Purbaya Pastikan Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos dan Subsidi

Anggaran 2027 dan Perbaikan Data Penerima Bansos Jadi Fokus Kemenkeu

Wartanaya.com – Menjelang penetapan RAPBN 2027, pemerintah mengajukan usulan belanja negara senilai Rp 4.097,2 triliun, sementara target penerimaan negara ditetapkan pada angka Rp 3.426 triliun. Di balik angka-angka tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa akurasi data penerima bantuan sosial dan subsidi akan diperkuat sebagai bagian integral dari arah kebijakan fiskal tahun depan.

DTSEN sebagai Fondasi Kebijakan

Pernyataan itu diutarakan Purbaya ketika menyampaikan tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terkait RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya, dalam Sidang Paripurna DPR pada Kamis (27/8). Ia menekankan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan terus disempurnakan agar setiap program pembangunan dapat dirancang, dijalankan, dan dievaluasi secara tepat sasaran.

“Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.”

Purbaya juga menyatakan kesamaan pandangan dengan Fraksi PDIP yang melihat DTSEN sebagai instrumen kunci dalam menentukan siapa yang berhak menerima subsidi dan bansos secara akurat.

Validasi Bersama Pemerintah Daerah

Untuk menjaga kualitas data, pemerintah akan mempererat koordinasi dengan pemda dalam proses validasi DTSEN. Langkah ini dimaksudkan agar informasi penerima bantuan senantiasa diperbarui dan menjadi landasan yang lebih kredibel bagi pelaksanaan berbagai program negara.

Alokasi Anggaran untuk BPS

Sebelumnya, pada Rabu (26/8) di kantor Kemenkeu, Jakarta, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan anggaran besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya untuk pembenahan DTSEN. Ia menyatakan optimisme bahwa kekeliruan data yang selama ini terjadi telah diperbaiki.

“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah Rp 7 triliun lebih sedikit ya, dengan macam-macam ya, Cukup banyak termasuk BPS.”

Prioritas Nasional dalam RAPBN 2027

Di luar penguatan perlindungan sosial—yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan menaikkan taraf kesejahteraan—RAPBN 2027 juga menitikberatkan sejumlah program prioritas nasional. Di antaranya mencakup pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan hilirisasi industri.