New Policy: Kejaksaan Segel 17.600 Motor Listrik Kasus MBG, Menumpuk di Sentul dan Cikarang

New Policy: Kejaksaan Segel 17.600 Motor Listrik dalam Penyelidikan Kasus MBG

New Policy – Dalam rangka menerapkan New Policy terbaru, Kejaksaan Agung melakukan penyegelan terhadap sekitar 17.600 unit sepeda motor listrik sebagai barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ribuan kendaraan tersebut saat ini disimpan di gudang-gudang milik penyedia di area Sentul dan Cikarang, sebagai bagian dari upaya mengamankan dan mendokumentasikan alur distribusi serta penggunaan motor listrik yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran tata kelola program pemerintah.

Kebijakan Baru untuk Mengontrol Pergerakan Motor Listrik

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam New Policy untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Syarief Sulaeman menjelaskan bahwa penyegelan bertujuan agar semua pergerakan motor listrik tetap terpantau oleh tim penyelidikan sebelum diserahkan ke Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan penyimpangan logistik atau penggunaan kendaraan secara tidak sah oleh pihak terkait.

“Dengan New Policy ini, kami menegaskan komitmen untuk mengawasi seluruh proses pengadaan dan distribusi motor listrik. Penyegelan dilakukan untuk memastikan barang bukti tidak hilang atau digunakan tanpa izin,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus pada Kamis (18/6).

Perawatan Motor Tetap Diperbolehkan dengan Pengawasan Ketat

Kejaksaan Agung memperbolehkan penyedia melakukan perawatan terhadap kendaraan selama aktivitas tersebut diawasi langsung oleh penyidik. Syarief menegaskan bahwa meskipun motor listrik tidak langsung disita, New Policy ini memastikan setiap perubahan kondisi atau perpindahan kendaraan tetap tercatat. Ini mencakup penggunaan spare part, pengisian daya, atau perbaikan yang dilakukan penyedia, yang menjadi bagian dari proses pemantauan yang ketat.

Kasus Korupsi MBG: Kontrak Pengadaan Motor Listrik Terungkap

Dalam kasus ini, penyidik menemukan bahwa motor listrik dibeli dengan nilai kontrak per unit mencapai sekitar Rp47 juta. Kebijakan pengadaan ini menjadi fokus New Policy dalam penyelidikan korupsi tata kelola MBG. Ratusan kontrak yang terungkap menunjukkan adanya indikasi kesepakatan korupsi antara pihak swasta dan instansi pemerintah dalam proses pengurusan bantuan logistik. Para penyedia diwajibkan melaporkan setiap penggunaan motor listrik secara berkala, sebagai bagian dari pengawasan New Policy ini.

“Seluruh kontrak pengadaan motor listrik telah diinvestigasi, dan hasilnya menjadi dasar untuk menerapkan New Policy dalam penanganan korupsi. Kami memastikan setiap alur pengadaan dipantau rapi agar tidak ada penyalahgunaan dana,” lanjut Syarief.

Penyimpanan Motor Listrik dan Lokasi Utama di Sentul-Cikarang

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa gudang di Sentul dan Cikarang menjadi lokasi penyimpanan terbesar yang dikembalikan ke pihak penyelidikan. Menurut Syarief, jumlah motor yang disegel bisa bertambah karena penyidik masih memeriksa titik-titik penyimpanan lainnya. Ini menunjukkan bahwa New Policy mengharuskan setiap penyimpanan barang bukti dilacak secara menyeluruh, termasuk dokumen pendukung yang menjelaskan keberadaan kendaraan di masing-masing lokasi.

Kebijakan Terbaru: Dampak pada Transparansi dan Akuntabilitas

Kebijakan baru ini memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program MBG. Dengan New Policy yang diimplementasikan, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa setiap perpindahan barang bukti harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Syarief menambahkan bahwa langkah penyegelan ini tidak hanya untuk melacak kendaraan, tetapi juga sebagai upaya mengurangi potensi penyimpangan di tingkat logistik. Pelaksanaan New Policy diharapkan menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan dana publik secara profesional.

Delapan Tersangka Ditetapkan dalam Proses Penyelidikan

Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus MBG, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Tersangka juga mencakup Asep Yusuf Somantri (pihak swasta), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono (penyedia motor listrik), serta Glory Harimas Sihombing (Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review). Dengan New Policy, kejaksaan berupaya menegakkan hukum secara konsisten dan memperkuat sistem pengawasan internal serta eksternal dalam program pemerintah.