Sumitronomics dan Peran Bank Sentral

Sumitronomics dan Peran Bank Sentral

Wartanaya.com – Pertikaian penting dalam sejarah ekonomi Indonesia bermula pada tahun 1951. Debat tersebut melibatkan dua tokoh kunci: Sumitro Djojohadikusumo, yang dikenal sebagai salah satu begawan ekonomi tanah air, serta Hendrik Teunissen, seorang warga Belanda yang saat itu duduk sebagai anggota direksi De Javasche Bank.

Posisi yang Berseberangan

Dalam sebuah kuliah umum yang diselenggarakan pada 13 November 1951, Teunissen menyampaikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa tugas pokok bank sentral ialah mempertahankan stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui pengendalian peredaran uang. Pendekatan ini bersifat teknokratik dan independen, meneladani model bank sentral Eropa klasik pada abad ke-19.

Di sisi lain, Sumitro menawarkan perspektif berbeda. Melalui makalahnya yang berjudul “Monetair evenwicht, Centrale Bank en economische constellatie”, ia menentang premis dasar yang diajukan Teunissen. Menurut Sumitro, penentu volume uang yang beredar seharusnya adalah pemerintah, bukan bank sentral.

Bagi Sumitro, keputusan mengenai jumlah uang dalam sirkulasi bukan sekadar urusan teknis-moneter. Ini merupakan persoalan politik yang fundamental. Dalam kerangka pemikirannya, negara yang baru merdeka memiliki hak penuh untuk menetapkan kebijakan moneter sendiri sebagai wujud kedaulatan nasional. Kebijakan tersebut tidak boleh diserahkan kepada logika “netral-independen” yang diwariskan oleh para bankir kolonial.

Otonomi di Bawah Kedaulatan

Pandangan Sumitro bukanlah hal yang asing pada masanya. Posisinya sejalan dengan pemikiran para founding fathers yang menempatkan otonomi teknokratik bank sentral di bawah naungan kedaulatan ekonomi negara. Dengan kata lain, otonomi teknokratik bank sentral harus tunduk pada kebijakan politik negara.

Bagi para pendiri bangsa, otonomi teknokratik bank sentral dianggap sebagai selubung atau tameng yang melindungi kapitalisme kolonial Belanda. Di balik klaim “independensi”, De Javasche Bank sebagai bank sentral Hindia Belanda sebenarnya berperan sebagai medium untuk memfasilitasi apa yang disebut Sukarno sebagai “drainage surplus value”.

Konsep ini merujuk pada penyedotan kekayaan Indonesia secara berkelanjutan ke luar negeri. Ekspor yang selalu melampaui impor menyebabkan surplus tersebut mengalir ke Belanda, bukan berputar untuk membangun ekonomi domestik. Bank sentral menjadi instrumen yang mengangkut surplus value dari lapangan ekonomi Indonesia yang dijajah menuju Eropa sebagai negeri penjajah.

Bukti Kolonialisme dalam Kebijakan Moneter

Hal ini terbukti dalam laporan tahunan De Javasche Bank tahun 1951. A. Houwink, yang menjabat sebagai Presiden De Javasche Bank, secara terbuka menyatakan kepuasannya atas “independensi” De Javasche Bank yang tetap terjaga. Maknanya adalah bank-bank Belanda lain tidak boleh dibatasi dalam ekspansi kreditnya. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan pribumi justru diusulkan untuk dibatasi izin masuknya ke sektor perbankan dan perdagangan luar negeri.

Sikap ini secara terang-terangan melindungi bank asing dan menghambat munculnya pesaing pribumi. Klaim independensi juga semakin tidak masuk akal karena presiden dan anggota direksi De Javasche Bank diangkat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas rekomendasi dari direksi dan komisaris bank. Terdapat ketentuan khusus bahwa jabatan presiden memerlukan persetujuan Raja Belanda.

Artinya, kebijakan De Javasche Bank tidak bisa disebut sebagai kebijakan murni teknokratik moneter yang netral, objektif, dan bebas nilai. Kebijakan tersebut merupakan manifestasi bahkan kepanjangan tangan Raja Belanda sebagai pemilik negeri koloni beserta perusahaan dagang Belanda terbesar yang mengeksploitasi Indonesia saat itu, yakni Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) yang menjadi pemegang saham terbesar De Javasche Bank.

Perjuangan untuk Bank Sentral Nasional

Sumitro pernah menjadi Ketua Sub-Komite Ekonomi dan Keuangan delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang dipimpin oleh Bung Hatta. Mereka menginginkan Bank Negara Indonesia (BNI), sebuah bank yang didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri pascameraih kemerdekaan, untuk menjadi bank sentral nasional.

Namun, delegasi Indonesia terpaksa menyetujui De Javasche Bank tetap menjadi bank sirkulasi RIS di bawah pengawasan Belanda. Hasil perundingan ini dalam kacamata kedaulatan ekonomi yang waktu itu digandrungi oleh para pejuang nasional dianggap sebagai “kekalahan telak”. Bukan hanya memukul mundur upaya menegakkan daulat rakyat atas lapangan ekonomi Republik yang baru saja lahir, tapi juga menyayat hati Sumitro.

Seperti yang dikatakan Sumitro dalam memoarnya yang berjudul “Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an”, bahwa “Seperti Simatupang yang menginginkan tentara Republik menjadi TNI dan bukan KNIL, begitulah saya menginginkan BNI menjadi Bank Sentral. Simatupang berhasil, sedangkan saya tidak!”

Sebagai manifestasi kritik Sumitro Djojohadikusumo terhadap otonomi teknokratik bank sentral yang diutarakan oleh Teunissen, maka pada 1953 dalam The C