Kontroversi Komunitas Lari Entourage dan Batas Kapasitas Fiskal Pariwisata Bali

Entourage dan Tantangan Fiskal Pariwisata Bali: Sebuah Analisis Ekonomi

Wartanaya.com – Kasus komunitas lari Entourage yang memanas di Canggu pada Juli 2026 kerap dikaitkan dengan isu diskriminasi. Namun, perspektif ekonomi menawarkan pembacaan yang lebih bernilai. Fenomena ini menyoroti ketidakseimbangan mendasar: sebuah wilayah mampu menciptakan nilai ekonomi masif, namun mekanisme fiskal dan regulasi pemerintah daerah hanya mampu menangkap sebagian kecil dari kekayaan tersebut.

Realitas Pungutan Wisatawan Asing

Angka-angka statistik memberikan gambaran awal yang jelas. Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat adanya 6.948.754 kunjungan wisatawan mancanegara secara langsung sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 9,72% dibandingkan periode sebelumnya. Jika dihitung menggunakan tarif Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150.000 per kunjungan, maka potensi pendapatan kotor dari instrumen ini mencapai Rp1,04 triliun.

Namun, realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp369 miliar atau setara dengan 34,8% dari potensi tersebut. Situasi serupa terjadi pada tahun 2024, di mana dari total 6,3 juta kunjungan, hanya 2,1 juta orang yang membayar pajak, menghasilkan penerimaan Rp319 miliar. Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 sebesar Rp500 miliar pun gagal terwujud. Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Bali menargetkan tingkat kepatuhan mencapai 60% melalui kolaborasi dengan maskapai penerbangan, konsulat, serta platform pemesanan daring.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi yang mencapai dua pertiga sering kali disederhanakan sebagai masalah teknis. Penyebab langsungnya memang meliputi sistem pembayaran yang belum terintegrasi, sosialisasi yang minim, serta keterbatasan titik pungutan. Penjelasan tersebut valid, namun belum menyentuh akar persoalan.

Enklave Ekonomi di Balik Angka

Implikasi yang jarang disorot adalah efektivitas instrumen fiskal. Bali telah merancang pungutan tetap per kepala dengan memanfaatkan basis data kedatangan dari imigrasi. Meski sederhana, instrumen ini hanya berhasil menagih sepertiga dari wajib bayar. Jika mekanisme paling dasar saja sulit berjalan optimal, mustahil mengharapkan instrumen yang lebih kompleks akan memberikan hasil lebih baik.

Sebagian besar nilai ekonomi di kawasan seperti Canggu, Pererenan, hingga Ubud tidak mengalir melalui gerbang bandara. Transaksi terjadi melalui sewa vila, jual beli tanah, komisi platform digital, jasa manajemen properti, serta bisnis yang dijalankan oleh pemegang izin tinggal terbatas. Banyak dari aliran dana ini keluar dari yurisdiksi pajak daerah karena pembayaran dilakukan ke rekening luar negeri, kepemilikan disembunyikan lewat perjanjian pinjam nama, serta akomodasi yang tidak terdaftar sebagai objek pajak hotel.

Pemerintah daerah memikul beban biaya kepadatan penduduk, pengelolaan sampah, penyediaan air, dan pemeliharaan jalan, namun tidak memiliki akses penuh terhadap data kepemilikan aset. Ketimpangan ini juga terlihat dari sisi pendapatan rumah tangga. Upah minimum kabupaten Badung untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.791.002, menjadikannya yang tertinggi di Bali. Wilayah ini justru menjadi yang paling merasakan tekanan kenaikan harga tanah dan sewa.

Perubahan Lahan dan Dampaknya

Inflasi umum tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ini karena tanah dikategorikan sebagai aset, bukan barang konsumsi. Indeks harga konsumen pun tidak dirancang untuk mengukur kenaikan nilai aset. Akibatnya, beban yang paling dirasakan masyarakat—harga tanah dan sewa jangka panjang—tidak tercermin dalam indikator yang digunakan untuk menetapkan upah.

Proses konversi lahan memberikan gambaran fisik dari dinamika tersebut. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali mencatat hilangnya 6.521,81 hektare sawah antara 2019 hingga 2024, atau penyusutan sebesar 9,19%. Denpasar dan Gianyar menjadi wilayah dengan penurunan paling signifikan. Angka ini masih diperdebatkan, dengan pejabat BPN menilai laju tersebut masih dalam batas normal.

Di sisi lain, Walhi Bali memperkirakan kehilangan sekitar 2.000 hektare lahan per tahun, angka yang jauh melampaui estimasi BPN. Perbedaan besar dalam estimasi ini menjadi masalah kebijakan serius. Tanpa kesepakatan mengenai angka yang akurat, mustahil menghitung daya dukung lingkungan secara tepat.

Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 secara mutlak melarang pemberian izin alih fungsi lahan pertanian, termasuk lahan pangan berkelanjutan. Instrumen ini penting, namun sifatnya sementara hingga peraturan daerah menjadi payung permanen. Efektivitasnya juga bergantung pada kepatuhan sembilan pemerintah kabupaten dan kota yang penerimaan anggarannya justru bersandar pada investasi properti.

Dalam konteks inilah kasus Entourage menjadi relevan secara ekonomi. Ruang yang batas keanggotaannya ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan regulasi publik, menandakan terbentuknya enklave. Enklave muncul ketika surplus ekonomi mengalir ke jaringan di luar wilayah, sementara kewajiban terhadap wilayah setempat bersifat sukarela. Tingkat kepatuhan PWA yang hanya sepertiga merupakan ukuran kuantitatif dari sifat sukarela tersebut.

Perbaikan yang masuk akal bukanlah penambahan tarif baru. Terdapat tiga pekerjaan fundamental yang perlu dilakukan. Pertama, memindahkan titik pungut ke hulu, yaitu pada tahap pemesanan tiket dan akomodasi, agar kepatuhan tidak bergantung pada kesadaran wisatawan di bandara.

Enklave muncul ketika sebuah kawasan menghasilkan surplus yang mengalir ke jaringan di luar wilayah, sementara kewajiban terhadap wilayah itu bersifat sukarela.