Prabowokrasi dan Risiko Personalisasi Kekuasaan

Prabowokrasi: Ketika Gravitasi Kebijakan Bergeser ke Ruang Eksekutif

Wartanaya.com – Di balik setiap pemerintahan, selalu ada keinginan untuk meninggalkan jejak. Entah melalui proyek infrastruktur, pembaruan kelembagaan, atau agenda sosial yang populer di mata publik. Keinginan itu sendiri tidak bermasalah. Yang perlu diinterogasi justru adalah bagaimana jejak tersebut dibangun, dijalankan, dan diukur dampaknya.

Mekanisme yang Mulai Mengkhianati Semangat Demokrasi

Indonesia beroperasi dalam kerangka presidensial. Presiden memegang kewenangan luas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, presidensial tidak pernah berarti seluruh kebijakan negara terpusat pada satu figur. Dalam demokrasi modern, kekuasaan eksekutif selalu diimbangi oleh parlemen, lembaga peradilan, serta mekanisme checks and balances yang saling mengoreksi.

Yang tampak hari ini adalah pergeseran yang berbeda arah. Agenda-agenda prioritas nasional berskala “anggaran raksasa” kini memperoleh landasan hukum semata-mata melalui Perpres, Keppres, atau Inpres — bukan melalui undang-undang hasil proses legislasi bersama.

Daftar Program yang Berjalan di Atas Instrumen Eksekutif

Beberapa contoh konkret memperlihatkan pola ini dengan jelas:

Badan Gizi Nasional didirikan lewat Perpres. Sekolah Unggul Garuda memperoleh dasar hukumnya dari Perpres yang kemudian diperkuat Inpres. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipercepat pelaksanaannya melalui Inpres. Sekolah Rakyat beroperasi dengan pola serupa. Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) pun mengikuti jalur yang sama.

Dari sisi formalitas konstitusional, tidak ada pelanggaran. Presiden memang berwenang menerbitkan Perpres, Inpres, maupun Keppres. Maka persoalannya bukan pada legalitas instrumen tersebut, melainkan pada kecenderungan penggunaannya.

Saat instrumen-instrumen eksekutif menjadi tulang punggung bagi program bernilai ratusan triliun rupiah dan membentuk institusi yang diproyeksikan bertahan lintas pemerintahan, kualitas tata kelola negara patut dipertanyakan.

Hiperpresidensialisme: Pergeseran Fungsi yang Tak Terlihat

Persoalan sesungguhnya bukan apakah presiden boleh menerbitkan Perpres dan sejenisnya. Tentu boleh. Pertanyaannya adalah apakah ketentuan tersebut diposisikan sebagai pelengkap pelaksanaan undang-undang, atau justru dijadikan instrumen utama dalam membangun agenda strategis negara yang semestinya memperoleh legitimasi lebih luas melalui proses legislasi.

Pergeseran fungsi inilah yang menjadi salah satu indikator menguatnya hiperpresidensialisme — kondisi di mana pusat gravitasi pembentukan kebijakan negara perlahan berpindah dari ruang legislasi menuju ruang eksekutif.

Elektoralisme Program dan Keuntungan Petahana

Dimensi berikutnya berkaitan dengan skala fiskal. Program-program prioritas tersebut menyerap APBN dalam jumlah luar biasa besar. Dalam beberapa kasus, nilainya bahkan melampaui anggaran kementerian dan lembaga yang telah lama menjalankan fungsi pelayanan publik berdasarkan undang-undang.

Dalam ilmu politik, setiap kebijakan publik akan melahirkan policy constituency — kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan suatu program karena pekerjaan, aktivitas ekonomi, atau manfaat yang mereka terima bergantung padanya. Fenomena ini tidak otomatis salah; hampir semua kebijakan publik memunculkan konstituensi semacam itu.

Akan tetapi, dinamika berubah ketika keberlangsungan program lebih banyak ditentukan oleh regulasi Presiden daripada oleh undang-undang hasil legislasi bersama. Dalam situasi demikian, muncul risiko bahwa ketergantungan terhadap program bergeser menjadi ketergantungan terhadap konfigurasi politik yang menopang program tersebut.

Inilah yang dalam literatur disebut incumbency advantage: keuntungan struktural yang dimiliki petahana karena menguasai instrumen pemerintahan, agenda kebijakan, dan distribusi sumber daya publik. Keadaan ini menciptakan insentif yang memperkuat posisi politik pemerintah. Pihak-pihak yang hidup dalam rantai program tersebut berpotensi menjadi mesin elektoral terselubung dalam pemilu berikutnya.

Paradoks Fiskal-Legal: Anggaran Besar, Fondasi Hukum Rapuh

Prinsip dasar yang seharusnya berlaku: semakin besar konsekuensi fiskal suatu kebijakan, semakin kuat pula legitimasi hukum yang menyertainya. Program-program yang mengelola ratusan triliun rupiah uang rakyat tidak seharusnya hanya bertumpu pada regulasi eksekutif yang dapat diubah oleh Presiden berikutnya. Mereka membutuhkan legitimasi yang lebih luas karena menyangkut komitmen negara dalam jangka panjang, bukan sekadar komitmen pemerintah yang sedang berkuasa.

Paradoksnya, justru banyak program strategis hari ini memperoleh dukungan anggaran yang sangat besar, sementara fondasi hukumnya tetap rapuh dan mudah diganggu gugat oleh pergantian kepemimpinan. Ketimpangan antara skala fiskal dan kekuatan dasar hukum inilah yang menjadikan personalisasi kekuasaan bukan sekadar gaya kepemimpinan, melainkan risiko struktural bagi tata kelola negara.