Bahlil Sebut BP BUMN Berpotensi Masuk Koordinasi Kemenko
Wartanaya.com – Bahlil Sebut BP BUMN Berpotensi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan pengaturan tersebut sedang dimuat dalam Peraturan Presiden yang mengatur struktur serta lingkup kerja kementerian koordinator baru itu.
Dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada Jumat (16/10), Bahlil menyatakan peluang BP BUMN masuk ke dalam koordinasi kementeriannya semakin mengarah pada kepastian. Namun, keputusan akhir tetap menunggu aturan resmi yang diterbitkan pemerintah.
“Insyaallah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kementerian Kemenko Hilirisasi ya,” kata Bahlil.
BP BUMN dan Kementerian Lain dalam Koordinasi Baru
Selain BP BUMN, Bahlil menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga direncanakan masuk dalam lingkup koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga memberi sinyal bahwa Kementerian Perindustrian dapat ikut berada dalam jalur koordinasi yang sama.
Bahlil Sebut BP BUMN Berpotensi menjadi bagian dari skema yang menyatukan kebijakan investasi, industrialisasi, pengolahan sumber daya alam, dan kebutuhan energi nasional. Susunan tersebut diharapkan membuat agenda hilirisasi berjalan lebih selaras dengan pengembangan industri dalam negeri.
Pada Jumat pagi, Bahlil menggelar rapat koordinasi di Kementerian ESDM. Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.
Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan rapat tersebut membahas langkah awal Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi yang resmi berdiri pada 1 Oktober 2026. Forum itu menjadi sarana untuk membangun dukungan dan menyamakan arah kerja antarlembaga.
“Saya meminta dukungan dari mereka semua, dari abang-abang saya, dari tim semua agar ini bisa kita lakukan, termasuk dengan urusan ketahanan energi dan transisi energi. Saya pikir itu rapatnya,” ujarnya.
Hilirisasi, Investasi, dan Ketahanan Energi
Koordinasi lintas kementerian tersebut berkaitan dengan target pemerintah memperkuat hilirisasi, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan mendorong devisa. Bahlil menilai kebijakan terpadu dibutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perkembangan geopolitik.
Hilirisasi merupakan upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya melalui proses pengolahan di dalam negeri sebelum produk dipasarkan. Sementara itu, transisi energi mengacu pada pergeseran bertahap menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Kedua agenda tersebut melibatkan investasi, industri, BUMN, penerimaan negara, serta keamanan pasokan energi.
Apabila BP BUMN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Perindustrian berada dalam satu koordinasi, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menyelaraskan kebijakan di berbagai sektor. Meski demikian, cakupan koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih bergantung pada ketentuan dalam Peraturan Presiden.
Respons atas Geopolitik Global
Bahlil sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai respons terhadap dinamika geopolitik dunia. Konflik di Iran yang membuat pasokan minyak dari Timur Tengah lebih terbatas turut memperkuat dorongan percepatan penggunaan energi yang lebih bersih.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya ketahanan energi Indonesia. Gangguan pasokan dari kawasan produsen minyak dapat memengaruhi pasar energi secara luas, sehingga penguatan sumber daya domestik dan pengembangan energi bersih dinilai perlu berjalan bersama kebijakan investasi serta industri.
Presiden Prabowo melantik Bahlil sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Kepresidenan pada Kamis, 1 Oktober. Jabatan tersebut pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, menjadikan Bahlil sebagai pejabat pertama yang mendudukinya.
“Kemenko ini penting karena kita tahu dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu, konstelasi dinamika ekonomi dunia yang juga menuntut terjadinya energi bersih,” kata Bahlil pada konferensi pers di Kementerian ESDM, Kamis (1/10).
Bahlil Sebut BP BUMN Berpotensi masuk dalam koordinasi kementeriannya karena program hilirisasi dan transisi energi tidak dapat dijalankan secara terpisah. Pemerintah perlu memastikan seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan secara komprehensif, terukur, dan sejalan dengan arahan Presiden, termasuk komitmen Indonesia dalam Paris Agreement.
FAQ
Apa yang dimaksud BP BUMN?
BP BUMN adalah Badan Pengaturan BUMN. Dalam pernyataan Bahlil, lembaga ini berpotensi berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, meski pengaturannya masih menunggu Peraturan Presiden.
Mengapa BP BUMN dapat dikoordinasikan oleh Kemenko Hilirisasi?
Koordinasi tersebut dinilai dapat membantu menyelaraskan peran BUMN dengan kebijakan hilirisasi, investasi, pengembangan industri, serta ketahanan energi nasional.
Apakah susunan koordinasi BP BUMN sudah final?
Belum. Bahlil menyebut peluangnya hampir pasti, tetapi ketentuan final mengenai kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan tetap bergantung pada Peraturan Presiden.