New Policy: Pengacara Sony Soal Nama Baru di Kasus MBG: Banyak dari Eksekutif dan Legislatif

Pengacara Sony Soal Nama Baru di Kasus MBG: Banyak dari Eksekutif dan Legislatif

Ekspansi Daftar Nama dalam New Policy Korupsi MBG

New Policy menjadi fokus utama dalam pemeriksaan terbaru terhadap kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyeret nama-nama pejabat negara. Kuasa hukum Sony Sanjaya, Krisna Murti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan 41 nama baru ke Kejaksaan Agung, menambah daftar yang sebelumnya terdiri dari 26 nama. Perluasan ini mencakup sejumlah besar pejabat dari sektor eksekutif dan legislatif, menunjukkan peningkatan skala investigasi dalam upaya mengungkap korupsi pada program MBG yang dianggap sebagai salah satu inisiatif pemerintah untuk mencegah malnutrisi.

“New Policy ini mencerminkan komitmen kami untuk menyelidiki semua kemungkinan pelaku korupsi, baik dari tingkat operasional maupun manajemen pemerintahan,” jelas Krisna dalam wawancara dengan Katadata.co.id, Jumat (19/6).

Dalam pemeriksaan kedua yang berlangsung sepanjang hari, Sony Sanjaya dan tim kuasa hukumnya memperlihatkan bukti-bukti yang diperoleh selama investigasi. Pemeriksaan tersebut terutama memfokuskan pada permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh eks-Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Sony mengaku telah menempuh proses hukum yang cukup intens, mencakup verifikasi dokumen, audiensi dengan pejabat terkait, serta analisis terhadap pengelolaan dana MBG selama periode jabatannya.

Kasus CCTV dan Kontrak yang Dipertanyakan

Sebagai bagian dari New Policy, penyelidikan juga menyebar ke proyek pengadaan CCTV yang diduga terkait korupsi MBG. Proyek ini melibatkan pemasangan sekitar 5.000 unit kamera di ribuan titik SPPG (Sarana Pemenuhan Paket Gizi) se-Indonesia. Krisna Murti menegaskan bahwa setiap SPPG harus memiliki 5 unit CCTV sesuai kontrak, namun data yang diberikan oleh vendor tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

“New Policy kami menyoroti ketidaksesuaian kontrak dengan implementasi nyata. Dengan menambahkan nama-nama baru, kami ingin memastikan semua entitas yang terlibat dalam pengelolaan dana MBG diperiksa secara menyeluruh,” imbuh Krisna.

Dugaan penyimpangan di proyek ini tidak hanya terkait pengadaan CCTV, tetapi juga verifikasi dokumen kontrak yang tidak transparan. Selain itu, keterlibatan sejumlah eksekutif dalam pengambilan keputusan pembelian dan legislatif dalam pengawasan anggaran menjadi sorotan. Krisna menilai bahwa New Policy ini menggabungkan upaya untuk menegakkan akuntabilitas pemerintah dan melibatkan pihak luar dalam proses penegakan hukum.

Peran New Policy dalam Perbaikan Tata Kelola MBG

Kasus MBG menjadi contoh nyata bagaimana New Policy dapat berdampak signifikan pada tata kelola keuangan negara. Program ini, yang dimulai pada tahun 2010, bertujuan menyediakan bantuan gizi kepada anak-anak daerah yang kurang mampu melalui paket makanan sehari-hari. Namun, dugaan kesalahan pengelolaan dana membuat proyek ini justru menjadi korban kerugian yang mencapai miliaran rupiah.

“New Policy ini adalah langkah penting untuk menyelaraskan antara tujuan sosial program MBG dengan kejelasan prosedur pengawasan. Dengan memperluas daftar pelaku, kami harap bisa menemukan titik temu antara kebijakan yang diucapkan dan tindakan nyata,” terang Krisna.

Dalam proses penyelidikan, Sony Sanjaya ditemukan sebagai saksi utama yang memperlihatkan bukti-bukti kecurangan dari sejumlah pihak. New Policy dalam kasus ini juga melibatkan kerja sama dengan lembaga independen, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk meninjau ulang penggunaan dana dan kontrak yang terkait langsung dengan implementasi MBG di berbagai daerah.

Kesempatan untuk New Policy dalam Proses Hukum

Penyerahan 41 nama baru dalam New Policy diharapkan memberi kemudahan kepada Kejaksaan Agung untuk mengajukan tuntutan lebih kuat. Krisna Murti menyatakan bahwa penambahan nama pejabat dari berbagai lapisan pemerintahan menunjukkan keterlibatan luas dalam skandal ini. Selain itu, New Policy ini juga membuka peluang bagi para pejabat untuk menjadi justice collaborator, dengan hadiah hukum yang bisa menjadi penyeimbang atas kerugian yang dialami.

Dalam sambungan wawancara, Krisna mengungkap bahwa New Policy tidak hanya mencakup nama-nama yang diduga terlibat langsung, tetapi juga memperluas cakupan ke nama-nama yang memiliki keterkaitan langsung, baik melalui kebijakan maupun pengambilan keputusan. “New Policy ini adalah kunci untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi, karena korupsi tidak hanya terjadi di satu titik,” tambahnya.

Respons Publik dan Prospek New Policy

Kasus MBG yang semakin mengungkap keterlibatan pejabat tinggi menimbulkan respons beragam dari masyarakat. Sebagian masyarakat mengapresiasi New Policy sebagai upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan, sementara sebagian lainnya menilai ini adalah langkah pencegahan korupsi yang diperlukan. Krisna Murti mengakui bahwa New Policy membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk publik, agar bisa berjalan optimal.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, New Policy ini juga diharapkan menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pengelolaan dana publik. Dengan menambahkan nama-nama baru, Kejaksaan Agung bisa mengajukan tuntutan yang lebih menyeluruh, terutama dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan penyaluran dana MBG secara tidak tepat. “New Policy ini bukan hanya tentang identifikasi pelaku, tetapi juga menggali akar masalah yang mendasar,” pungkas Krisna.