BGN Ultimatum Dapur MBG, Tanpa Sertifikat Higiene hingga 10 Agustus akan Ditutup

BGN Tetapkan Batas Akhir 10 Agustus untuk Dapur MBG Tanpa SLHS

Wartanaya.com – Seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini memiliki tenggat waktu hingga hari Senin, 10 Agustus untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa fasilitas yang gagal memenuhi ketentuan tersebut akan mengalami penutupan permanen.

Langkah ini merupakan respons terhadap serangkaian kasus keracunan makanan yang melanda berbagai wilayah. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dasar kebijakan tegas ini.

Ketentuan SLHS dan Sanksi Operasional

Dalam konferensi pers yang dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (5/8), Sudaryono menjelaskan posisi BGN secara jelas.

Kami berikan waktu untuk mengurusnya sampai dengan tanggal 10. Kalau tidak memenuhi persyaratan SLHS, tutup permanen.

Sertifikat SLHS diterbitkan oleh dinas kesehatan tingkat kabupaten atau kota setelah verifikasi bahwa dapur telah memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Dokumen ini berfungsi sebagai jaminan keamanan pangan bagi masyarakat.

Menurut Sudaryono, kepemilikan SLHS bukan sekadar formalitas administratif. Sertifikat ini memiliki sifat biner—dapur harus memenuhi atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Tidak ada ruang untuk penilaian parsial.

SLHS ini bukan soal nilainya baik atau cukup. Ini antara nol atau satu. Kalau tidak memenuhi persyaratan, maka tidak bisa beroperasi.

Prinsip Zero Tolerance dan Investigasi Kasus

BGN juga memberlakukan sanksi tegas bagi dapur yang terlibat dalam insiden keracunan. Setiap kejadian akan memicu penghentian operasional sementara, pengambilan sampel makanan untuk analisis laboratorium oleh Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan setempat, serta investigasi mendalam.

Sudaryono menyatakan bahwa target BGN adalah nol kasus keracunan dalam program MBG. Apa pun strategi yang diperlukan, kejadian serupa tidak boleh terulang.

Evaluasi awal mengungkap pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) sebagai akar masalah. Proses memasak yang dilakukan terlalu dini menyebabkan makanan disajikan setelah melewati batas waktu penyimpanan aman.

Di Papua, dapur mulai memasak antara pukul 07.00 hingga 07.30 pada hari sebelumnya untuk makanan yang baru dibagikan keesokan harinya sekitar pukul 11.00. Fenomena serupa terdeteksi di Semarang, dengan proses memasak dimulai sejak pukul 21.00 malam.

Ini sudah melanggar SOP. Sekarang tinggal bagaimana memastikan kedisiplinan dalam pelaksanaannya.

BGN juga membuka opsi penyerahan kasus kepada aparat penegak hukum jika investigasi menemukan unsur kesengajaan atau sabotase. Sudaryono menegaskan bahwa kesalahan yang disengaja tidak perlu dibela.

Kalau memang ada unsur kesengajaan atau sabotase, kami tidak segan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Kalau salah, tidak perlu dibela.