Main Agenda: Freeport Memprediksi Bisa Setorkan Penerimaan Negara Rp 85 Triliun pada 2027

Freeport Proyeksi Setoran ke Negara Rp 85 Triliun pada 2027

Main Agenda – Untuk Main Agenda, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengungkapkan bahwa perusahaan akan memberikan kontribusi ke penerimaan negara sebesar Rp 85 triliun pada tahun 2027. Proyeksi ini mencakup US$ 4,7 miliar, dengan distribusi US$ 1,9 miliar dari pajak, US$ 1,9 miliar sebagai dividen, serta US$ 800 juta dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Angka tersebut berdasarkan kurs Rp 18.090 per dolar AS, yang menjadi dasar perhitungan pendapatan tahunan perusahaan.

Peningkatan Volume Produksi dan Harga Komoditas

Proyeksi pendapatan negara pada 2027 dibuat dengan asumsi harga tembaga US$ 6 per pon dan emas US$ 4.500 per ounce. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan bahwa peningkatan volume produksi akan mendorong peningkatan kontribusi ke negara. “Main Agenda kita adalah memastikan pendapatan negara terus tumbuh, dan proyeksi 2027 mencerminkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

“Dengan produksi yang semakin meningkat, kami yakin penerimaan negara bisa mencapai US$ 4,7 miliar per tahun. Ini merupakan langkah penting untuk mendukung pembangunan nasional dan memperkuat komitmen kami kepada pemerintah,” tambah Tony Wenas.

Kinerja keuangan PTFI tahun 2025 tergantung pada perbaikan operasional setelah insiden longsor di tambang Grasberg Block Cave (GBC) pada September 2025. Setoran ke negara pada tahun itu turun karena gangguan tersebut, namun Tony Wenas optimis bahwa kestabilan produksi akan mengembalikan tren peningkatan. “Main Agenda kita adalah mempercepat pemulihan operasional agar target 2027 tercapai secara optimal,” katanya.

Penyaluran Bagian Keuntungan ke Daerah Papua

Dalam tahun 2025, PTFI menyalurkan Rp 4,8 triliun sebagai bagian dari keuntungan bersih ke pemerintah pusat dan daerah Papua. Dari total tersebut, pemerintah pusat menerima Rp 1,92 triliun, sementara provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika mendapatkan Rp 720,5 miliar serta Rp 1,2 triliun, masing-masing. Sisanya, sekitar Rp 960,4 miliar, dibagi secara merata ke tujuh kabupaten lain di Papua.

“Kami berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah pusat dan daerah,” tutur Tony Wenas dalam siaran pers yang diluncurkan pada Jumat (8/5).

Tony Wenas juga menekankan bahwa keberhasilan proyeksi 2027 bergantung pada dua faktor utama: kenaikan harga komoditas dan kembalinya operasional tambang secara penuh. Dengan kondisi pasar yang dinamis, ia berharap volume produksi bisa tetap stabil untuk menjaga proyeksi pendapatan negara. “Main Agenda kami adalah menjaga konsistensi kontribusi ke negara, sekaligus memastikan keberlanjutan operasi perusahaan,” pungkasnya.

Sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, Freeport memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Setoran ke negara pada 2027 diperkirakan meningkat 80,77% dibandingkan target tahun ini yang hanya mencapai US$ 2,6 miliar (Rp 47,03 triliun). Peningkatan ini menjadi sorotan karena akan memberikan dampak besar terhadap pendapatan negara dan pengembangan infrastruktur daerah.

Komitmen PTFI terhadap penerimaan negara tidak hanya terlihat dari proyeksi 2027, tetapi juga dari kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Dengan pengelolaan yang cermat, perusahaan telah berhasil meningkatkan kontribusi ke daerah Papua sejak awal operasi. Tony Wenas mengatakan bahwa Main Agenda perusahaan terus berfokus pada pengembangan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi lokal.