New Policy: Prabowo Ingin Tutup Ratusan Perusahaan BUMN, Bagaimana Nasib Karyawannya?

New Policy: Prabowo Ingin Tutup Ratusan BUMN, Bagaimana Nasib Karyawannya?

New Policy – Dalam New Policy yang diusungnya, Prabowo Subianto mengungkapkan rencana untuk mengurangi jumlah perusahaan BUMN dari 1.000 menjadi sekitar 250. Meski jumlah perusahaan akan berkurang drastis, ia menegaskan bahwa seluruh karyawan BUMN akan tetap dipertahankan. Rencana ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan manfaat BUMN bagi masyarakat secara lebih besar.

Rencana Perampingan BUMN

Prabowo mengatakan bahwa New Policy ini bertujuan mengurangi duplikasi dan biaya operasional yang tinggi di sektor BUMN. “Bayangkan, lebih dari 750 perusahaan akan ditutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, hanya menanggung biaya operasional yang tinggi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari transformasi struktur bisnis negara untuk memastikan kinerja yang lebih baik.

“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kami akan bikin tinggal sekitar 300,”

sampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI), Minggu (28/6), seperti dilansir Antara. Menurutnya, langkah ini akan dilakukan secara bertahap selama dua tahun hingga target akhirnya tercapai.

Penjelasan Dony Oskaria

Dony Oskaria, salah satu penjelasan lebih lanjut dalam New Policy, menegaskan bahwa perampingan BUMN akan menargetkan sekitar 200 hingga 300 perusahaan. “Perusahaan negara harus diubah agar tidak lagi terbebani biaya operasional yang tinggi,”

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,”

ujarnya. Dony menjelaskan bahwa Danantara sedang melakukan konsolidasi 1.077 perusahaan BUMN menjadi jumlah yang lebih sedikit, dengan target selesai pada 2026. Ia menambahkan bahwa proses ini akan memastikan pengelolaan yang lebih terarah dan efektif.

Penghematan Biaya dan Efisiensi

Menurut Dony, sekitar 52% BUMN masih mengalami kerugian hingga Rp20 triliun per tahun. Konsolidasi dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi operasional. “Biaya tenaga kerja setahun hanya Rp2 hingga Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,”

“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi.”

kata Dony. Ia menjelaskan bahwa penghematan biaya menjadi prioritas utama dalam New Policy, sebab banyak perusahaan BUMN tidak mampu menghasilkan keuntungan yang optimal.

Transformasi Perusahaan Negara

Program perampingan BUMN dalam New Policy berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp50 triliun per tahun. Efisiensi berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, dan cabang. Dony juga menyebut bahwa langkah serupa sudah berjalan di Pertamina, dengan efisiensi mencapai 600 hingga 700 juta dolar AS. Transformasi ini akan diselesaikan dalam dua tahun, dengan target optimasi struktur organisasi dan operasional selesai pada 2026.

New Policy ini diharapkan mampu memperkuat kinerja BUMN secara bersamaan dengan menjaga stabilitas kepegawaian. Meski perusahaan yang ditutup jumlahnya besar, Prabowo menegaskan bahwa karyawan akan tetap menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan yang tersisa. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya memperbaiki kelembagaan BUMN agar lebih kompetitif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sejumlah analis mengatakan New Policy yang diusung Prabowo memiliki potensi untuk mengubah struktur sektor BUMN secara signifikan. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa konsolidasi ini perlu disertai dengan penilaian yang teliti terhadap kebutuhan masyarakat, agar tidak terjadi pengurangan layanan publik yang berdampak negatif. Selain itu, New Policy ini juga diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan BUMN.