New Policy: Turun Tangan Kasus eFishery, PM Malaysia Minta KWAP Buka Seluruh Data Investasi

PM Malaysia Turun Tangan dalam Kasus eFishery, Terapkan New Policy untuk Buka Seluruh Data Investasi

New Policy – Dalam rangka New Policy, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara langsung turun tangan dalam mengelola investigasi kasus investasi dana pensiun negara di startup Indonesia, eFishery. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Malaysia untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana investasi. Anwar mengungkapkan telah bertemu dengan pihak manajemen dana pensiun pegawai negeri Malaysia, Retirement Fund Inc (KWAP), untuk menyampaikan kebutuhan kerja sama penuh dalam menyelidiki seluruh proses investasi.

Kasus eFishery dan Evaluasi Transparansi

Menurut PM Malaysia, kasus eFishery menjadi contoh nyata bagaimana New Policy harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah penipuan atau korupsi dalam pengelolaan dana investasi. Ia menegaskan bahwa investigasi harus mencakup seluruh siklus keputusan investasi, mulai dari evaluasi awal hingga persetujuan akhir oleh dewan direksi. Anwar mengatakan, transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan nasional.

“Dengan New Policy ini, kita ingin memastikan bahwa setiap data investasi dikungkapkan secara lengkap dan terbuka,” jelas Anwar dalam wawancara dengan anggota Dewan Negara, seperti dilaporkan Bernama, Senin (21/7).

PM Malaysia juga menyatakan bahwa laporan awal yang diterimanya belum menemukan bukti korupsi, tetapi hal itu tidak mengurangi kebutuhan untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Ia menekankan bahwa proses evaluasi harus mencakup pemeriksaan laporan keuangan, data transaksi, dan pengelolaan dana investasi oleh KWAP. “New Policy ini menuntut kita untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pengambilan keputusan,” imbuhnya.

Pelajaran dari Skandal 1MDB dan Impak New Policy

Kasus eFishery memicu kekhawatiran karena menunjukkan potensi kelemahan dalam tata kelola investasi, mirip dengan skandal 1MDB yang menyeret Goldman Sachs. Anwar mengingatkan bahwa New Policy menjadi pelajaran berharga untuk menghindari pengulangan kesalahan serupa. “Kita harus belajar dari masa lalu dan menerapkan New Policy secara cermat,” ujarnya.

Menurut laporan Kementerian Keuangan Malaysia, investasi KWAP di eFishery adalah bagian dari skema penipuan sistematis. Manajemen eFishery diduga memanipulasi laporan keuangan untuk mengaburkan kondisi keuangan perusahaan. Dengan New Policy, pemerintah ingin memastikan setiap transaksi dana pensiun dipantau secara ketat, termasuk penggunaan data keuangan yang terstruktur.

Keterlibatan KWAP dan Langkah Selanjutnya

KWAP, sebagai salah satu lembaga keuangan besar Malaysia, telah menyatakan akan menggunakan seluruh jalur hukum dan komersial untuk memulihkan dana investasi yang terkena kerugian. Namun, PM Malaysia mengingatkan bahwa New Policy memerlukan pengecekan lebih lanjut terhadap data dan laporan keuangan yang disajikan oleh KWAP. “Kita harus memastikan bahwa data yang diberikan benar-benar akurat dan tidak terdistorsi,” lanjut Anwar.

Langkah ini juga menunjukkan peningkatan keterlibatan pemerintah Malaysia dalam kebijakan New Policy. Selain meminta KWAP membuka seluruh data investasi, pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga pemeriksaan independen untuk meninjau ulang proses evaluasi eFishery. “New Policy ini adalah upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana pensiun,” terangnya.

Proses Investasi dan Langkah Pemeriksaan

Anwar menjelaskan bahwa keputusan investasi KWAP telah melewati prosedur evaluasi dan tata kelola yang standar. Dana pensiun itu mempercayai laporan keuangan yang disahkan oleh auditor internasional. Namun, hasilnya tidak mengungkap manipulasi yang dilakukan oleh manajemen eFishery. Pada 2023, eFishery menerima pendanaan Seri D senilai US$ 200 juta atau Rp 3,05 triliun. Dari total tersebut, sekitar RM 194,35 juta atau Rp 853,90 miliar berasal dari investasi KWAP.

Dengan New Policy, pemerintah Malaysia berencana memperketat mekanisme pengawasan terhadap dana pensiun dan perusahaan startup yang bermitra. Langkah ini diharapkan menjadi contoh penerapan kebijakan transparansi di tingkat nasional. “New Policy ini bukan hanya untuk kasus eFishery, tetapi juga untuk mencegah risiko serupa di masa depan,” tutup Anwar.

Penurunan tangan PM Malaysia dalam kasus eFishery menunjukkan komitmen serius terhadap New Policy sebagai bagian dari reformasi keuangan dan investasi. Dengan menegaskan bahwa seluruh data harus dikungkapkan, pemerintah ingin menegaskan bahwa dana pensiun adalah aset yang harus dijaga kepercayaannya. Investasi KWAP di eFishery menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan transparansi bisa mencegah kerugian besar.