Latest Program: Freeport dan KLH Perkuat Ketahanan Pesisir NTB dengan Tanam 1,5 Juta Mangrove

Freeport dan KLH Perkuat Ketahanan Pesisir NTB melalui Program Penanaman Mangrove Terbaru

Latest Program – Program penanaman mangrove terbaru yang diluncurkan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan lingkungan pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB). Inisiatif ini menyelesaikan proyek rehabilitasi mangrove sebesar 1,5 juta bibit di area seluas 484 hektare, dengan fokus pada Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur. Program ini sejalan dengan upaya nasional memulihkan ekosistem pesisir dan menghadapi tantangan perubahan iklim.

Kemitraan Strategis untuk Keberlanjutan Ekosistem

Peresmian proyek penanaman mangrove ini berlangsung di Desa Labuhan Alas, Sumbawa, pada Rabu (8/7), dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Moh Jumhur Hidayat, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, serta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Acara tersebut menjadi penanda komitmen bersama dalam menjaga lingkungan pesisir dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana alam serta polusi. Dengan 1,5 juta pohon yang ditanam, program ini diharapkan menjadi model keberhasilan bagi daerah lain di Indonesia.

“Rehabilitasi mangrove adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kehidupan ekosistem pesisir dan mengatasi masalah lingkungan. Upaya PTFI selaras dengan program pemerintah yang menargetkan penanaman dua miliar pohon sebagai respons terhadap krisis ekologis,” ujar Jumhur.

PTFI telah merehabilitasi hampir 500 hektare mangrove di NTB dan memiliki rencana untuk mengembangkan 12.000 hektare di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Papua. Tony Wenas menjelaskan bahwa proyek ini mencakup luas tanah 484 hektare, dengan 445 hektare di Sumbawa dan 39 hektare di Lombok Timur. Kolaborasi ini terus berkembang selama dua tahun, 2025 hingga 2026, dengan penanaman 1,5 juta bibit sebagai bagian dari Program Penanaman Mangrove Terbaru.

Manfaat Sosial dan Ekonomi untuk Masyarakat Pesisir

Program penanaman mangrove ini tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal. Sekitar 1.500 warga terlibat langsung dalam tahapan pembibitan, penanaman, hingga perawatan mangrove. Partisipasi ini mempercepat pemulihan ekosistem sambil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Tony Wenas menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan warga adalah kunci keberhasilan program ini.

“Di Mimika, Kabupaten Papua, kami menanam lebih dari 5,5 juta bibit mangrove di area 2.184 hektare,” tambah Tony Wenas. “Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir.”

Kolaborasi ini menyelesaikan penanaman di delapan provinsi, termasuk NTB, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Total bibit yang telah ditanam mencapai dua juta, dengan target lebih lanjut untuk memperluas cakupan hingga 12.000 hektare. PTFI berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program ini, karena mangrove berperan penting sebagai pelindung pesisir dari erosi dan penangkapan ikan.

Salah satu anggota komunitas di Sumbawa, Muhammad Tisnaini, menyatakan bahwa proyek ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat pesisir. “Kami membina lima kelompok lokal yang sekarang mampu menghasilkan dan menanam bibit mandiri. Mangrove juga menjadi tempat tinggal ikan, sehingga nelayan tidak perlu melaut jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan,” katanya. Tisnaini menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat akan memastikan manfaat ekologis dan ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Program Penanaman Mangrove Terbaru, proyek ini juga menjadi contoh nyata sinergi antara sektor publik dan swasta. Dengan berbagai langkah yang diambil, PTFI dan KLH berupaya menciptakan ekosistem yang lebih sehat, sekaligus memperkuat keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Dukungan dari berbagai pihak akan terus diperlukan agar kebijakan lingkungan bisa dijalankan secara optimal.