Pengacara Nadiem Dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi – Ini Respons PN Jakpus

Pengacara Nadiem Dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi, PN Jakpus Beri Respons

Pengacara Nadiem Dilaporkan ke Dewan Kehormatan – Pengacara Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi (DKP) oleh Jaringan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Indonesia (Jamsaki) terkait dugaan pelanggaran etika dalam proses persidangan kasus korupsi yang menimpa Nadiem. Laporan ini menyebutkan bahwa dua pengacara Nadiem, yakni Ari Yusuf Amir dan Doddi S. Abdul Kadir, diduga mencemarkan etika dengan pernyataan mereka selama persidangan.

Detail Laporan ke Dewan Kehormatan Peradi

Laporan yang disampaikan ke DKP Peradi memfokuskan pada pernyataan dua pengacara Nadiem selama proses sidang. Salah satu pernyataan yang disebut sebagai pelanggaran etika adalah ucapan mereka, “Kenapa musti buru-buru? Yang mulia takut ya?” yang dianggap mengganggu kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Menurut Jamsaki, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan dan mungkin menyebabkan persepsi bahwa hakim kurang objektif.

Selasa (7/7), Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar, menjelaskan bahwa kejadian selama persidangan telah dicatat dalam berita acara sebagai dokumentasi resmi. Ia menegaskan bahwa pengadilan sengaja tidak merespons materi perkara secara langsung di ruang publik untuk menjaga kehormatan proses peradilan dan menjaga prinsip praduga tak bersalah.

Respons PN Jakarta Pusat Terhadap Laporan

PN Jakarta Pusat juga memberikan tanggapan terhadap laporan dari Jamsaki. Mereka menjelaskan bahwa ketertiban dalam persidangan tetap terjaga, dan belum bisa memberikan penjelasan detail terkait putusan Nadiem karena hukuman tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Firman, pihak pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Nadiem setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumentasi yang telah diteliti secara menyeluruh.

“Putusan bersalah itu sah-sah saja. Perbedaan pandangan antar hakim adalah hal yang wajar karena kewenangan Majelis Hakim. Namun, kami menyesalkan adanya manipulasi fakta yang terjadi selama persidangan,” kata Ari Yusuf Amir di Gedung Komisi Yudisial, Senin (6/7).

Kasus Nadiem sendiri menjadi sorotan publik karena melibatkan beberapa hakim yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pihak tertentu. PN Jakarta Pusat memberikan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari, serta uang pengganti Rp 809 miliar subsider 5 tahun, pada Selasa (30/6). Laporan ke DKP Peradi ini adalah bagian dari upaya pengacara Nadiem untuk menyampaikan pandangan mereka terkait putusan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan transparansi, PN Jakarta Pusat juga mengatakan bahwa seluruh proses persidangan telah dipertanggungjawabkan dengan baik. Mereka menekankan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang disajikan oleh pihak tergugat. Meski demikian, pengacara Nadiem menilai bahwa ada ruang untuk diperdebatkan terkait cara penyampaian fakta selama sidang.