Key Strategy: Absennya BUMD di Program Prioritas Presiden

Peran BUMD dalam Agenda Nasional: Keterlambatan Pembenahan

Key Strategy menjadi salah satu komponen penting dalam membangun kebijakan nasional yang inklusif. Namun, di tengah tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat kejanggalan yang memperhatikan: BUMD, sebagai badan usaha milik daerah, masih absen dari program prioritas nasional. Meski beberapa inisiatif seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih sudah dijalankan, keterlibatan BUMD yang minim menunjukkan bahwa mereka belum menjadi bagian integral dari key strategy pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini memicu pertanyaan, apakah BUMD benar-benar dianggap sebagai mitra strategis dalam kebijakan nasional, atau justru diabaikan sebagai alat pendukung sekunder.

Data Kementerian Dalam Negeri: Potensi yang Tidak Tergarap

Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, terdapat lebih dari 1.100 entitas BUMD di Indonesia. Secara kuantitas, jumlah ini menunjukkan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan daerah. Namun, kualitas pengelolaan BUMD masih menjadi masalah utama, dengan banyak perusahaan ini menghadapi tata kelola yang kurang efektif, kepemimpinan yang terkesan acak, dan kinerja yang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Keterlambatan pembenahan dalam BUMD tidak hanya memengaruhi efisiensi operasional, tetapi juga mengurangi kontribusi mereka dalam key strategy pemerintah untuk memperkuat daya saing daerah.

Keberhasilan program-program seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada keterlibatan BUMD sebagai pengelola logistik dan distribusi. BUMD yang sehat dan berkinerja baik bisa menjadi pilar dalam memastikan distribusi bahan baku yang tepat waktu dan ekonomi lokal tetap bergerak. Namun, keterlambatan reformasi internal membuat BUMD kesulitan menjadi bagian dari key strategy nasional yang berorientasi pada keberlanjutan.

Kehilangan Partisipasi BUMD dalam Key Strategy Nasional

Penyebab utama ketidakhadiran BUMD dalam program prioritas adalah fungsi yang tidak tepat. BUMD sering dianggap sebagai entitas pendukung sekunder, bukan sebagai instrumen strategis yang bisa menggerakkan kebijakan daerah dan nasional. Dalam praktiknya, BUMD lebih banyak berperan sebagai penonton, daripada mitra kerja yang aktif dalam mewujudkan kebijakan. Ini mengurangi efektivitas key strategy yang seharusnya mengintegrasikan kapasitas lokal ke dalam arah pembangunan nasional.

Sebagai contoh, Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan BUMD sebagai penyalur modal dan teknologi. Tanpa peran aktif BUMD, program ini kesulitan mengembangkan ekosistem usaha kecil menengah yang mandiri. Serupa dengan itu, Sekolah Rakyat memerlukan infrastruktur logistik yang didukung oleh BUMD. Jika BUMD tidak bisa menjalankan peran ini, maka key strategy pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan akan terhambat. Kehilangan partisipasi BUMD menciptakan celah dalam penyelesaian isu kritis, sehingga key strategy nasional terasa kurang komprehensif.

Solusi untuk Memperkuat Key Strategy BUMD

Masuk tahun kedua, perbaikan BUMD tidak boleh ditunda. Pemerintah perlu mengklasifikasikan seluruh BUMD secara jelas: mana yang sehat, mana yang butuh restrukturisasi, dan mana yang layak digabung atau ditutup. Pengisian jabatan pimpinan juga harus mengutamakan kompetensi, integritas, serta riwayat prestasi, bukan sekadar pertimbangan politik lokal. Dengan penerapan key strategy yang lebih tepat, BUMD bisa menjadi ujung tombak dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Langkah berikutnya adalah menyelaraskan BUMD ke dalam sistem distribusi program prioritas. BUMD pangan harus terhubung langsung ke skema bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis, sementara BUMD jasa dan logistik perlu menjadi bagian aktif dari penyaluran Sekolah Rakyat. Di sektor strategis, BUMD harus didorong untuk memperkuat koperasi desa, sehingga ekosistem ekonomi rakyat terbangun dari bawah. Dengan mengintegrasikan BUMD ke dalam key strategy, program-program nasional akan memiliki landasan yang lebih kuat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Catatan Redaksi: Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Jika tidak ada tindakan konkret, BUMD akan tetap menjadi simbol yang indah tetapi kosong. Meski terlihat hidup di kertas, mereka tidak mampu memberikan kontribusi saat negara membutuhkan daya dorong lokal. Jika dilewatkan, program prioritas presiden akan berjalan tanpa sokongan penuh dari mesin ekonomi daerah, yang seharusnya menjadi ujung tombak perubahan. Dengan mengubah paradigma, BUMD bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari key strategy nasional, bukan hanya sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial.