21 Tahun Damai: Apa yang Belum Selesai di Aceh?

Dua Puluh Satu Tahun Pasca-Helsinki: Harapan yang Belum Tercapai di Aceh

Wartanaya.com – Sejak 2011, laju pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata hanya menyentuh sekitar 3,1% per tahun. Pada 2025, PDRB per kapita berada di kisaran Rp45,7 juta per tahun. Sementara itu, data 2026 memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan masih tercatat 12,34%, dengan 62,12% angkatan kerja terserap di sektor informal. Hampir 40% tenaga kerja tetap bergantung pada pertanian, kehutanan, dan perikanan — sektor yang menyumbang sekitar 31% dari total perekonomian provinsi.

Angka-angka tersebut menjadi semakin mencolok ketika disandingkan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki Aceh. Pasca-Perjanjian Helsinki, provinsi ini memperoleh otonomi khusus, partai politik lokal, kewenangan yang diperluas, serta hak penerimaan atas sumber daya alamnya sendiri. Sejak Dana Otonomi Khusus mulai dicairkan pada 2008 hingga 2021, total yang diterima Aceh mencapai sekitar Rp88,4 triliun. Bahkan pada 2026, alokasi tahunan masih berada di kisaran Rp4,08 triliun. Pasca-tsunami, arus investasi pembangunan dan akses pendidikan ke luar negeri juga meluas, membuka peluang bagi generasi muda Aceh yang sebelumnya nyaris mustahil dibayangkan.

Jika pembangunan semata-mata bergantung pada modal finansial, kewenangan regulasi, dan sumber daya manusia terdidik, maka Aceh seharusnya sudah memiliki hampir seluruh prasyarat. Kenyataannya, pembangunan tidak sesederhana itu.

Peringatan yang Berakhir Ricuh

Pada 15 Agustus 2005, Perjanjian Helsinki ditandatangani, mengakhiri konflik bersenjata yang telah menguras Aceh selama puluhan tahun. Namun, tepat 21 tahun kemudian, pada tanggal yang sama, peringatan Hari Damai Aceh di Banda Aceh justru diwarnai kericuhan. Sebagian massa mengibarkan bendera Bulan Bintang dan menyerukan kemerdekaan, lalu bentrokan dengan aparat pun tak terhindarkan.

Peristiwa itu tidak layak dibaca sebagai sinyal bahwa Aceh akan kembali terjerumus ke perang, apalagi bahwa mayoritas penduduknya kembali mendambakan kemerdekaan. Tidak ada landasan empiris untuk kesimpulan sedrastis itu. Akan tetapi, mengabaikannya sebagai sekadar keributan biasa juga keliru. Ketika simbol-simbol masa lalu kembali bermunculan di tengah perayaan perdamaian, pertanyaan yang wajar muncul: seberapa jauh aspirasi yang lahir setelah Helsinki benar-benar terwujud?

Kenangan dari Lhoong, 2006

Pertanyaan itu terasa personal bagi saya. Sekitar setahun setelah Helsinki, tepatnya pada 2006, saya pertama kali menginjakkan kaki di Banda Aceh dan Lhoong, Aceh Besar. Tsunami baru saja berlalu; bekas kehancuran masih mudah ditemukan di mana-mana. Saya datang seorang diri untuk meneliti proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, yang paling membekas dalam ingatan saya justru bukan reruntuhannya — melainkan harapan.

Di tengah kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan mata pencaharian, banyak orang meyakini bahwa penderitaan panjang di Aceh akhirnya akan berbuah sesuatu yang lebih baik. Konflik telah usai, rekonstruksi bergulir, dan otonomi membuka ruang yang jauh lebih luas. Ada keyakinan kolektif bahwa Aceh sedang membuka lembaran baru.

Dua puluh tahun kemudian, saya kembali bertanya: apa yang terjadi dengan harapan itu?

Dua Transisi yang Berbeda

Jawabannya bukan bahwa perdamaian gagal. Aceh kini jauh lebih aman dan terbuka dibandingkan masa konflik. Namun, transformasi strukturalnya berjalan relatif lambat, dan di situlah pekerjaan besar pasca-Helsinki sesungguhnya berada.

Aceh telah berhasil menyelesaikan satu transisi: dari perang menuju politik. GAM melakukan sesuatu yang sangat sulit bagi sebuah gerakan bersenjata — meninggalkan medan pertempuran dan masuk ke arena kompetisi politik. Edward Aspinall (2014) menggambarkan transformasi GAM menjadi gerakan politik sipil serta merosotnya kekerasan politik sebagai pencapaian penting dalam perdamaian Aceh.

Akan tetapi, terdapat transisi kedua yang mungkin tidak kalah sulit: dari politik menuju institusi pembangunan yang efektif. Kemampuan memenangkan perjuangan politik tidak otomatis setara dengan kemampuan mengelola pembangunan. Gerakan perlawanan menuntut solidaritas, loyalitas, keberanian, dan mobilisasi. Pemerintahan, sebaliknya, membutuhkan sesuatu yang berbeda — birokrasi yang kompeten, meritokrasi, perencanaan, akuntabilitas, serta kapasitas menggunakan uang publik secara bertanggung jawab.

Kajian Ben Hillman (2013) tentang reformasi administrasi pasca-konflik di Aceh menegaskan dimensi ini. Menurutnya, perdamaian politik harus diikuti oleh penguatan aparatur dan peningkatan kapasitas pemerintahan. Perubahan dari gerakan menjadi pemerintahan menuntut pergeseran cara bekerja: dari mobilisasi ke administrasi, dari loyalitas ke kompetensi, dari patronase ke institusi, dan dari perjuangan memperoleh kekuasaan ke disiplin menjalankan kekuasaan.

Di titik itulah, harapan yang saya saksikan di Lhoong pada 2006 masih menunggu untuk diwujudkan — bukan oleh uang semata, melainkan oleh institusi yang mampu menerjemahkannya menjadi kesejahteraan nyata.