Important News: DPR Sebut Ganti Rugi Delay Penerbangan Perlu Disesuaikan dengan Kondisi Terkini

DPR Minta Ganti Rugi Delay Penerbangan Disesuaikan dengan Kondisi Terkini

Important News – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan pernyataan penting mengenai kebutuhan revisi mekanisme ganti rugi keterlambatan penerbangan, agar lebih sejalan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dalam rapat konsultasi dengan penyusun UU Penerbangan, para anggota DPR menyoroti bahwa kompensasi yang diberikan kepada penumpang saat terjadi delay perlu diperbarui secara berkala, guna mencerminkan kondisi terkini industri penerbangan.

Dasar Hukum Evaluasi Berkala

Pernyataan DPR ini didasarkan pada Pasal 172 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengamanatkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap besaran ganti rugi. Sebagaimana dijelaskan oleh Martin Daniel Tumbelaka, kuasa hukum DPR, aturan ini menuntut menteri transportasi mengupayakan penyesuaian kompensasi setiap tahun, terutama untuk mengakomodasi perubahan kondisi seperti inflasi, pengembangan infrastruktur, atau tingkat kepadatan permintaan jasa penerbangan.

“Dengan adanya evaluasi berkala, kita bisa memastikan bahwa ganti rugi delay penerbangan tetap relevan dan adil,” tegas Martin dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (20/7). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan agar para penumpang dan maskapai tetap mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang.

Keterlambatan Penerbangan dan Kebutuhan Penyesuaian

Menurut Martin, sistem ganti rugi keterlambatan dalam UU Penerbangan saat ini dirancang dinamis, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan situasi industri. Ia menjelaskan bahwa dalam era yang terus berubah, kompensasi yang tetap berbasis standar lama bisa jadi tidak lagi mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat. Misalnya, tarif ganti rugi yang diatur dalam Pasal 146 UU Penerbangan dinilai kurang mengakomodasi tingkat penghasilan rata-rata masyarakat yang telah naik.

Perluasan penyesuaian juga mencakup faktor seperti kondisi cuaca, keterlambatan beruntun, dan ketersediaan moda transportasi alternatif. Martin menyatakan bahwa dengan penyesuaian sistem ini, pengalaman penumpang akan lebih baik, sementara maskapai juga tetap bisa menjaga kualitas pelayanan tanpa beban berlebih.

Potensi Ketidakseimbangan dalam Sistem Ganti Rugi

Important News – Dalam sesi diskusi, DPR juga mengungkapkan adanya risiko ketidakseimbangan antara hak penumpang dan kewajiban maskapai jika mekanisme ganti rugi tidak diperbarui. Contohnya, ketentuan Pasal 146 UU Penerbangan yang tidak menetapkan cara maskapai menyampaikan bukti keterlambatan dianggap memicu ketidakpastian hukum. Dalam kasus tertentu, pemohon mengklaim bahwa maskapai dapat mengubah aturan ini tanpa ada pengawasan yang jelas.

Revisi terhadap Pasal 146 dianggap penting untuk memberikan kejelasan prosedur penghitungan ganti rugi. DPR menyarankan adanya surat keterangan resmi dari instansi terkait sebagai dasar penghitungan, agar tidak terjadi penyelewengan atau penambahan biaya yang tidak terukur. Selain itu, pasal ini juga dianggap perlu diperbaiki agar lebih fleksibel dalam menghadapi situasi darurat atau kondisi luar biasa.

Peraturan Pelaksana sebagai Sarana Penyesuaian

Important News – Dalam upaya mewujudkan penyesuaian ganti rugi delay, DPR menekankan peran Peraturan Pelaksana sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengadaptasi aturan dalam UU Penerbangan. Pasal 170 UU Penerbangan memberikan wewenang kepada menteri untuk menetapkan aturan lebih lanjut, termasuk perhitungan besaran kompensasi.

Menurut Martin, kebijakan ini perlu lebih spesifik agar tidak menimbulkan ambiguitas. Ia mencontohkan bahwa dalam Peraturan Pelaksana sebelumnya, beberapa variabel seperti lama keterlambatan dan jenis perjalanan tidak sepenuhnya jelas, sehingga menimbulkan kemungkinan maskapai memberikan kompensasi yang berbeda-beda. DPR menyarankan agar Peraturan Pelaksana dapat menyediakan panduan yang lebih rinci, termasuk penggunaan indikator inflasi sebagai acuan utama.

Konteks Sidang Uji Materiil

Keterangan DPR disampaikan dalam sidang kelima uji materiil UU Penerbangan, yang dipermohonkan oleh sembilan pengacara dan dua mahasiswa hukum. Mereka menguji beberapa pasal, termasuk Pasal 146, 170, dan 176, yang dinilai perlu diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sidang ini juga menjadi momentum untuk menggali kritik terhadap kebijakan ganti rugi yang sudah berlaku selama beberapa tahun.

“Sistem ganti rugi harus bisa beradaptasi dengan perubahan kehidupan ekonomi dan sosial, bukan hanya menetapkan batas waktu tertentu,” ujar Martin. Ia menambahkan bahwa dengan mengakomodasi kondisi terkini, keadilan dalam pelayanan penerbangan dapat terwujud, sekaligus menjamin kestabilan industri jasa angkutan udara.

Langkah Konkret untuk Perbaikan

Important News – DPR menyarankan beberapa langkah konkret untuk memperbaiki sistem ganti rugi keterlambatan penerbangan. Pertama, Kementerian Perhubungan wajib melakukan evaluasi setiap tahun berdasarkan data aktual dan kondisi pasar. Kedua, Peraturan Pelaksana harus menyertakan indikator inflasi sebagai acuan utama dalam menentukan besaran kompensasi.