategis yang menguatkan posisi korporasi global dan oligarki. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa prinsip utama kebijakan Prabowo adalah kerangka kapitalisme yang memposisikan rakyat sebagai objek, bukan subjek utama pembangunan.