Pelabuhan dan Bandara NTT Retak Usai Gempa, Kemenhub Siapkan Anggaran Perbaikan

Anggaran Rp 5 Triliun Disiapkan untuk Tanggap Bencana Gempa NTT

Wartanaya.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan hingga Rp 5 triliun untuk kebutuhan tanggap darurat pascagempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pekan lalu. Dana tersebut, menurutnya, ditempatkan pada pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau itu (anggaran tanggap bencana) BNPB, kami sediakan cukup banyak. Harusnya sih kami bisa sediakan sampai Rp 5 triliun, ya, tapi kita akan tunggu permintaan dari BNPB seperti apa,” kata Purbaya dalam keterangannya, di NTT, pada Rabu (19/8).

Purbaya juga menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Daerah Kemenkeu agar terus memantau perkembangan penanganan bencana di lapangan. Ia memastikan bahwa pemerintah pusat akan menyiapkan tambahan anggaran sesuai kebutuhan, tentu dengan persetujuan dan petunjuk Presiden.

“Kami di pusat monitor terus keadaannya dan akan menyiapkan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden dan menunggu petunjuk Bapak Presiden,” kata Purbaya.

Sebagai langkah awal, Purbaya meminta kepala daerah memanfaatkan terlebih dahulu anggaran yang sudah tersedia di tingkat lokal. Apabila kebutuhan melampaui kapasitas daerah, pelaporan dapat dilakukan langsung kepada Menteri Keuangan.

“Saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, lapor ke kami, nanti kami lapor ke Bapak Presiden, nanti Pak Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana,” kata Purbaya.

Kerusakan Infrastruktur Pelabuhan dan Bandara

Menteri Perhubungan Duddy Purwagandhi mengungkapkan bahwa dari tujuh pelabuhan yang beroperasi di NTT, dua terminal mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Kondisi serupa turut menimpa fasilitas bandara setempat, di mana keretakan ditemukan pada landasan pacu, jalur taxi, apron, hingga area terminal.

Menurut Duddy, retakan yang terjadi pada struktur bandara belum mengganggu jalannya operasional penerbangan. Ia menegaskan bahwa seluruh bagian fasilitas yang rusak telah ditutup dan tidak diperkenankan digunakan oleh masyarakat. Pemerintah hanya mengoperasikan instalasi yang masih memenuhi standar kelayakan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Terminal pelabuhan dan bandara yang retak pasti kami perbaiki. Namun yang paling penting sekarang kami membersihkan puing-puing dan mengantisipasi terjadinya gempa susulan,” kata Duddy saat ditemui di kompleks DPR RI, Kamis (20/8).

Sumber Dana dan Distribusi Logistik

Terkait pembiayaan perbaikan darurat, Duddy menyatakan bahwa anggaran yang digunakan bersumber dari dana yang tersedia saat ini. Ia tidak mempersoalkan dari kementerian mana pun sumber dana tersebut berasal, selama manfaatnya dapat sampai kepada masyarakat.

“Apapun itu yang dipandang baik dan lebih efektif silakan (mana saja). Karena yang paling penting bahwa anggaran itu bisa sampai ke masyarakat manfaatnya,” ujarnya.

Duddy juga menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak memegang tanggung jawab atas distribusi bantuan kemanusiaan. Namun demikian, Kemenhub menyediakan armada pesawat fixed wing, baling-baling, serta helikopter guna mendukung operasi BNPB di lapangan.

“Kami menyarankan jika jalur darat agak sulit diakses, maka bantuan bisa diberikan melalui jalur laut karena NTT kan kepulauan. Jadi bantuan bisa tersalur dengan mengelilingi pulau untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa ditembus melalui jalan darat,” ucapnya.

Realisasi Dana di Lapangan

Pemerintah Provinsi NTT melaporkan bahwa total dana bantuan bencana yang telah masuk dan dikelola untuk penanganan tanggap darurat gempa mencapai Rp 4,36 miliar hingga Selasa (18/8).