Key Issue: Kreator Konten Wajib Punya NIB, Ini Kriteria dan Kode KBLI yang Harus Dipilih

Kreator Konten Wajib Punya NIB, Ini Kriteria dan Kode KBLI yang Harus Dipilih

Key Issue: Dalam rangka menyelaraskan aktivitas usaha di sektor kreatif digital, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI). Key Issue ini menjadi titik penting bagi kreator konten, influencer, YouTuber, dan podcaster, karena menetapkan bahwa mereka kini harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha. Wajib melakukan penyesuaian sebelum 17 Juni 2026, enam bulan setelah aturan disahkan.

Dengan Key Issue KLBI 2025, berbagai profesi di bidang kreatif digital termasuk dalam kategori aktivitas usaha. Ini berarti, pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut harus mendaftarkan identitas resmi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kewajiban NIB berlaku bagi siapa pun yang menjalankan aktivitas secara formal, termasuk kreator yang menghasilkan pendapatan dari transaksi usaha.

“Dengan adanya Peraturan BPS tersebut, pengklasifikasian aktivitas ekonomi wajib merujuk pada KLBI 2025,” demikian penjelasan BPS dikutip Jumat (19/8). Key Issue ini memberikan kejelasan hukum bagi kreator konten, karena sebelumnya masih ada perdebatan mengenai klasifikasi mereka dalam sistem statistik.

Key Issue: Adanya aturan ini memberikan konsekuensi hukum yang signifikan bagi kreator konten. Mereka kini wajib memiliki NIB sebagai bukti usaha resmi, yang menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai fasilitas usaha seperti pemungutan pajak dan pengurusan izin. Menurut situs Kementerian UMKM, selain NIB, pelaku usaha juga perlu memenuhi legalitas tambahan seperti sertifikat halal, HAKI, dan izin usaha lainnya.

Legalitas yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada jenis usaha. NIB memiliki peran penting sebagai angka pengenal impor (API), tanda daftar perusahaan (TDP), serta surat izin usaha perdagangan (SIUP). Namun, Key Issue kewajiban NIB hanya berlaku jika aktivitas kreator dilakukan secara komersial, seperti menerima pembayaran dari pihak ketiga atau menjual produk secara langsung.

Bagi kreator yang hanya membuat konten sebagai hobi, tanpa pendapatan dari transaksi usaha, Key Issue NIB tidak wajib. Kode KLBI menjadi relevan ketika mereka menghasilkan pendapatan secara konsisten. Dengan demikian, status hukum kreator berubah menjadi setara dengan pelaku usaha formal, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola bisnis.

Kode KLBI untuk Berbagai Jenis Usaha

Key Issue: Pemilihan kode KLBI menjadi faktor krusial dalam menentukan klasifikasi usaha yang tepat. BPS telah menyediakan beberapa kode yang cocok bagi aktivitas kreatif digital, termasuk:

Kode KLBI 60101 disediakan bagi kreator yang fokus pada produksi konten video. Contohnya, vlog, animasi, atau sinematografi yang diunggah ke platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram Reels. Kode ini sangat relevan untuk YouTuber dan vlogger yang menghasilkan pendapatan melalui iklan atau donasi.

Kode KLBI 60102 digunakan untuk usaha yang melibatkan pembuatan konten audio. Jika aktivitas utama adalah podcast sebagai layanan komersial, maka kode ini menjadi pilihan tepat. Key Issue kreator yang menyediakan konten audio dalam bentuk berbayar, seperti sponsorships atau penjualan produk, harus mengklasifikasikan usahanya ke dalam kode ini.

Kode KLBI 60103 dan 60203 mengatur distribusi serta streaming konten. Meski Key Issue kode ini berlaku untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan layanan distribusi atau streaming sendiri, seperti platform streaming lokal. Kode KLBI 60103 cocok untuk usaha berbasis konten video, sementara kode 60203 lebih fokus pada distribusi digital, termasuk ke platform pihak ketiga.

Bagi kreator yang berperan sebagai influencer atau talent, pemilihan kode KLBI bergantung pada fungsi utama dalam konten audiovisual. Jika aktivitas utama adalah promosi merek atau iklan, maka Key Issue kode terkait jasa pemasaran (KLBI 60101) akan lebih relevan. Sementara itu, kreator yang menghasilkan produk fisik berdasarkan konten digital, seperti merchandise, perlu memilih kode usaha sesuai dengan jenis produk yang dijual.

Key Issue: Pengelolaan NIB melalui OSS memiliki prosedur yang lebih sederhana. Setiap pelaku usaha bisa mendaftar di situs resmi oss.go.id atau aplikasi OSS Indonesia. Setelah memilih kode KLBI yang sesuai dengan aktivitas utama, mereka perlu mengisi formulir usaha secara lengkap. Proses ini memastikan transparansi dalam pengelompokan usaha, sehingga pemerintah dapat memantau perkembangan sektor kreatif secara akurat.

Dengan Key Issue KLBI 2025, sektor kreatif digital semakin terstruktur. Kewajiban NIB menjadi bagian dari sistem regulasi yang lebih ketat, namun juga memberikan peluang bagi kreator untuk mengakses berbagai fasilitas usaha. Pemilihan kode KLBI yang tepat tidak hanya memudahkan pengurusan administrasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara profesional.