BGN Tak Akan Pakai Semua Sepeda Motor Listrik untuk MBG, Mau Diapakan Sisanya?

BGN Pertimbangkan Penggunaan Sepeda Motor Listrik MBG untuk Pihak Lain

Wartanaya.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan memanfaatkan seluruh sepeda motor listrik yang telah dibeli pada tahun sebelumnya. Hal ini memicu pertanyaan mengenai nasib kendaraan-kendaraan yang tidak terpakai tersebut.

Alasan Tidak Semua Motor Listrik Digunakan

Pelaksana harian Ketua BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik sebelumnya memang diperuntukkan bagi operasional para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, menurutnya para kepala SPPG tidak terlalu membutuhkan kendaraan listrik karena tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan operasional di dalam dapur.

“Kepala SPPG tidak memerlukan motor listrik untuk pergi ke lapangan dan sebagainya,” jelas Arumsari saat memberikan keterangan pers di kantornya di Jakarta pada hari Selasa, 21 Juli.

Oleh karena itu, pemanfaatan sepeda motor listrik tersebut akan ditentukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini, beberapa instansi telah mengajukan permintaan untuk mengalihkan penggunaan kendaraan tersebut. Dua instansi yang mengajukan permintaan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pertanian.

Permintaan untuk Guru dan Penyuluh Petani

Mengenai permintaan tersebut, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan sepeda motor listrik untuk para guru dan penyuluh petani di tingkat desa. Arumsari menyatakan bahwa permintaan ini akan dipelajari lebih lanjut oleh tim yang dibentuk oleh Prabowo.

BGN telah mendatangkan sebanyak 21.801 unit sepeda motor listrik hingga April 2026. Sementara itu, total sepeda motor listrik yang dipesan pada tahun 2025 mencapai 25.000 unit.

Pertimbangan Model Motor untuk Berbagai Pengguna

Di sisi lain, Arumsari menyebutkan bahwa BGN akan menyesuaikan jenis sepeda motor listrik agar dapat digunakan oleh berbagai pihak. Saat ini, terdapat dua model sepeda motor listrik yang dipesan untuk MBG, yaitu motor trail dan skuter.

“Untuk ibu-ibu, sepertinya tidak cocok jika diberikan sepeda motor listrik model motor trail. Hal-hal seperti itu harus kami pertimbangkan,” ujarnya.

Motor Listrik Bukan Hasil Korupsi

Terakhir, Arumsari menegaskan bahwa sepeda motor listrik tersebut bukan diperoleh dari hasil kegiatan korupsi. Seluruh barang tersebut dibeli oleh negara menggunakan uang negara.

Namun, ia mengakui adanya pemahalan atau mark-up harga dalam proses pengadaan alat transportasi tersebut. Karena itu, sebagian pemahalan harga itu akan ditanggung oleh para tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung.

“Kami sedang menghitung berapa harga asli sepeda motor listrik tersebut untuk menetapkan nilai mark-up yang harus dikembalikan para tersangka ke kas negara. Namun sepeda motor tersebut bukan hasil korupsi karena sudah dibayar negara,” pungkasnya.