Dua Putusan MK dan Pekerjaan Rumah Tata Kelola Hilirisasi Tambang

Menyikapi Dua Keputusan MK dalam Konteks Hilirisasi Tambang Indonesia

Wartanaya.com – Pada tanggal 16 Juli 2026, sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan dua keputusan krusial yang menyangkut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Undang-undang ini merupakan amandemen keempat atas regulasi Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Kedua keputusan tersebut membuka babak baru dalam pemahaman hukum pertambangan nasional.

Konstitusionalitas Skema Prioritas WIUP

Keputusan pertama, tercatat sebagai Putusan Nomor 160/PUU-XXIII/2025, memberikan penegasan mengenai skema Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan melalui mekanisme prioritas. Mekanisme ini berlaku untuk koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta badan usaha milik organisasi keagamaan. MK menyatakan bahwa skema ini sah secara konstitusional apabila memenuhi tiga syarat utama: objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemberian izin tidak boleh dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa proses seleksi yang jelas.

Keputusan kedua, yaitu Putusan Nomor 202/PUU-XXIII/2025, menetapkan prioritas rantai pasok domestik dalam skema hilirisasi. Artinya, pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri harus didahulukan dibandingkan dengan ekspor ke pasar global. Kedua keputusan ini secara sekilas memberikan kepastian hukum bagi sektor ekstraktif.

Dari Putusan Menjadi Regulasi Implementatif

Kepastian hukum saja tidak cukup menjamin keberhasilan tata kelola sumber daya alam. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah keputusan MK ini mampu mengubah praktik di lapangan atau hanya menjadi perubahan redaksional belaka. Sejak revisi UU Minerba disahkan secara cepat pada Februari 2025, skema prioritas telah menjadi jalur alternatif dari lelang terbuka. Jalur ini memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada pemberi izin dibandingkan dengan mekanisme meritokrasi pasar.

Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 secara tegas mengidentifikasi risiko penyalahgunaan. Tanpa parameter yang terukur, istilah “prioritas” dapat berubah menjadi penunjukan langsung yang memperkuat klientelisme politik. Validasi konstitusional ini akan diuji ketika diterjemahkan ke dalam regulasi pelaksana, khususnya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Peraturan pemerintah ini merevisi PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba.

Jika penyusunan PP dilakukan secara tertutup, syarat keterbukaan berisiko menjadi sekadar jargon birokrasi. Tanpa kewajiban untuk mempublikasikan daftar pemohon, kriteria penilaian, dan data Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership), praktik diskresi gelap akan terus berlanjut.

Komitmen Internasional dan Realitas Domestik

Standar keterbukaan ini sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Melalui Requirement 2.2 dan 2.5 dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 2023, Indonesia telah berkomitmen untuk membuka proses alokasi izin dan struktur kepemilikan manfaat. Namun, catatan Validasi EITI Indonesia 2024 yang mencatatkan skor 67 dari 100 menjadi peringatan keras bahwa komitmen global tersebut belum sepenuhnya terimplementasi di tingkat domestik.

Sementara itu, Putusan Nomor 202/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan prioritas rantai pasok domestik berusaha mengoreksi orientasi ekspor yang berlebihan. Meskipun demikian, koreksi ini belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar tentang siapa yang diuntungkan dari hilirisasi nasional dan berapa biaya yang harus ditanggung.

Hilirisasi: Antara Potensi dan Tantangan

Indonesia merupakan salah satu eksportir nikel dan batu bara terbesar di dunia. Ironisnya, negara ini masih bergantung pada impor produk turunan bernilai tambah tinggi, mulai dari komponen kendaraan listrik hingga metanol. Pola ini menempatkan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah sekaligus pasar konsumen, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh negara-negara pengolah.

Di tingkat lapangan, realisasi hilirisasi nikel di Morowali dan Halmahera menunjukkan beban sosio-ekologis yang signifikan. Laju deforestasi, pencemaran air dan udara, emisi karbon dari pembangkit listrik captive berbasis batu bara, serta konflik agraria dan pelanggaran hak masyarakat adat menjadi tantangan serius. Dominasi investasi asing dengan transfer teknologi yang terbatas kepada tenaga kerja lokal semakin menegaskan bahwa manfaat hilirisasi belum terdistribusi secara merata.

Dari sisi lain, proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) menghadapi kendala kelayakan ekonomi. Kajian Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan bahwa proyek ini tidak viable tanpa subsidi negara yang besar. Hal ini berpotensi menjebak Indonesia kembali ke dalam ketergantungan energi fosil, alih-alih mempercepat transisi menuju energi bersih.

Dua putusan MK ini seharusnya menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh tata kelola sumber daya alam, bukan sekadar penutup perdebatan. Kedaulatan nasional dalam pengelolaan tambang memerlukan lebih dari sekadar kepastian hukum di atas kertas.