Main Agenda: Pemerintah Gelontorkan Tambahan Anggaran Rp 209 Miliar untuk ASDP dan Pelni

Pemerintah Gelontorkan Rp 209 Miliar untuk ASDP dan Pelni: Main Agenda

Main Agenda kali ini fokus pada pemberian dana tambahan sebesar Rp 209 miliar kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Dana tersebut merupakan keputusan penting yang bertujuan memperkuat layanan transportasi perintis di wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak terganggu selama semester II 2026. Pemenuhan anggaran ini dilakukan dalam rapat antara pimpinan DPR, Komisi V, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan COO Danantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/7).

Penyelesaian Tantangan Anggaran Transportasi Perintis

Rapat yang dihadiri oleh berbagai stakeholder menghasilkan keputusan cepat untuk mengatasi masalah pendanaan yang menghambat operasional penyeberangan perintis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dana tambahan ini ditetapkan sebagai bagian dari Main Agenda pemerintah dalam memastikan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T. “Kebutuhan anggaran untuk layanan perintis sudah disepakati, dan besaran dana langsung ditetapkan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan rakyat,” jelas Prasetyo.

“Dana tambahan ini akan berlaku hingga akhir semester II 2026, sehingga penyeberangan perintis dapat berjalan optimal tanpa hambatan finansial,” tambahnya.

Penyebaran Dana dan Strategi Penggunaannya

Dana sebesar Rp 209 miliar terdiri dari dua bagian, yaitu sekitar Rp 139 miliar untuk ASDP dan Rp 70 miliar untuk Pelni. Penyaluran dana ini berlangsung dalam skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang berlaku di tahun anggaran 2026. Prasetyo menegaskan bahwa strategi ini bertujuan mempercepat penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional layanan perintis.

“ABT diterapkan untuk memastikan dana langsung dialokasikan ke area yang paling membutuhkan. Kami yakin ini akan memberikan dampak positif terhadap konektivitas wilayah 3T,” kata Prasetyo.

Prioritas Kebutuhan Masyarakat Wilayah 3T

Prasetyo Hadi menekankan bahwa layanan transportasi perintis merupakan prioritas utama dalam Main Agenda kementerian terkait. “Kami sepakat bahwa penyeberangan perintis adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah terpencil. Tanpa dana tambahan, layanan ini bisa terhambat, bahkan berhenti,” paparnya.

“Kebutuhan anggaran ini mencakup pemeliharaan infrastruktur, pembelian armada baru, dan peningkatan kualitas pelayanan, yang semuanya mendukung keberlanjutan operasional transportasi perintis,” tambah Prasetyo.

Perum DAMRI dan Pendanaan Alternatif

Selain ASDP dan Pelni, rapat juga membahas masalah pendanaan Perum DAMRI yang menghadapi tantangan berbeda. Prasetyo menyampaikan bahwa pendanaan DAMRI akan disesuaikan dengan skema yang berbeda dari Main Agenda penyeberangan perintis. “Kita sedang merancang mekanisme pendanaan baru untuk DAMRI agar mereka bisa mengatasi keterbatasan yang ada, tanpa memerlukan anggaran tambahan secara langsung,” jelasnya.

“Solusi ini tidak hanya untuk DAMRI, tetapi juga menjadi referensi untuk lembaga transportasi lain yang membutuhkan dukungan finansial,” ujarnya.

Mekanisme ABT dan Kebutuhan Anggaran Besar

Dana tambahan untuk ASDP dan Pelni diterapkan melalui ABT, yang menjadi bagian dari Main Agenda pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan anggaran di tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan anggaran ABT sebesar Rp 2,3 hingga Rp 2,4 triliun untuk skema pendanaan yang lebih luas. “Usulan ini masih dalam proses penyempurnaan bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,” kata Prasetyo.

“ABT akan digunakan untuk memperkuat operasional jangka pendek, sementara usulan besar ini diharapkan bisa memastikan stabilitas jangka panjang untuk layanan transportasi perintis,” terangnya.

Kemajuan Layanan Perintis di NTT

Prasetyo juga menyampaikan bahwa layanan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali berjalan sesuai rencana. “Pada akhir semester I 2026, layanan ini sudah beroperasi dengan baik, dan dana tambahan akan memastikan peningkatan kualitas serta kelanjutan operasionalnya,” kata dia. Perbaikan ini menjadi bukti bahwa Main Agenda pemerintah berhasil mempercepat penyelesaian tantangan anggaran di wilayah yang sering terabaikan.

“Pemerintah menghargai peran ASDP dan Pelni dalam melayani masyarakat. Dana ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat jaringan transportasi nasional,” jelas Prasetyo.

Penyesuaian Administrasi Anggaran

Sebagai bagian dari Main Agenda, pemerintah juga menyesuaikan mekanisme administrasi pengelolaan anggaran. “Perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, sehingga tidak ada pemborosan dan penyebaran dana lebih efisien,” kata Prasetyo. Penyesuaian ini diharapkan bisa menjadi contoh baik dalam pengelolaan anggaran untuk layanan publik di masa depan.

“Tujuan utama dari Main Agenda ini adalah mendorong percepatan penyelesaian kebutuhan masyarakat, terutama di daerah 3T, agar tidak terganggu akibat krisis anggaran,” pungkasnya.