PLTS 100 GW, Upaya Indonesia Menyediakan Energi Ramah Lingkungan

Indonesia Percepat Pembangunan PLTS 100 GW untuk Energi Bersih

Wartanaya.com – Negara sedang bergerak menuju target ambisius pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Nusantara sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah strategis ini diharapkan dapat mengubah lanskap energi Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan visi tersebut tahun lalu. Langkah ini tidak hanya bertujuan transisi menuju energi bersih, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri hijau yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Dengan dukungan teknologi modern, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin energi terbarukan di Asia Tenggara.

Percepatan Regulasi dan Ketersediaan Lahan

Presiden sebelumnya telah menetapkan jadwal percepatan proyek dalam kurun waktu dua tahun. Menyikapi arahan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemerintah sedang giat menyiapkan berbagai prasyarat agar realisasi proyek dapat segera dimulai. Fokus utama adalah memastikan semua aspek teknis dan administratif berjalan lancar.

Kita berusaha untuk memperkuat sistem kelistrikan secara nasional di antaranya eksekusi arahan presiden untuk PLTS 100 GW. Jadi, kalau proyek PLTS 100 GW kita akan lakukan percepatan dengan mempersiapkan basic regulasi dan segera mengeksekusi ketersediaan lahan.

Upaya percepatan mencakup penyusunan regulasi dasar serta verifikasi kesiapan lahan pendukung. Yuliot menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan akan fokus pada kapasitas 17 GW yang didukung sistem penyimpanan energi baterai (BESS) sekitar 33 GW. Kapasitas ini kemudian akan dikembangkan bertahap hingga mencapai target 100 GW.

Dari sisi lahan, pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare di Pulau Jawa yang akan diverifikasi untuk pembangunan PLTS skala besar. Kolaborasi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN memastikan lahan-lahan tersebut siap dimanfaatkan. Proses verifikasi ini akan dilakukan secara komprehensif untuk menghindari konflik kepentingan.

Pemanfaatan Waduk dan Aset Negara

Selain lahan darat, pengembangan PLTS terapung menjadi opsi strategis. Proyek ini akan memanfaatkan waduk, kawasan bekas tambang, serta aset negara yang belum produktif secara optimal. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dibandingkan membangun pembangkit di lahan baru.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa perusahaan akan mengoptimalkan sekitar 10.000 hektare permukaan waduk di Pulau Jawa. Proyeksi menunjukkan kapasitas ini mampu menghasilkan 10,3 gigawatt peak (GWp). Langkah ini diproyeksikan menjadi bagian integral dari strategi mendukung target nasional.

Karena ini adalah waduk, lahannya sudah tersedia dan kami perlu bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan cepat.

Bali ditetapkan sebagai lokasi awal implementasi proyek. Presiden dijadwalkan meresmikan tahap pertama pembangunan, yang menandai dimulainya salah satu agenda strategis nasional di sektor energi. Implementasi di Bali akan menjadi pilot project untuk evaluasi lebih lanjut.

Potensi dan Dukungan Ekonomi

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikutip dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan Indonesia memiliki potensi teknis energi surya lebih dari 3.000 GW. Namun, pemanfaatannya baru mencapai sekitar 1,5 GW pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan masih banyak ruang untuk pengembangan.

Momentum percepatan ini juga didukung oleh penurunan biaya pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan. Laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) berjudul “24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Wind” yang dirilis Mei 2026 menyebutkan kombinasi PLTS dan BESS kini mampu menghasilkan listrik dengan biaya lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil di banyak wilayah.

IRENA mencatat firm levelised cost of electricity untuk kombinasi PLTS dan BESS berada pada kisaran US$54-82 per megawatt-hour (MWh) di kawasan dengan potensi energi surya tinggi. Angka ini semakin memperkuat argumen untuk percepatan pembangunan.

Tantangan Implementasi

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menilai target 100 GW mencerminkan komitmen kuat pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian target memerlukan peta jalan implementasi yang jelas, kepastian regulasi, penguatan jaringan listrik, serta dukungan investasi yang memadai.

Kami mendorong agar pelaksanaan program ini dilakukan dalam kerangka tata kelola yang baik dan diletakkan dalam kerangka transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh dan berkeadilan di mana program listrik desa menjadi bagian di dalamnya.

Fabby juga menekankan bahwa program elektrifikasi desa seharusnya tidak lagi dipandang sebatas upaya rasio elektrifikasi, melainkan sebagai bagian dari transformasi sistemik yang lebih luas. Sinergi antar sektor akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang PLTS 100 GW

Apa itu PLTS 100 GW? PLTS 100 GW adalah program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan target kapasitas total 100 gigawatt yang menjadi bagian dari upaya Indonesia menyediakan energi ramah lingkungan.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target 100 GW? Program ini akan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun, dimulai dari kapasitas awal 17 GW dengan dukungan BESS 33 GW.

Di mana lokasi prioritas pembangunan PLTS? Lokasi prioritas mencakup Pulau Jawa dengan 24 ribu hektare lahan darat, serta permukaan waduk sekitar 10.000 hektare. Bali juga ditetapkan sebagai lokasi awal implementasi.

Berapa potensi energi surya Indonesia secara keseluruhan? Indonesia memiliki potensi teknis energi surya lebih dari 3.000 GW, namun pemanfaatannya baru mencapai sekitar 1,5 GW pada tahun 2025.

Apa tantangan utama dalam mencapai target 100 GW? Tantangan utama meliputi kebutuhan peta jalan implementasi yang jelas, kepastian regulasi, penguatan jaringan listrik, dan dukungan investasi yang memadai.