Key Strategy: DPR dan Peneliti Desak Evaluasi Total Latihan Militer Manajer Kodes

Key Strategy: DPR dan Peneliti Minta Evaluasi Latihan Militer untuk Manajer Kodes

Key Strategy – Kesadaran masyarakat terhadap kegiatan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang diikuti oleh para peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) semakin meningkat setelah terjadi insiden fatal yang menyebabkan tiga orang peserta meninggal dunia. Dua dari mereka mengalami henti jantung selama latihan, sementara satu lainnya sempat dirawat karena komplikasi tuberkulosis. Kejadian ini memicu kritik terhadap strategi pelatihan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama SPPI.

Kritik Relevansi Pelatihan Militer terhadap Tujuan SPPI

Key Strategy – Sejumlah peneliti mengungkapkan kekhawatiran bahwa latihan militer yang diadakan dalam rangka program SPPI kurang relevan dengan peran manajer kodes yang diharapkan. Mereka berargumen bahwa peserta SPPI lebih membutuhkan pembekalan teknis dalam pengelolaan koperasi, perencanaan proyek, atau manajemen usaha kecil menengah dibandingkan fokus pada aktivitas fisik intensif. Menurut Made Supriatma, peneliti dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)-Yusof Ishak Singapura, hal ini justru menyimpang dari prinsip utama SPPI yang bertujuan melatih calon pemimpin bangsa.

“Key Strategy – Mengapa calon manajer kodes harus mengikuti latihan militer yang berat? Harusnya mereka lebih diberikan pelatihan kognitif, seperti pengelolaan dana, manajemen risiko, atau strategi pemasaran, agar siap menghadapi tantangan di lapangan,” kata Made Supriatma saat dihubungi oleh media pada Kamis (25/6).

Key Strategy – Sejumlah anggota DPR juga menyampaikan kecaman terhadap penggunaan dana dan sumber daya yang terbuang sia-sia dalam pelatihan tersebut. Mereka menilai bahwa program SPPI yang seharusnya menekankan pembelajaran bidang teknis dan keterampilan manajerial justru dihiasi dengan aktivitas fisik yang berlebihan. Hal ini disebut tidak sejalan dengan strategi pendidikan nasional yang ingin mengembangkan SDM berkualitas untuk memimpin pembangunan.

Evaluasi Keselamatan dan Desain Pelatihan Militer

Key Strategy – Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap desain dan keamanan pelatihan militer SPPI. Ia mengungkapkan bahwa keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam mengelola pelatihan ini menyebabkan risiko kesehatan yang signifikan, terutama bagi peserta yang masih dalam masa transisi ke dunia kerja.

“Key Strategy – Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pelatihan. Jika tidak ada pengecekan kesehatan yang ketat sebelum mengikuti aktivitas fisik, maka insiden seperti ini bisa terulang kembali,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Key Strategy – Hasanuddin mengusulkan bahwa latihan militer dalam SPPI sebaiknya diatur agar tidak mengganggu proses belajar peserta. Ia menyarankan pelatihan dasar seperti baris berbaris atau senam pagi cukup untuk tujuan kedisiplinan, sementara pelatihan teknis bisa diberikan secara intensif. “Manajer kodes butuh kemampuan berpikir strategis, bukan hanya kebugaran fisik,” tambahnya.

Perbandingan Struktur Pelatihan dan Ekspektasi Peserta

Key Strategy – Keselarasan antara kurikulum SPPI dengan kegiatan latihan militer menjadi sorotan utama. Menurut para peneliti, SPPI memiliki struktur pembelajaran yang komprehensif, mencakup manajemen proyek, pemasaran, dan pembangunan ekonomi, tetapi pelatihan militer justru mengambil waktu dan energi yang bisa dialokasikan untuk keterampilan manajerial. Insiden ini menunjukkan bahwa fokus latihan militer mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan peserta SPPI dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan.

Key Strategy – Dalam wawancara terpisah, Made Supriatma menyoroti bahwa program Latsarmil terasa seperti bagian dari strategi pemerintah untuk mengotak-atik kurikulum SPPI. “Manajer kodes yang menjadi target pelatihan harus memiliki dasar yang kuat dalam berpikir kritis, bukan hanya mengejar kekuatan fisik,” jelasnya. Ia menilai bahwa penggunaan dana yang besar untuk latihan militer bisa dialokasikan ke bidang pembelajaran teknis yang lebih relevan.

Rekomendasi untuk Penyempurnaan Program SPPI

Key Strategy – Para pihak yang mengkritik program ini menyarankan adanya penyesuaian antara latihan militer dan pembelajaran teknis. Mereka menekankan perlunya desain pelatihan yang lebih fleksibel, menggabungkan elemen kemiliteran dan manajerial sesuai dengan kebutuhan peserta. Selain itu, keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam SPPI harus didampingi oleh lembaga pendidikan lain yang lebih berpengalaman dalam pengembangan SDM.

Key Strategy – DPR juga meminta pemerintah memperjelas tujuan dari kegiatan latihan militer ini. Apakah program tersebut hanya sebagai bagian dari strategi nasional pertahanan atau sudah menjadi komponen wajib dalam SPPI? Hal ini penting untuk mengevaluasi efektivitas program dan menghindari kesalahan penempatan prioritas. “Key Strategy – Jika tujuan pelatihan militer dalam SPPI adalah untuk melatih manajer kodes, maka desain pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehari-hari,” tambah Hasanuddin.

Key Strategy – Dengan meningkatkan kejelasan tentang tujuan dan penyempurnaan desain pelatihan, pemerintah diharapkan bisa memperkuat strategi SPPI dalam menghasilkan pemimpin yang mampu membangun ekonomi lokal. Insiden yang terjadi menjadi pelajaran penting bahwa pelatihan militer harus menjadi bagian dari strategi keseluruhan, bukan satu-satunya fokus utama dalam program ini.