Special Plan: Kejagung Beberkan Temuan Jual-Beli Titik MBG, Satu Dapur Tembus Rp100 Juta

Special Plan: Kejagung Terungkap Praktik Korupsi Jual-Beli Titik MBG

Special Plan – Badan Pemeriksa Kejaksaan (Kejagung) baru saja mengungkap temuan mengenai korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam penyelidikan terhadap tata kelola MBG, penyidik menemukan adanya praktik jual-beli titik SPPG yang dimanfaatkan untuk memperoleh akses berlebihan. Satu titik dapur SPPG, yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat miskin, diduga dijual dengan harga mencapai ratusan juta rupiah.

Kasus Korupsi dalam Implementasi Special Plan

Kasus ini menunjukkan bagaimana keuntungan ekonomi bisa tercipta dari permainan sistem di dalam pelaksanaan Special Plan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengungkap bahwa titik dapur SPPG tidak hanya dibeli oleh pihak yang memenuhi kriteria, tetapi juga dijual ke pihak lain yang secara finansial lebih mampu. Dalam transaksi tersebut, satu titik SPPG dikabarkan bisa mencapai hingga Rp100 juta, yang dianggap sebagai indikasi jual beli yang tidak transparan.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman, menjelaskan bahwa praktik ini dimulai dari peran Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang memberikan akses ke beberapa mitra. Dadan diduga mempercayakan Glory Harimas Sihombing, anggota Yayasan Indonesia Food Security Review, untuk mencari mitra dalam rangka mempercepat program Special Plan. Tindakan tersebut menurut penyidik, tidak hanya memperlebar lingkaran penerima manfaat, tetapi juga mengubah tujuan awal MBG menjadi keuntungan pribadi.

“Saudara GHS memang terlibat dalam mempercepat proses penerimaan titik SPPG, tetapi dia juga mengatur jual beli yang berdampak signifikan pada kelancaran Special Plan,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus pada Kamis (18/6). Ia menambahkan bahwa Glory memiliki peran krusial dalam menghubungi tim verifikator dan memastikan titik tersebut bisa digunakan oleh pihak tertentu.

Penyelidikan dan Temuan dalam Special Plan

Penyidikan Kejagung terhadap MBG terus berjalan, dengan fokus pada transaksi jual beli titik SPPG. Dalam penyelidikan tersebut, ditemukan bahwa nilai transaksi untuk satu titik dapur bisa mencapai ratusan juta, tergantung pada lokasi dan kondisi yang diterima oleh yayasan. Sejumlah penyidik mengungkapkan bahwa praktik ini diatur secara sistematis, dengan Glory dan Dadan sebagai pelaku utama.

Kasus ini mengungkap kelemahan dalam pengawasan program Special Plan. Kejagung menilai bahwa keuntungan finansial yang besar dari jual beli titik SPPG membuat sistem menjadi rentan. Menurut dokumen penyelidikan, beberapa titik SPPG dijual dengan harga Rp100 juta, yang seharusnya hanya digunakan untuk melayani keluarga penerima bantuan.

Dalam investigasi lebih lanjut, Kejagung menyatakan bahwa Glory Harimas Sihombing ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Ia diduga memperoleh keuntungan besar dari transaksi jual beli tersebut, dengan menyusupkan kepentingan pribadi ke dalam proses penerimaan titik SPPG. Dadan Hindayana juga diduga terlibat langsung dalam perencanaan praktik ini.

Impak pada Tujuan Special Plan

Praktik jual beli titik SPPG dalam Special Plan telah menimbulkan dampak signifikan pada implementasi program. Awalnya, MBG dirancang untuk memberikan bantuan pangan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun, kini ditemukan bahwa beberapa pihak memanfaatkan program ini untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Kejagung menyatakan bahwa keuntungan ini bisa mencapai puluhan juta per titik, dengan harga tertinggi mencapai Rp100 juta. Tindakan tersebut tidak hanya mengurangi efisiensi program, tetapi juga memperlebar jangkauan penerima manfaat dari pihak yang tidak layak. Pemantauan dan verifikasi dalam Special Plan pun disebut tidak sempurna karena adanya keuntungan yang diatur dari belakang.

Peluang Penyelidikan Selanjutnya

Kejagung sedang berupaya untuk mengungkap lebih banyak detail dalam kasus korupsi Special Plan. Selain Glory dan Dadan, penyidik juga mencari keterlibatan pihak-pihak lain, seperti pengurus yayasan atau pihak swasta yang terlibat dalam jual beli. Dalam penyelidikan ini, tim juga memeriksa data keuangan, dokumen pengajuan titik SPPG, dan komunikasi internal.

Syarief Sulaeman menjelaskan bahwa penyidikan terus berlanjut hingga semua transaksi dan keuntungan yang terkait dengan Special Plan terungkap. Pihaknya berharap temuan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan MBG di masa depan. Dengan temuan ini, Kejagung menegaskan bahwa program Special Plan tidak bisa berjalan tanpa pengawasan yang ketat.