Solving Problems: Prabowo Ingin Pangkas Jumlah BUMN dari 1.000 Menjadi 250 Perusahaan

Solving Problems: Prabowo Subianto Berencana Memangkas BUMN dari 1000 ke 250 Perusahaan

Solving Problems: Prabowo Subianto menegaskan rencananya untuk memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250. Tindakan ini bertujuan memperbaiki efisiensi, transparansi, dan kinerja organisasi negara dalam menjawab tantangan ekonomi serta kebutuhan rakyat. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak efisien akan dihapus untuk memfokuskan sumber daya pada sektor-sektor strategis.

Mengapa Reformasi BUMN Menjadi Solusi?

“Kami mau kita rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,”

ucapan Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6). Ia menjelaskan bahwa banyaknya BUMN saat ini menyebabkan pengeluaran birokrasi yang tinggi, termasuk penggajian direksi, komisaris, dan manajemen yang tidak proporsional dengan kontribusi nyata terhadap perekonomian.

Menurut Prabowo, pengurangan jumlah BUMN adalah langkah solusi untuk menyelesaikan masalah kelebihan beban operasional. “Bayangkan, lebih dari 750 perusahaan BUMN akan ditutup dalam upaya menata organisasi negara,” tambahnya saat bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Kata-kata ini menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menyederhanakan struktur bisnis negara dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik.

Langkah Konkret untuk Menyelesaikan Masalah BUMN

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah sedang fokus pada reformasi BUMN yang lebih komprehensif. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 200 perusahaan BUMN telah ditutup, dan proses ini akan dilanjutkan hingga hanya tersisa sekitar 250 perusahaan. Rencana ini diharapkan bisa mengurangi pengeluaran overhead yang besar, terutama di sektor-sektor yang tidak menghasilkan laba.

“750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,”

tegas Prabowo saat mempertanyakan jumlah BUMN yang akan tersisa. Ia menekankan bahwa pengurangan ini tidak hanya tentang jumlah perusahaan, tetapi juga tentang keberhasilan dalam menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka menyelesaikan masalah kelembagaan BUMN, Prabowo meminta proses penghapusan perusahaan negara segera diselesaikan. Targetnya adalah dalam dua tahun ke depan, semua BUMN harus beroperasi secara optimal dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah serta meningkatkan daya saing sektor swasta.

Strategi Ekonomi Berbasis Solusi

Prabowo menilai bahwa reformasi BUMN adalah bagian dari strategi ekonomi jangka panjang untuk memastikan perekonomian Indonesia menjadi lebih sehat. Dengan memangkas jumlah perusahaan, pemerintah bisa fokus pada BUMN yang benar-benar memiliki kontribusi nyata, seperti perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam energi, transportasi, dan pertanian. Rencananya, sektor-sektor ini akan diberikan ruang lebih besar untuk berinovasi dan meningkatkan produksi.

Ia juga mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan konsistensi dan keputusan tegas dari pemerintah. “Kita harus menjawab semua tantangan dengan solusi yang terukur,” kata Prabowo, menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proses perubahan. Dengan pengurangan jumlah BUMN, Prabowo optimis bahwa kebijakan ini akan menciptakan ruang bagi pengembangan usaha swasta dan peningkatan kualitas layanan publik.

Banyak ahli ekonomi menyetujui langkah Prabowo sebagai solusi untuk mengatasi kelebihan birokrasi yang berdampak pada kinerja BUMN. Namun, beberapa pihak juga menyoroti perlunya perencanaan yang matang untuk memastikan pengurangan tidak menyebabkan kehilangan keuntungan sosial. Prabowo menjelaskan bahwa dalam waktu dua tahun, hasil pengurangan BUMN akan menjadi bukti nyata kinerja reformasi tersebut.