Special Plan: Tom Lembong Sebut Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Bikin Investor Asing Kabur

Tom Lembong: Special Plan dan Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Merusak Kepercayaan Investor Asing

Special Plan yang dicanangkan pemerintah menjadi sorotan karena memengaruhi keputusan investor asing. Dalam periode tiga bulan terakhir, data perdagangan bursa mencatat nilai jual bersih (net sell) mencapai Rp 74,18 triliun, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Menurut analisis Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan 2015–2016, kebijakan yang inkonsisten dan kurang rasional menyebabkan investor asing kehilangan kepercayaan, serta mempercepat aliran dana keluar dari pasar modal Indonesia.

Pola Kebijakan yang Tidak Konsisten Memicu Ketidakpastian

Tom Lembong menyoroti bahwa kebijakan ekonomi Indonesia sering kali berubah-ubah, membuat pelaku pasar kehilangan arah. Dalam podcast Akar Masalah Ekonomi Indonesia di YouTube Ngomongin Uang, ia mengatakan, “Kebijakan harus rasional dari awal. Jika ada keanehan di satu aspek, maka efek domino akan terjadi.” Ia menekankan bahwa Special Plan ini justru berpotensi memperparah krisis jika tidak dijalankan secara konsisten.

“Kebijakan yang inkonsisten tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, tetapi juga merusak persepsi global terhadap Indonesia sebagai destinasi investasi,” ujar Tom. Ia menambahkan bahwa banyak investor asing memperhatikan konsistensi kebijakan pemerintah dalam menentukan keputusan jangka panjang, terutama dalam Special Plan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Special Plan, Tom Lembong menilai bahwa tata kelola ekonomi yang tidak terkoordinasi mengakibatkan investor merasa kurang yakin. Hal ini terlihat dari arus dana asing yang terus keluar, bahkan ketika sektor-sektor strategis seperti energi dan infrastruktur dianggap masih berpotensi. Ia menyarankan pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan pasar jangka panjang.

Ekspor Komoditas Strategis: Dilema dalam Special Plan

Tom Lembong juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam menerapkan satu pintu untuk ekspor komoditas strategis melalui PT Dannatara Sumberdaya Indonesia (DSI). Dalam Special Plan, kebijakan ini diharapkan mendorong efisiensi dan transparansi, tetapi justru menimbulkan distorsi pasar karena mengurangi fleksibilitas pelaku usaha. Menurutnya, ekosistem perdagangan komoditas yang sudah mapan selama puluhan tahun akan terganggu jika diperketat secara mendadak.

“Ekosistem perdagangan komoditas sudah terbentuk selama puluhan tahun. Tiba-tiba ditambah satu lapisan baru, itu sangat mengejutkan dan merusak arus perdagangan,” kata Tom. Ia menilai bahwa Special Plan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas, agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan investor.

Menurut Tom, pasar modal Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kebijakan ekspor yang dipaksa melalui DSI bisa menghambat pertumbuhan. Ia menekankan perlunya transparansi dan konsistensi dari kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing Indonesia dalam Special Plan. “Jika pemerintah tidak konsisten, maka kepercayaan investor akan terus berkurang,” tambahnya.

Kasus Hukum dan Sentimen Negatif dalam Special Plan

Kebijakan hukum yang terus muncul, seperti kasus mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan BRI Ventures, dinilai Tom Lembong sebagai ancaman terhadap kredibilitas Indonesia. Ia menyatakan bahwa Special Plan tidak bisa berjalan lancar jika pemerintah terus menciptakan ketidakpastian hukum yang memengaruhi sentimen investor.

“Jika pemerintah percaya, maka tidak akan dikriminalisasi. Janji-janji yang muluk-muluk juga perlu dihindari,” ujar Tom. Ia menekankan bahwa kepercayaan investor asing sangat bergantung pada lingkungan hukum yang stabil, terutama dalam kerangka Special Plan.

Tom Lembong menambahkan bahwa kasus-kasus seperti pemadaman listrik akibat defisit batu bara juga menunjukkan kelemahan tata kelola strategis nasional. Hal ini memperburuk persepsi pasar terhadap keberlanjutan kebijakan dalam Special Plan, yang seharusnya menjadi fondasi utama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Investor asing, menurut Tom, mulai meragukan arah kebijakan pemerintah dalam Special Plan. Akibatnya, mereka memilih mengalihkan dana ke negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Tiongkok, atau Amerika Serikat, yang dianggap lebih stabil dan memiliki pasar modal yang likuid. “Special Plan ini harus dipenuhi dengan kebijakan yang konsisten,” tegas Tom, yang menilai kredibilitas Indonesia perlu dipulihkan agar bisa menarik investasi secara berkelanjutan.

Menurut Tom, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kebijakan yang terkesan inkonsisten. Ia menyarankan agar kebijakan dalam Special Plan dikelola secara transparan, menghindari janji-janji yang berlebihan, serta menjamin kepastian hukum untuk memperkuat kepercayaan investor asing. Dengan demikian, pasar modal Indonesia bisa kembali menjadi daya tarik utama bagi dunia investasi internasional.