Key Strategy: Menteri PU Dody Hanggodo Bantah Terlibat Doxing Dosen UGM yang Mengkritiknya

Menteri PU Dody Hanggodo Bantah Terlibat Doxing Dosen UGM yang Mengkritiknya

Key Strategy – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo membantah terlibat dalam aksi doxing terhadap Nabiyla Risfa Izzati, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memprotes kebijakan pemerintahannya. Dalam wawancara dengan media di Jakarta, Senin (20 Juli), Dody mengklaim tidak pernah memposting informasi pribadi atau mengintimidasi Nabiyla melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa kritik yang diterimannya dari tokoh akademisi seperti Nabiyla adalah bagian dari key strategy dalam memperbaiki kebijakan publik.

Konteks Isu Doxing dan Kritik Digital

Key Strategy – Isu doxing terhadap Nabiyla muncul setelah ia mengkritik kebijakan surat perjalanan dinas keluarga menteri ke Amerika Serikat. Kritik ini dianggap mengarah pada penyebaran data pribadi Nabiyla, seperti identitas, alamat, atau riwayat hidup, yang dianggap sebagai bentuk serangan digital terhadap profesional. Dody menjelaskan bahwa ia hanya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, tetapi tidak pernah mengintervensi atau mengendalikan informasi yang diunggah oleh pihak lain. Menurutnya, key strategy dalam menghadapi kritik adalah dengan terbuka dan bersikap santai, bukan terburu-buru menuduh.

“Saya ini hanya pakai media sosial saja. Kalau doxing, itu istilah baru bagi saya. Saya nggak tahu, nggak paham. Jadi nggak mungkin saya terlibat,” ujar Dody.

Penjelasan Terkait Mutasi ASN dan Kritik

Key Strategy – Dody memberikan penjelasan lebih lanjut setelah muncul isu dugaan mutasi aparatur sipil negara (ASN) dalam lingkungan Kementerian PUPR. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut dibuat demi efisiensi dan transparansi, serta tidak ada hubungan langsung dengan aksi doxing terhadap Nabiyla. Dody menyebutkan bahwa kritik dari tokoh akademisi seperti Nabiyla adalah bagian dari proses evaluasi yang diharapkan dalam key strategy pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan publik.

“Demi Allah, demi Rasulullah, saya itu masih Muslim. Saya bilang saya bawa, kan. Jadi, nggak mungkin saya terlibat,” tambahnya.

Key Strategy – Dody juga membahas gaya komunikasinya yang terkesan santai. Ia mengatakan bahwa hal ini dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai orang dari Jawa Timur dan pengalaman di sektor swasta. “Saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta. Jadi, gimana nggak santai. Ketika ada hal serius, saya pasti serius,” ujarnya. Menurut Dody, key strategy dalam berkomunikasi adalah dengan menjaga hubungan harmonis dengan publik, bahkan saat menerima kritik.

Key Strategy – Sebagai respons terhadap isu doxing, Dody menekankan bahwa ia terus mendukung transparansi informasi dan tetap terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengaitkan semua kritik dengan aksi digital yang berlebihan. “Kritik itu bagus. Membuat saya lebih bisa membagi diri sendiri lagi ke depannya. Tidak ada masalah, enggak ada,” kata Dody. Dalam wawancara, ia menggarisbawahi bahwa kritik merupakan bagian dari key strategy yang memperkuat pembelajaran dan perbaikan kebijakan.

Key Strategy – Isu doxing ini memicu perdebatan di media sosial dan di kalangan akademisi. Banyak pihak menyebutkan bahwa Nabiyla Risfa Izzati menjadi korban perundungan digital setelah mengkritik kebijakan terkait surat perjalanan dinas keluarga menteri. Dody menegaskan bahwa ia tidak pernah memerintahkan atau mendukung aksi tersebut, serta menjamin bahwa semua data yang diunggah di media sosial adalah hasil dari proses alami. “Saya nggak pernah mengatur orang lain untuk menyerang Nabiyla. Jadi, key strategy saya adalah bersikap jujur dan terbuka,” tambahnya.

Key Strategy – Dody menyatakan bahwa ia tetap optimis dengan key strategy pemerintah dalam menghadapi kritik melalui media sosial. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa kritik akademisi adalah bagian dari demokrasi dan transparansi. “Setiap kebijakan pasti ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Itu normal, itu key strategy dalam membangun kebijakan yang lebih baik,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan surat perjalanan dinas keluarga menteri adalah untuk memastikan kebutuhan keluarga pejabat tetap terpenuhi, dan semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.