Latest Program: Dorong Penguatan Bursa Karbon, OJK Akui Perdagangan di RI Relatif Rendah
Latest Program: OJK Dorong Penguatan Bursa Karbon, Akui Perdagangan di RI Relatif Rendah Latest Program - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya
Latest Program: OJK Dorong Penguatan Bursa Karbon, Akui Perdagangan di RI Relatif Rendah
Latest Program – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat sektor bursa karbon nasional, terutama dalam menghadapi tantangan perdagangan emisi karbon yang masih relatif rendah di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa meskipun transaksi karbon belum mencapai tingkat yang signifikan, pertumbuhan pasar ini tetap dianggap positif jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sedang membangun sistem serupa.
“Kalau kita lihat memang tidak mudah mengembangkan ini. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa bursa lain kita sebenarnya cukup baik. Cuma memang kalau yang sudah maju seperti di Cina dan lain-lain, makanya harus kita dukung,” ujar Friderica saat ditemui seusai acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).
Ekosistem Pasar Karbon Diperkuat
Friderica menekankan bahwa peningkatan kualitas pasar karbon tidak hanya bergantung pada aktivitas perdagangan di bursa, tetapi juga pada peningkatan pasokan unit karbon yang bisa dijual. Untuk mendorong hal ini, OJK akan meluncurkan platform Satu Karsa bersama Kementerian Kehutanan pada awal Juli 2026 sebagai bagian dari Latest Program yang bertujuan mendorong integrasi sistem jasa keuangan dengan isu lingkungan.
Platform Satu Karsa Mendukung Proyek Alam
Platform Satu Karsa dirancang sebagai bentuk blended finance yang membantu menghitung potensi emisi karbon dari berbagai proyek berbasis lingkungan hidup. Proyek seperti reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon, serta penciptaan lapangan kerja di daerah akan menjadi fokus utama dari inisiatif ini. Menurut Kiki, peran Satu Karsa menunjukkan bahwa sumber daya alam Indonesia tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga dikelola secara strategis untuk menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, OJK berharap dapat menarik investor jangka panjang yang mendukung pemulihan ekosistem sekaligus memproduksi kredit karbon berkualitas tinggi.
Latest Program ini juga diharapkan menjadi jembatan antara sektor jasa keuangan dan lingkungan hidup, sehingga mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Dengan memperkuat ekosistem pasar karbon, OJK berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri perdagangan emisi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional.
Implementasi Nilai Ekonomi Karbon
OJK menegaskan bahwa bursa karbon adalah bagian penting dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Indonesia. Sebagai anggota Komite Pengarah NEK, OJK berkomitmen memperkuat pengawasan transaksi di IDX Carbon serta memfasilitasi integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Dalam konteks Latest Program, upaya ini bertujuan menjawab tantangan regulasi dan kebijakan yang mendukung perubahan iklim.
Regulasi terkait perdagangan karbon melalui bursa, yakni POJK Nomor 14 Tahun 2023, akan segera direvisi untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang instrumen NEK dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Regulasi ini bertujuan memastikan transparansi, integritas pasar, perlindungan investor, serta tata kelola yang optimal. Dengan adanya revisi ini, Latest Program diperkirakan akan memberikan landasan kuat bagi ekosistem perdagangan karbon yang lebih terpadu.
Transaksi Bursa Karbon Naik
Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton setara CO2 dengan nilai lebih dari Rp 93 miliar. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya minat pelaku pasar terhadap mekanisme perdagangan karbon nasional. Friderica menyebutkan bahwa Latest Program akan terus diperkuat dengan pengembangan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung peningkatan volume transaksi.
“Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” ujarnya.
Dalam konteks global, Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk menjadi negara dengan sistem bursa karbon yang kompetitif. Friderica menilai bahwa dengan Latest Program, OJK dapat membantu mempercepat proses integrasi sistem karbon nasional dengan standar internasional. Tantangan utama adalah memastikan kualitas data dan verifikasi yang akurat, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar karbon.
