New Policy: ALFI Soroti Potensi Kenaikan Biaya Perawatan Truk di Balik Implementasi B50

ALFI Peringatkan Kenaikan Biaya Perawatan Truk Akibat Implementasi B50 dalam New Policy

New Policy – Dalam New Policy terbaru yang memperkenalkan penggunaan biodiesel 50% atau B50, pelaku industri logistik memperingatkan adanya risiko kenaikan biaya perawatan truk. Kebijakan ini, yang mulai diterapkan sejak Juli 2026, diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor minyak bumi, namun menurut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap biaya operasional perusahaan.

Kebutuhan Penyesuaian Teknis pada Kendaraan Diesel

Spesifikasi truk diesel yang diproduksi pabrikan umumnya tidak dirancang secara khusus untuk bahan bakar biodiesel, kata Sekretaris Jenderal ALFI, Trismawan Sanjaya. Ia menegaskan bahwa kebijakan B50, bagian dari New Policy, memerlukan modifikasi teknis ekstra pada kendaraan untuk menghadapi perbedaan karakteristik bahan bakar nabati dan bahan bakar minyak. Modifikasi ini termasuk perubahan pada sistem bahan bakar, pelumasan mesin, serta pemeliharaan komponen-komponen tertentu.

“Implementasi B50 berpotensi meningkatkan biaya perawatan karena sifat bahan bakar biodiesel berbeda dari solar,” ujar Trismawan kepada Katadata.co.id, Jumat (10/7). Ia menambahkan, meski B50 menawarkan keuntungan ekonomi, kebutuhan penyesuaian teknis ini bisa membebani sektor logistik yang sudah mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam New Policy, pemerintah menetapkan bahwa campuran biodiesel 50% akan diterapkan secara bertahap, tetapi para pengusaha masih khawatir akan kenaikan biaya yang diakibatkan oleh peralihan ke bahan bakar ini. Trismawan mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu diiringi langkah-langkah pendukung, seperti subsidi atau insentif bagi perusahaan yang melakukan modifikasi kendaraan.

Manfaat Ekonomi dan Dinamika Harga Bahan Bakar

Trismawan menyampaikan harapan bahwa New Policy B50 bisa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama melalui penurunan harga bahan bakar. Menurutnya, meski biodiesel memiliki biaya produksi lebih tinggi, harga jual yang kompetitif bisa menjadi kompensasi untuk biaya modifikasi dan perawatan tambahan yang diperlukan oleh truk diesel.

“Dengan harga biodiesel yang lebih terjangkau, New Policy ini bisa menjadi solusi bagi kebutuhan bahan bakar industri logistik,” tambahnya. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dipertimbangkan dari segi keberlanjutan, terutama dalam jangka panjang.

Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga biodiesel B50 diprediksi lebih rendah dari solar, yang bisa memberikan penghematan biaya bagi pengguna. Namun, Trismawan mengingatkan bahwa penghematan ini harus diimbangi dengan perawatan tambahan yang bisa meningkatkan biaya operasional secara keseluruhan.

Dalam New Policy, pemerintah juga memberikan batasan waktu untuk peralihan ke B50. Perusahaan bahan bakar nabati dan penyalur wajib mematuhi standar mutu yang ketat, agar dampak negatif terhadap kendaraan bisa diminimalkan. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha masih mengeluhkan keterbatasan waktu dan kesiapan teknis yang diperlukan.

Peran Pemerintah dalam Menjaga Keseimbangan Kebijakan

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, New Policy B50 bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menyatakan bahwa penerapan B50 akan menghemat devisa hingga Rp 170 triliun, dibandingkan B40 yang sebelumnya menghemat Rp 133 triliun. Namun, Trismawan mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kelangkaan solar yang masih dialami sektor angkutan barang.

“New Policy B50 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan ketergantungan pada impor minyak mentah,” tutur Bahlil. Ia menjelaskan bahwa biodiesel, yang terbuat dari minyak nabati atau hewani, tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon.

Di sisi lain, ALFI menyoroti bahwa New Policy B50 harus dipadukan dengan program penguatan infrastruktur logistik, agar dampaknya tidak terlalu berat pada sektor transportasi. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah diharapkan bisa memastikan bahwa pelaku usaha tetap mampu beroperasi secara efisien, meski perlu menghadapi perubahan teknis dan finansial.