Latest Program: APRIL Geser Batas Waktu Deforestasi, Aktivis Sorot 2 Pemasok Baru Kontroversial

APRIL Geser Batas Waktu Deforestasi: Program Terbaru Disorot Aktivis Lingkungan

Latest Program – Program terbaru APRIL Group menarik perhatian luas dalam kalangan aktivis lingkungan, yang menyoroti pergeseran batas waktu deforestasi dari tahun 2015 ke 31 Desember 2020. Perusahaan ini memperkenalkan kebijakan baru yang dianggap mengurangi komitmen lingkungan sebelumnya. Menurut sejumlah organisasi, keputusan tersebut memberi ruang bagi pemasok kayu yang masih melakukan penggundulan hutan secara massif, sehingga memicu kontroversi dalam upaya mencapai keberlanjutan.

Kebijakan Deforestasi APRIL Group dan Kritik yang Muncul

Program terbaru APRIL Group memperpanjang tenggat waktu deforestasi hingga akhir tahun 2020, yang dinilai memperlebar peluang bagi perusahaan pelaku kerusakan lingkungan. Aktivis lingkungan menekankan bahwa perusahaan ini tetap memberikan izin penggunaan kayu dari area yang diubah sebelum 2020, selama memenuhi syarat transparansi asal muasal. Selain itu, mereka menyoroti bahwa kebijakan ini memungkinkan keterlibatan dua pemasok baru yang dikritik karena jejak deforestasi yang mencolok.

“Program terbaru APRIL Group tidak hanya menggeser batas waktu deforestasi, tetapi juga memperkenalkan mitra yang memiliki catatan jelek, termasuk pelanggaran hak masyarakat dan kerusakan habitat satwa langka,” kata Vicky Soerjono dari Auriga Nusantara dalam siaran pers.

Menurut laporan tahunan dari berbagai lembaga lingkungan, PT Industrial Forest Plantation (IFP) dan PT Mayawana Persada (MP) terlibat dalam aktivitas deforestasi yang berkelanjutan. Kedua perusahaan ini dikaitkan dengan penebangan hutan di wilayah Sumatra dan Kalimantan, yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Meski APRIL Group menegaskan pentingnya kerja sama ini untuk stabilisasi pasokan, aktivis menilai itu lebih sebagai strategi jangka pendek untuk mengatasi kesulitan logistik.

Alasan dan Konteks Kebijakan Baru APRIL Group

April Group menjelaskan bahwa pergeseran tenggat waktu deforestasi bertujuan untuk selaras dengan standar internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Accountability Framework Initiative (AFI). Perusahaan ini menegaskan bahwa kebijakan baru ini telah disetujui oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah Indonesia. Namun, kritikus menilai perubahan ini lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada keberlanjutan lingkungan.

“Program terbaru APRIL Group dirancang untuk memenuhi persyaratan pasar global, tetapi mengabaikan komitmen untuk menghentikan deforestasi di dalam negeri,” tulis organisasi masyarakat sipil dalam pernyataannya.

Kebijakan baru ini juga dianggap sebagai respons terhadap keputusan pemerintah yang mencabut izin 28 perusahaan, termasuk empat mitra utama APRIL, setelah bencana alam seperti banjir dan longsor di Sumatra. Pergeseran batas waktu deforestasi dianggap sebagai upaya untuk menghindari kerugian finansial, karena kebijakan lama mengharuskan perusahaan menghentikan aktivitas penggundulan hutan secara penuh.

Kontroversi dan Dampak Terhadap Lingkungan

Dalam jangka panjang, program terbaru APRIL Group diprediksi akan memperparah dampak lingkungan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa IFP dan MP masih terlibat dalam penebangan hutan, serta menyebabkan konflik agraria dengan masyarakat lokal. Aktivis menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga berkontribusi terhadap hilangnya habitat satwa liar seperti orangutan Kalimantan, rangkong, beruang matahari, dan owa janggut putih.

“Program terbaru APRIL Group memperlihatkan bahwa perusahaan ini masih mengutamakan ekonomi atas lingkungan, meskipun berjanji untuk mencapai tujuan keberlanjutan,” ujar salah satu aktivis.

Kebijakan deforestasi yang diperpanjang ini juga berpotensi memperlemah upaya penegakan hukum terhadap perusahaan pelaku kerusakan hutan. Meski APRIL Group mengklaim kebijakan ini lebih fleksibel, kritikus menilai bahwa perusahaan harus memperjelas komitmen lingkungan mereka, termasuk menjadikan pemasok baru sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Peran Pemerintah dan Stakeholder dalam Program Deforestasi

Pemerintah Indonesia pada Januari 2026 mencabut izin operasional sejumlah perusahaan, termasuk mitra utama APRIL, sebagai respons terhadap krisis lingkungan di Sumatra. Keputusan ini memicu pergeseran pemasok yang dianggap kritis oleh sejumlah organisasi. Meski pemerintah mengambil langkah tegas, APRIL Group menjadikan situasi ini sebagai alasan untuk mencari mitra baru yang bisa memenuhi persyaratan transparansi.

“Program terbaru APRIL Group mencerminkan adaptasi perusahaan terhadap tekanan dari berbagai pihak, termasuk kebutuhan pasokan dan regulasi internasional,” jelas perwakilan April Group dalam siaran pers terkini.

Perusahaan juga berharap kebijakan baru ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Namun, organisasi lingkungan menyoroti bahwa kebijakan ini tidak cukup untuk mengatasi masalah deforestasi yang terus berlanjut. Mereka menyarankan agar APRIL Group tetap memantau keberlanjutan pemasok baru dan berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon secara signifikan.

Langkah untuk Peningkatan Keberlanjutan

Kritikus menilai bahwa program terbaru APRIL Group perlu disertai dengan langkah-langkah konkret untuk menekan deforestasi. Selain memperpanjang tenggat waktu, perusahaan juga harus memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemasok baru, termasuk menerapkan sistem akuntabilitas yang jelas. Aktivis menambahkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi peluang untuk mengubah cara berproduksi APRIL Group, asalkan diimbangi dengan kebijakan yang lebih ketat terhadap lingkungan.

“Program terbaru APRIL Group tidak bisa dipandang sebagai solusi permanen, tetapi harus menjadi langkah awal menuju kebijakan yang lebih hijau,” papar seorang peneliti lingkungan dalam wawancara terpisah.