DPR Desak Polri hingga PPATK Libatkan Kerja Sama Malaysia Usut Kasus eFishery

DPR Desak Polri hingga PPATK Usut Kasus eFishery

Wartanaya.com – DPR Desak Polri hingga PPATK untuk segera melibatkan kerja sama internasional dalam mengungkap dugaan penipuan pada startup akuakultur eFishery. Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menekankan bahwa kasus ini kini melampaui batas nasional. Oleh karena itu, koordinasi ketat antara penegak hukum serta upaya pemulihan aset yang melibatkan Malaysia menjadi sangat krusial.

Rieke secara khusus mendesak tiga lembaga kunci—Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK—untuk mengoptimalkan seluruh tahapan penyidikan. Dalam pernyataannya yang dipublikasikan di akun Instagram pribadi @riekediahp pada Rabu (22/7), ia meminta pendalaman terhadap semua pihak yang terindikasi terlibat berdasarkan alat bukti yang valid.

Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK agar mengoptimalkan penyidikan, pelacakan aset, Mutual Legal Assistance (MLA), serta pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga terkait berdasarkan alat bukti yang sah.

Dampak Lintas Batas dan Kepercayaan Investor

Menurut Rieke, perkara PT Multidaya Teknologi Nusantara atau eFishery tidak lagi hanya soal tindak pidana korporasi biasa. Kasus ini telah menarik perhatian global setelah melibatkan KWAP, yaitu dana pensiun aparatur sipil negara Malaysia. Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang mengategorikan masalah ini sebagai fraud yang terencana dengan baik, menegaskan bahwa penyelesaiannya kini menyangkut kepercayaan antarnegara.

Ia juga menyoroti persepsi investor terhadap kepastian hukum di Indonesia. Rieke berpesan agar Indonesia tidak dipandang sebagai surga kejahatan korporasi, mengingat kasus ini telah menjadi perhatian internasional. DPR Desak Polri hingga PPATK untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Dugaan manipulasi laporan keuangan eFishery mencapai nilai hampir US$ 600 juta atau setara Rp 9,7 triliun. Dampaknya langsung dirasakan KWAP yang kehilangan investasi sebesar 200 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 880 miliar. Angka ini membuktikan bahwa kejahatan korporasi modern tidak lagi mengenal batas negara.

Tuntutan Reformasi dan Transparansi

Rieke meminta pemerintah memperkuat komunikasi bilateral dengan Malaysia. Tujuannya adalah memastikan proses penegakan hukum, pemulihan aset, dan hubungan diplomatik berjalan transparan serta menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara. Selain kerja sama lintas negara, ia meminta penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak eksternal selain manajemen perusahaan.

Pihak tersebut mencakup akuntan publik, kantor akuntan, konsultan, dan profesi penunjang lainnya, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Untuk aspek peradilan, Rieke meminta Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjamin proses banding maupun kasasi berjalan independen. Komisi Yudisial diminta mengawal integritas hakim, sementara OJK didorong memperketat pengawasan terhadap startup, audit, dan profesi penunjang jasa keuangan.

Kasus ini telah menjadi perhatian internasional. Jangan sampai Indonesia dipersepsikan sebagai surga kejahatan korporasi.

Rieke menambahkan bahwa pengusutan eFishery harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola korporasi. Hal ini sekaligus memulihkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. DPR Desak Polri hingga PPATK untuk memastikan setiap langkah hukum diambil dengan tepat dan cepat.

Negara tidak boleh hanya mampu menghukum, tetapi juga wajib memulihkan keadilan, mengembalikan kepercayaan dunia, dan memastikan Indonesia tidak dipersepsikan sebagai tempat yang memberi ruang bagi kejahatan korporasi.

Tindakan Langsung Perdana Menteri Malaysia

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, turun tangan secara langsung untuk mengawal penanganan kasus investasi dana pensiun negara Malaysia di startup Indonesia tersebut. Anwar mengaku telah bertemu dengan manajemen KWAP atau Retirement Fund Inc. Ia menyampaikan bahwa KWAP harus bekerja sama sepenuhnya dalam proses investigasi.

Saya telah bertemu dengan manajemen KWAP untuk menyampaikan bahwa mereka harus bekerja sama sepenuhnya.

Anwar menegaskan pemerintah Malaysia tidak akan memberikan toleransi terhadap dugaan penipuan maupun korupsi dalam investasi KWAP di eFishery. Karena itu, Komisi Anti Korupsi Malaysia atau MACC diminta mengusut seluruh tahapan investasi, mulai dari proses penilaian hingga persetujuan oleh dewan direksi.

Kasus ini mencuat setelah Kementerian Keuangan Malaysia pekan lalu menyebut investasi KWAP di eFishery merupakan bagian dari dugaan penipuan yang dirancang secara sistematis. Pemerintah Malaysia menilai manajemen eFishery memanipulasi laporan keuangan sehingga menampilkan kondisi perusahaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

KWAP sebelumnya juga menyatakan akan menempuh seluruh jalur hukum dan upaya komersial yang tersedia untuk memaksimalkan pemulihan dana investasi yang telah ditanamkan di eFishery. Anwar menjelaskan, keputusan investasi KWAP sebelumnya telah melampaui batas normal dan memerlukan evaluasi menyeluruh.