Menteri Perhubungan sebut Perpres Ojol Terbit Sebelum 17 Agustus

Perpres Ojol Diprediksi Terbit Lebih Awal dari Target

Wartanaya.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengonfirmasi bahwa regulasi terbaru untuk transportasi daring atau ojek online kemungkinan besar akan resmi diterbitkan sebelum tanggal 17 Agustus 2026. Tanggal tersebut menandai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Dudy, peraturan presiden ini akan mencakup berbagai aspek layanan. Mulai dari angkutan penumpang roda dua hingga jasa pengantaran yang meliputi barang, makanan, dan dokumen. Untuk pengaturan teknis lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memegang kendali penuh.

Diharapkan Agustus ini. Saya harapkan sebelum 17 Agustus,

— Dudy Purwagandhi, di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (6/8).

Sebelumnya, kementerian yang dipimpin Dudy sudah menerapkan keputusan mengenai skema pembagian pendapatan. Berdasarkan aturan tersebut, pengemudi mendapatkan 92 persen sementara aplikator menerima 8 persen. Ketentuan ini telah berlaku efektif sejak 1 Juli 2026.

Dudy menegaskan bahwa aturan yang sudah berjalan akan diintegrasikan ke dalam Perpres ojol. Termasuk di dalamnya ketentuan untuk layanan hantaran makanan dan dokumen yang juga akan masuk ke dalam regulasi utama.

Driver Sebagai Pengusaha Mikro

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan bahwa Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mengatur pembagian komisi perjalanan. Pengumuman ini disampaikan pada peringatan Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2026.

Perpres tersebut tidak hanya mengakomodasi pembagian komisi, tetapi juga menegaskan status driver sebagai pengusaha mikro. Dengan posisi ini, driver dijamin mendapatkan porsi komisi yang lebih besar serta dilengkapi dengan berbagai perlindungan sosial.

Sebagai pengusaha mikro, mitra pengemudi berhak mengakses fasilitas UMKM. Hal ini mencakup akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, dan insentif perpajakan yang setara dengan pelaku UMKM lainnya.

Jika mengacu pada status UMKM, pengemudi ojol dengan omzet tahunan di bawah Rp 500 juta akan mendapatkan pembebasan pajak. Kepastian regulasi ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan para pengemudi secara menyeluruh.