Topics Covered: Target Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Sebut Minta Tambah Anggaran Rp 23 T

Target Program 3 Juta Rumah: Kementerian PKP Minta Tambahan Anggaran Rp 23 T

Topics Covered: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan bahwa program prioritas nasional, termasuk Target Program 3 Juta Rumah, masih menghadapi kendala anggaran yang signifikan. Pada tahun 2027, pagu indikatif yang dialokasikan hanya mencapai Rp1,5 triliun, jauh di bawah kebutuhan total sebesar Rp24,87 triliun. Dengan kondisi ini, Kementerian PKP meminta tambahan dana sebesar Rp23,37 triliun untuk mempercepat pencapaian target pembangunan rumah subsidi dan perumahan layak huni di seluruh Indonesia.

Keterbatasan Dana dalam Target Program 3 Juta Rumah

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, mengatakan bahwa kekurangan anggaran menjadi penghalang utama dalam implementasi program ini. Dalam rapat bersama Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (25/6), ia menjelaskan bahwa dana Rp1,5 triliun hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil dari kebutuhan fisik. “Pagu indikatif ini jauh dari cukup untuk mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Target Program 3 Juta Rumah,” tegasnya.

“Jumlah anggaran yang terbatas membuat kami kesulitan dalam memenuhi target pembangunan, terutama di wilayah yang membutuhkan bantuan terbesar. Kita perlu menambah dana Rp23,37 triliun untuk menjaga konsistensi program ini,” jelas Fitrah Nur dalam wawancara dengan media.

Analisis Penyaluran Dana untuk Program Prioritas

Menurut data yang dibagikan, dari total anggaran Rp1,5 triliun, sekitar 99,12% dialokasikan untuk kegiatan fisik, seperti pembangunan rumah susun dan perumahan swadaya. Namun, pembagian dana tersebut masih kurang optimal. “Anggaran untuk BSPS hanya mencapai Rp1,424 triliun, padahal kebutuhan dana untuk program ini mencapai Rp13,44 triliun,” kata dia. Hal ini menyebabkan gap antara rencana dan realisasi yang terus terjadi.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu komponen utama dalam Target Program 3 Juta Rumah. Namun, anggaran yang tersedia hanya mampu membangun sekitar 50 ribu unit rumah di wilayah pesisir. Padahal, kebutuhan program BSPS mencapai 397.354 unit, dengan dana yang dibutuhkan sekitar Rp13,44 triliun. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa peningkatan dana menjadi krusial untuk mengurangi kesenjangan.

Gap Dana dalam Program Rumah Susun dan Korban Bencana

Dana untuk rumah susun juga terlihat masih kurang. Dengan pagu Rp10,28 miliar, hanya mampu menyelesaikan satu tower yang terdiri dari 44 unit. Padahal, program ini membutuhkan pembangunan 104 tower dengan anggaran total sekitar Rp5,27 triliun. Dalam hal ini, Kementerian PKP menekankan bahwa peningkatan anggaran menjadi keharusan agar proyek ini dapat berjalan maksimal.

Sementara itu, pembangunan rumah khusus untuk korban bencana di daerah seperti Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, masih membutuhkan dana tambahan. Dengan anggaran Rp37,1 miliar, hanya bisa menyediakan 118 unit rumah. Kebutuhan sebenarnya mencapai 2.072 unit, yang menunjukkan bahwa pendanaan untuk program ini belum memadai. “Target Program 3 Juta Rumah harus didukung oleh anggaran yang lebih besar,” imbuhnya.

Penanganan Kawasan Kumuh dan Infrastruktur

Penanganan kawasan kumuh juga menjadi bagian penting dalam Target Program 3 Juta Rumah. Dengan anggaran Rp8,13 miliar, hanya satu lokasi kumuh dengan luas 15 hektare yang bisa ditangani. Padahal, rencana penanganan tahun ini mencakup 25 lokasi kumuh dengan total luas 375 hektare. Dengan dana yang tersedia, keterbatasan ini menimbulkan tantangan dalam meraih target nasional.

Di sisi lain, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) juga masih memerlukan dana tambahan. Anggaran sebesar Rp7,26 miliar hanya mampu mencakup sekitar 810 unit, sedangkan proyeksi kebutuhan mencapai 10.550 unit. “Anggaran PSU yang terbatas menyebabkan hambatan dalam mempercepat pengembangan infrastruktur perumahan,” lanjut Fitrah Nur. Ia menekankan bahwa dana tambahan sangat diperlukan agar program ini bisa berjalan secara efektif.

Tantangan dalam Implementasi Target Program 3 Juta Rumah

Kementerian PKP menyebut bahwa seluruh program prioritas, termasuk Target Program 3 Juta Rumah, mengalami kendala yang sama. Dengan pagu indikatif hanya Rp1,5 triliun, kesenjangan dana mencapai Rp23,37 triliun. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mengakses kebutuhan masyarakat yang tertinggal, terutama di daerah terpencil.

“Kita perlu mengupayakan tambahan anggaran untuk menjaga konsistensi program ini. Tanpa dana yang cukup, Target Program 3 Juta Rumah tidak akan tercapai secara maksimal,” ujar Fitrah Nur. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek ini dapat berjalan lancar.